Politik Kotor? Politik Comberan? Apa Jadinya Kampusku
Cari Berita

Advertisement

Politik Kotor? Politik Comberan? Apa Jadinya Kampusku

15 Jun 2019

Ilustrasi// Dokpri

Jangan Kenali kebenaran berdasarkan individu-individu. Kenalilah kebenaran itu sendiri,Otomatis kau akan kenal siapa di pihak yang benar.
(Ali Bin Abu Thalib)

Indikatormalang.com - Perjalanan pemilu raya (Pemira) di kampus tidak akan lepas dari persoalan politik hingga analisis dan strategi yang digunakan nantinya seperti apa. Memperkuat masing-masing lini menjadi hal yang lumrah dalam persoalan politik.

Praktek politik tentu jika kita kaji lebih dalam terdapat salah satu teori dimana dalam bahasa yunani politik yaitu politikos yang artinya berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Dalam sudut pandang Aristoteles politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles). Sedangkan Dalam islam politik disebut dengan istilah siyasah. Jika dimaksud politik adalah Siyasah mengatur segenap umat. Sebenarnya nilai kebaikan tertanam dalam pengunaan dasar dari politik. Namun saat ini permasalahan timbul ketika politik digunakan demi kepentingan golongan kemudian menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam penggunaannya sehingga orang menyebutnya politik kotor.

Pemira adalah rutinitas tahunan yang dilakukan oleh universitas muhammadiyah malang. Pemira di universitas muhammadiyah malang sendiri selalu dirasa menarik untuk diikuti kenapa tidak? ketika indonesia baru mencoba pemilihan umum serentak, di kampus ini sudah menjadi sebuah rutinitasnya setiap tahun. Mulai dari pemilihan presiden mahasiswa sampai ketua himpunan jurusan, senat univeritas sampai senat fakultas. Uniknya lagi adalah sistem kepartaian yg dimana tidak semua kampus yang ada di Indonesia menerapkannya. Pemira di kampus ini menjadi ajang paling meriah dan dinanti nati oleh setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang bahkan tak sedikit dari mahasiswa universitas lain di lingkup malang raya ikut menyaksikan.

Pertemuan tanggal 14 Juni 2019 dengan dihadiri oleh para petinggi Fakultas Pertanian-Peternakan yang meliputi Wakil dekan III, BEM, KPRF, Partai PASTI, dan Partai KITA. Menghasilkan keputusan mendiskualifikasi 5 calon Partai Pasti yang terbukti tidak lulus Student day dari Pemilihan Umum Raya Fakultas Pertanian – Peternakan. Lanjutan dari berita pemira FPP yang sempat viral ini membuat saya tertarik untuk mengikuti terkait persoalan politik dan penerapannya.

Ada apa dan apa yang terjadi? Sampai – sampai begitu banyaknya calon yang dikeluarkan dari daftar calon. tentunya ada sesuatu.

Menelisik kasus tersebut ternyata 5 calon yang dikeluarkan terbukti tidak memenuhi salah satu syarat calon. Kelima calon tersebut tidak lulus mengikuti student day dimana, hal itu adalah salah satu syarat wajib ketika seseorang ingin mencalonkan diri pada momen pemira universitas muhammadiyah malang. Tentunya KPR-FPP adalah pihak  yang sangat bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Verifikasi berkas calon yang sudah menjadi tanggung jawab KPRF dirasa mengeluarkan keputusan yang cacat. Tentunya hal ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh kita semua, karena pemira di FPP telah diwarnai oleh insinden percobaan pelolosan kepada 5 calon yang tidak sesuai syarat.

Namun, menurut Ketua KPR- FPP mereka telah melaksanakan proses verifikasi sesuai dengan apa yang tertulis dalam Undang – undang pemira dimana berkas calon telah lengkap tuturnya

Sesuai arahan dari Wakil dekan III FPP bahwasanya seorang calon dapat tetap lanjut mencalonkan diri ketika calon tersebut tidak memiliki sertifikat kelulusan student day maka, calon dapat menggunakan surat keterangan lulus student day bertanda tangan Wakil dekan III. Adapun syarat yang dimintai oleh Wakil Dekan III Fakultas Pertanian – Peternakan untuk mendapatkan surat keterangan yaitu pertama, memiliki bukti absensi mengikuti student day dan kedua, memiliki bukti upload PKM.

