KPRF FAI UMM "Antara Curang dan Tidak Kompeten"
Cari Berita

Advertisement

KPRF FAI UMM "Antara Curang dan Tidak Kompeten"

11 Jun 2019

Foto: Ketua DPW Partai KITA FAI UMM

Indikatormalang.com - PEMIRA (Pemilu Raya) yakni momentum Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang untuk mendapatkan kedaulatan dalam mengisi ruang diaspora di lembaga Intra Kampus. Bagi mahasiswa UMM, pemira adalah momen pembelajaran untuk memahami lebih dalam gambaran tentang politik. Pemira juga salah satu momentum yang sakral untuk mahasiswa UMM yang tidak boleh disepelekan.

Keberlangsungan agenda ini melalui pembagian masing - masing sektor untuk mengkoordinir jalannya pemira, dengan posisi penyelenggara tertinggi yakni  Komisi Pemilihan Raya Universitas (KPRU).

 Untuk memaksimalkan penyelenggaraan Pemira, maka dibentuklah penyelenggara wilayah di setiap fakultas untuk membantu tugas dari KPRU, yang disebut KPRF (Komisi Pemilu Raya Fakultas). Namun, yang perlu dipahami KPRF disini memiliki tugas untuk mengkoordinir jalannya Pemira sebagai lembaga Independen penopang KPRU.

Tugas itu sekaligus menjadi amanah untuk KPRF itu sendiri yang berada diposisi itu harus paham betul bagaimana dan seperti apa mekanisme pemira, dan juga tupoksinya. Karna bidang ini punya peran penting dalam terwujudnya pemira yang sesuai harapan.

Tapi bagaimana jika KPRF itu sendiri kurang memahami tupoksi dan mekanisme nya. Maka akan banyak terjadi kesalahan. Seperti kasus yang terjadi di Fakuktas Agama Islam UMM, terkhusus di KPRF-nya.

Contoh kasus, surat pemberitahuan atau ke kakuan administrasi yang seharusnya paling penting. Namun, sering disepelekan. Seperti yang terjadi surat dari KPRF ke DPW FAI partai KITA, masalah verifikasi Calon. Sebelumnya ada sosialisasi yang di adakan oleh KPRF dengan partai KITA.

Oleh pihak KPRF menyampaikan bahwa akan ada surat pemberitahuan mengenai verifikasi calon tapi yang dilayangkan surat yang perihalnya lampiran bukan pemberitahuan ,hal tersebut yang membuat DPW FAI Partai KITA meminta agar dibenarkan suratnya baru di edarkan kembali namun dari pihak KPRF tidak mengindahkan hall tersebut dengan tidak melayangkan surat edaran yang baru.

Pihak DPW FAI Partai KITA menduga adanya indeks kecurangan. Atau kemungkinan pihak KPRF tidak kompeten pada wilayah disiplin dan kapasitas administrasi khususnya surat menyurat.

Jika demikian, apa acuan dan standarisasi tim seleksi penerimaan Komisioner KPRF Wilayah FAI UMM dalam hal ini SEFA yang telah meloloskan komisioner yang minim kapasitasnya. Apakah memang ada indikasi kecurangan disini, atau apa? Entahlah..

Penulis: Anugrah Eranbatu
Editor   : Jab
Foto     : Dopri