Minim Sosialisasi dan Keberpihakan, Kebijakan Zonasi Tuai Masalah
Cari Berita

Advertisement

Minim Sosialisasi dan Keberpihakan, Kebijakan Zonasi Tuai Masalah

6 Jul 2019

Indikatormalang.com - Banyaknya keluhan terkait kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 dengan sistem zonasi diamini oleh Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang, Mohammad Amin.

"Penerimaan siswa baru dengan sistem Zonasi di Kota Malang justru sudah diterapkan beberapa tahun lalu. Hanya saja pemahaman masyarakat sampai hari ini masih awam," jelas Mohammad Amin, saat mengisi acara kuliah tamu yang diadakan oleh Program Studi Administrasi Publik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Kamis (4/7/19).

Menurutnya, keluhan timbul karena masih mimimnya sosialisasi terkait kebijakan tersebut.

"Masyarakat masih awam, karena masih belum paham kebijakan zonasi. Kedepan harus ada beberapa indikator khusus yang harus dipertimbangkan," tambah Mohammad.

Sementara, M. Fahrudin Andriyansyah dari Malang Corruption Watch (MCW) yang juga menjadi pembicara dalam acara tersebut menyoroti belum adanya keberpihakan yang jelas dari kebijakan tersebut.

"Jika dilihat dari beberapa kasus di Kota Malang, secara umum, dilihat dari aturan dalam penerapannya masih belum ada keberpihakan," ungkap Fahrudin.

"Maka wajar, jika banyak wali murid sampai harus mengadu ke DPRD, karena masih semrawutnya kebijakan ini," tambah Fahrudin.



Dihubungi secara terpisah, Dekan Fisip Unitri, Willy Tri Hardianto secara khusus melihat kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang revolusioner dan visioner.

"Walaupun masih banyak yang pro dan kontra, dalam kepentingan jangka panjang ini adalah kebijakan yang revolusionir. Pemerintah merancang sebuah sitem pendidikan yang berkeadilan. Ada pemerataan disitu," jelas Willy.

"Ada peluang bagi calon siswa yang kurang beruntung dan kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang sama. Jika kebijakan ini on the track, kedepan masalah disparitas pendidikan akan berkurang," Pungkas Willy.