Faktanya, berkas kelima calon tersebut memiliki surat keterangan lulus student day yang bertanda tangan Wakil dekan III, lanjut Ketua KPR-FPP menerangkan.

Lantas dimanakah letak kesalahan dari kelima calon tersebut? Membuat saya bertanya didalam diri. Usut demi usut ternyata pihak BEM Fakultas Pertanian dan Peternakan lah yang ada dibalik kelima calon tersebut mendapatkan surat keterangan yang bertanda tangan Wakil Dekan III. Gubernur Mahasiswa Fakultas Pertanian – Peternakan telah terbukti dengan sengaja memberikan keterangan palsu mengenai bukti absensi kepada Wakil Dekan III. Hal ini membuat kelima calon dari partai PASTI (Partai Aspirasi Sejati) diloloskan oleh KPR-FPP menjadi keputusan yang benar. Akan salah, serta melanggar undang- undang pemira ketika KPR-FPP tidak meloloskan 5 calon tersebut.

POLITIK KOTOR, Ciri khas dari praktik  ini dapat dilihat di saat momen-momen pemira. Bagaiamana tidak kotor ketika lembaga internal mahasiswa  sekelas BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) yang harusnya memiliki independensi dalam soal pemira kehilangan nilai tersebut karena kepentingan politik. Permasalahan Student Day yang menjadi progam wajib diikuti oleh mahasiswa menjadi permaianan kepentingan pemira. Partai mahasiswa yaitu PASTI diuntungkan dengan adanya penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Ketua BEM sebagai upaya untuk meloloskan calon partai pasti yang sebenarnya tidak lolos namun, dengan penyalahgunaan jabatan Gubernur Mahasiswa mampu meloloskan calon yang tidak seharusnya diloloskan.

Singkatnya adalah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian – peternakan adalah pemenang dari Pemira sebelumnya yang diadakan pada tahun 2018 silam. Partai Pasti (Aspirasi Sejati) adalah partai pengusungnya. Ketua BEM tentunya juga memiliki tanggung jawab kepada partai pengusungnya. 5 calon tersebut semua berasal dari partai pasti, tentunya adalah salah satu tanggung jawab ketua BEM untuk tetap membuat partai pengusungnya menguasai Fakultas Pertanian – Peternakan. Inikah Aspirasi mahasiswa fakultas pertanian – peternakan?

Kembali pada proses pembelajaran politik dalam lingkup kampus ternyata tidak tertanam politik nilai yang seharusnya kita bawa bersama dalam proses pembelajaran tersebut. Jika nilai yang tertanam adalah demi kepentingan bersama dan demi kampus yang ideal mungkin itu tidaklah menjadi masalah. Namun jika yang dibawa malah politik kotor dan mengunakan cara yang tidak etis dalam pengunaannya dari mana kita bisa membawa kampus kita tercinta menjadi kampus yang ideal. Mungkin saya lebih suka menyebutnya sebagai “politik comberan” politik yang berbicara soal kekuasaan dan kepentingan golongan saja sementara politik sebagai nilai seakan dimarjinalkan.  Sebenarnya politik comberan ini sudah tidak layak digunakan dan mungkin lebih baik tidak ada karena membawa keniscayaan dalam praktik politik kita saat ini.

Politik comberan ini terjadi di wilayah lembaga intra Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Pertanian-Peternakan. Hilang sudah fatsoen politik yang sudah seharusnya aktifitas politik ini mengandung asas-asas etika keadaban, tatakrama dan tanggung jawab. Memang lebih tepat politik comberan ini sudah mereka pelajari sehingga praktik ini sama sekali tidak pantas.  MIRIS….

*Penulis Bertanggung Jawab sepenuhnya atas Artikel Opini yang telah di post oleh redaksi jika ada pihak yang merasa dirugikan dan menggugat*

Oleh : Budi Wicaksono (A.K.A Kodok Terbang)
Instagram : @wicaksonob65
Editor  : Redaksi Indikatormalang