Advokat sebagai "Officium Nobile" Memberikan akses Keadilan Secara Cuma – Cuma kepada Rakyat miskin
Cari Berita

Advertisement

Advokat sebagai "Officium Nobile" Memberikan akses Keadilan Secara Cuma – Cuma kepada Rakyat miskin

10 Jul 2019


Indikatormalang.com - Banyak persoalan dalam masyarakat luas terkhusus masyarakat  malang , hasil dari investigasi penulis yang bergerak sebagai konsultan hukum Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia di kota malang hasil riset di temukan  lapangan, baik di perkotaan maupun di desa,  bahwa  masyarakat malang  yang belum memahami ketika  memiliki suatu permasalahan hukum namun keterbatasan  perekonomian yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. sehingga tidak mapu untuk menggunakan  jasa pengacara sebab untuk menggunakan jasa pengacara memerlukan biayaa yang besar untuk penyelesaiannya pemasalahan tersebut baik secara litigasi dan non litigasi, disini Penulis akan memberikan penerangan hukum kepada masyarakat luas terkhusus pada masyarakat malang yang tidak mampu upaya untuk memahami dan menyadarkan hak asasi manusia kepada para pencari keadilan

Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Filososif Negara (pancasila) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan guna mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera bagi rakyat, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan;

Demi mewujudkan cita cita dalam tata kehidupan sebagai negara hukum di dalam masyarakat Advokat hadir meberikan sumbangsih besar terhadap Reformasi atau perubahan social di negara Republik Indonesia sehingga terbentuk-lah undang undang advokat nomor 18 tahun 2003.

 Advokat merupakan suatu pekerjaan yang terhormat “officium nobile“ orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik secara Litigasi dan secara Non - litigasi yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum (role of law).

Advokat dalam menjalankan profesinya tidak hanya mengutamakan pekerjaan yang bersifat honorarium namun perlu diketahui oleh masyarakat awam bahwa Advokat juga memberikan pelayanan jasa secara Cuma Cuma (Gratis) kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin, hal tersebut merupakan buktinyata  terhadap negara untuk mewujudkan cita cita hukum dalam masyarakat sebagai mana semangat dalam undang-undang advokat  nomor 18 tahun 2003.

Pasal 22 yang berbunyi

1. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sebgaiamana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2 Negara Mengeluarkan turunan dari undang – undang advokat yakni  Peratuan Mentri Hukum dan hak asasi manusia republik indonesia danomor 42 tahun 2003 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, dan undang undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.

Semangat negera membentuk undang undang tentang bantuan hukum untuk menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law ) sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dan pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Dalam ruang lingkup pemberian  bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum meliputi masalah hukum perdata , pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum .

Bagaimana syarat mengajukan bantuan hukum ialah berdasarkan Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 63 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 10 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum

Syarat Pemberian Bantuan Hukum  ialah

Pasal 2

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 3
Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

a.  mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;

b.  menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan

c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Cara untuk mengajukan bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum meliputi masalah hukum perdata , pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Demikian akses masyarakat yang tidak mampu untuk menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law ) sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Dasar hukum :
Undang – undang Nomor 13  tahun 2003 tentang Advokat.

Undang – undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peratuan Mentri Hukum dan hak asasi manusia republik indonesia danomor 42 tahun 2003 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.

Penulis : Noor Fajari Roziq, S.H
Status   : Konsultan Hukum
Editor   : Ovin
Redaksi : Noor Fajari