Tidak Ada Kepastian Hukum, SMART Desak Copot Kapolres Buton
Cari Berita

Advertisement

Tidak Ada Kepastian Hukum, SMART Desak Copot Kapolres Buton

29 Agu 2019


doc. pribadi

Indikatormalang.com - Sudah sebulan lebih kasus dugaan tindak pidana pengrusakan Kantor Bupati Busel dianggap sebagai tindakan yagh tak menjunjung penegakan hukum. Polres Buton dinilai tidak meninjau banyaknya tuntutan dan laporan yang masuk
tertanggal Tanggal 23 Juli 2019 perihal laporan dugaan tindak pidana pengrusakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 406 (1) KUHP.

Serikat Masyarakat Sulawesi Tenggara (SMART) Jakarta akhirnya turun ke jalan melakukan aksi di Markas Besar Polri , Kamis (29/8). Mereka menuntut penyelesaian kasus segera dituntaskan dan meminta Kapolri memecat Kapores Buton yang karena lalai pada penegakan hukum.

Amin sebagai Koordinator Aksi menjelaskan belum menemui titik terang. Dirinya menilai Polres Buton sangat lamban dan lambat dalam menangani kasus tersebut, Pasalnya sudah satu bulan lebih berjalan perkara diadukan namun progres belum nampak kelihatan.

“Belum ada tindakan tegas, sementara semua unsur pidana terpenuhi semisal alat bukti sudah diserahkan kemudian saksi-saksi sudah dilakukan pemeriksaan,” tandasnya.

Beberapa bulan yang lalu tepatnya tanggal 22/07/2019 telah diadakan aksi unjuk rasa oleh sepuluhan orang dikantor Bupati Buton Selatan (BUSEL), aksi tersebut kemudian berakhir ricuh yang kemudian berakibat pada dugaan perusakan aset daerah kabupaten Buton Selatan atau aset negara.

Berdasarkan tinjauan, kasus ini telah dilaporkan sejak Tanggal 23 Juli 2019 perihal laporan dugaan tindak pidana pengrusakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 406 (1) KUHP.

Amin menambahkan dugaan pelaku sudah dikantongi dan dilaporkan. Sudah berjalan sebulan lebih kasus ini tidak jalan dan terbengkalai padahal banyak pihak terutama masyarakat menunggu tindak lanjutnya.

“Dengan terpenuhinya dua alat bukti tersebut mestinya Polres Buton sudah menetapkan tersangka dan menangkap para pelaku,” tambahnya. [Mq]