Pansel KPK Dipertanyakan Kredibilitasnya
Cari Berita

Advertisement

Pansel KPK Dipertanyakan Kredibilitasnya

29 Jul 2019


Tribun Timur

Feri Amsari, Direktur Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat mempertanyakan kredibilitas Pansel (Panitia Seleksi) KPK yang tidak mewajibkan LHKPN. Menurut Feri, salahsatu persyarakatan seorang dapat diangkat sebagai Pimpinan KPK adalah melaporkan LHKPN sebagaimana yang di atur dalam Pasal 29 angka 11 UU KPK.

Sebagaimana yang dilansir melalui Suara Merdeka Feri mengatakan bahwa, "pertanyaan besar bagi kami kalau Ketua Pansel KPK tidak membaca syarat - syarat seseorang bisa menjadi Pimpinan KPK tentu saja pansel dipertanyakan kredibilitasnya dalam menyeleksi calon Pimpinan KPK", Ucap Feri.

Sambungnya, "padahal UU sudah mengatakan wajib bagi calon untuk memenuhi LHKPN. Karena  itu, Pernyataan Ketua Pansel kita pertanyakan jangan - jangan dia salah membaca UU KPK," tandasnya. Saya mengkritik bukan tidak dia mengabaikan UU KPK untuk meloloskan orang - orang tertentu.

Senada dengan pernyataan Direktur Universitas Andalas ini, peneliti ICW Kurnia Ramadhana, juga mempertanyakan sikap Pansel KPK. Kata Kurnia, "kalau memang calon dianggap Jaksa Agung dan Kapolri terbaik, lebih baik diberdayakan di institusi sendiri, diberi tempat khusus yang dapat membantu ekskalasi percepatan pemberantasan korupsi di institusinya," kata Kurnia.

Kurnia juga mengatakan bahwa tidak perlu berbondong - bondong mendelegasikan wakil ke KPK jika hanya akan menurunkan citra lembaga antirasuah ini.


Reporter   : Jab
Editor       : Ovin
Pemred     : 
Foto         : Tribun Timur