Efek Rumah Kaca "Pantulan Palsu"
Cari Berita

Advertisement

Efek Rumah Kaca "Pantulan Palsu"

21 Jun 2019


Indikatormalang.com - Pemilihan Umum Raya kemudian disingkat PEMIRA, lagi-lagi mempunyai cara untuk menarik perhatian mahasiswa. Bagaimana tidak? Mahasiswa fakultas pertanian  peternakan saat hari pertama pencoblosan dihebohkan dengan sebuah tulisan yang berjudul KPRF kok nggak netral? penyelundupan boneka penyukses partai.

Tentunya dalam sebuah opini, kita sebagai penulis harus menyajikan suatu hal yang objektif (Mulai dari proses pengambilan data, analisis data sampai suatu titik kesimpulan). Kajian yang kompeherensif tentunya menjadi modal awal bagi seorang penulis untuk menyimpulkan, Sehingga mampu mempertanggung jawabkan tulisannya. Melihat tulisan tersebut disebarkan secara umum akan berdampak pada mindset pembaca maka, sudah seharusnya sang penulis menyajikan kebenaran bukan keegoisan semata.

Sedikit mengutip dari sebuah potongan sajak saudara saya efek rumah kaca yang memantulkan kepalsuan semata menjadikan saya terpanggil untuk menulis kembali. apakah ini yang dimaksud saudara saya? Mungkin iya mungkin pula tidak. Mari coba kita lihat.

Setelah melakukan perjalanan panjang, saya menemui sekretaris jendral dari pihak partai kita untuk menanyakan kebenaran tersebut.

Menurutnya saudari N yang dimaksud dalam tulisan tersebut bukanlah anggota dari partai kita, sesuai sk partai kita No. 01/DPW KITA FPP/V/2019.  Bukan pula mantan anggota partai KITA bahkan saya selaku sekretaris jendral yang mempunyai tupoksi untuk membuat surat, tidak pernah membuat surat untuk mendelegasikan saudari N menjadi KPRF lanjutnya sambil menyeruput kopi hangat dan tersenyum.

Sesuai dengan tulisan penyelundupan boneka penyukses partai sang penulis mengatakan bahwa saudari N adalah boneka yang diselundupkan oleh partai KITA untuk menyukseskan kemenangan partai tersebut tentunya secara administratif terbantahkan dan cenderung terburu buru dalam menyimpulkan, karena hanya dengan dasar saudari N telah mengirim foto para calon dari partai KITA didalam grup Whattsapp FOOD TECH.

Pepatah mengatakan  mana ada maling yang ngaku? Tentunya penjara akan penuh”. Hal tersebut membuat saya kembali membaca alasan kenapa saudari N disebut boneka partai.

KPRF kok nggak netral tulisan tersebut membuat saya menemui ketua KPRF untuk yang kedua kalinya perihal mempertanyakan tanggapannya terkait kasus yang sedang viral tersebut.
Menurutnya, berberapa waktu lalu pihak BPPF mengirimkan surat mediasi penyelesaian perkara kepada pihak KPRF. Kami (KPRF) sebagai tergugat dari gugatan yang dilayangkan oleh partai PASTI. Adapun isi dari gugatan partai PASTI bahwa tergugat tidak melakukan netralisasi dan indepedensi serta terbukti berpihak pada salah satu golongan partai politik berdasarkan pada UU lembaga intra no 1 tahun 2019 BAB III bagian kedua paragraph 1 pasal 15. Lagi lagi membuat saya mencoba membaca UU lembaga intra No. 1 tentang pemilihan umum raya universitas muhammadiyah malang secara keseluruhan.

Sesuai undang  undang pemira bagian ketiga paragraph 3  pasal 117 point (1) berbunyi Dalam sengketa pemilu raya antara peserta dengan KPRU/KPRF, gugatan dinyatakan lengkap apabila gugatan disertai dengan surat keputusan KPRU/KPRF sebagai objek gugatan. Membuat saya bertanya kembali kepada ketua KPRF. Apakah ada SK yang dikeluarkan oleh KPRU/KPRF yang menjadi objek gugatan dari surat gugatan.

Menurutnya, kami sampai saat ini juga tidak mengetahui SK KPRF mana yang diobjek kan. Jikalau ditinjau dari UU Pemira bagian ketiga sengketa pemilu paragraph 2 penyelesaian sengketa pemilu raya pasal 114 ayat 1 berbunyi  gugatan sengketa pemilu raya diajukan paling lambat 1x24 jam sejak objek sengketa dalam pemilu raya terjadi sejak surat keputusan KPRU/KPRF ditandatangani dan dipublikasikan maka kemungkinan yang disengketakan adalah SK KPRF tentang jam operasional e-vote yang pada beberapa waktu lalu dikeluarkan sambil menggeleng-gelengkan kepala.

Saya menjadi sangat kebingunan dalam hal tersebut. Sambil kembali bertanya kepada ketua KPRF memangnya apa yang menjadi tuntutan dari partai PASTI?

Adapun 3 tuntutan yang di tuntut oleh partai PASTI. Ketiga tuntutan tersebut ada 1 yang menjadi pokok tuntutannya yaitu berbunyi mengeluarkan keputusan BPPF bagi anggota yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana berdasarkan UU lembaga intra nomor 1 tahun 2019 BAB III bagian kedua pasal 21 mengenai pengangkatan dan pemberhentian KPRF.

Saya begitu kebingungan akan hal ini, kenapa pihak PASTI menginginkan pemberhentian antar waktu anggota KPRF jika terbukti melanggar tugas, fungsi dan wewenang dari objek gugatan SK KPRF tentang jam operasional E-vote. Saya mencoba mengingat kembali hubungan antara tulisan berjudul KPRF kok nggak netral? Penyelundupan boneka penyukses partai.

Saya berpikir bahwa jangan-jangan partai PASTI telah termakan oleh isu tulisan tersebut? Sehingga partai pasti merasa SK KPRF tentang jam operasional tersebut membuktikan ketidak netralan berpihak pada salah satu partai. Atau mungkin partai Pasti tidak mengerti mekanisme gugatan yang tertera dalam UU pemira? Atau mungkin juga pihak BPPF yang tidak mengerti mekanisme sehingga meloloskan dan mencoba menyelesaikan perkara yang tidak jelas?

Saya mencoba mencari tau siapa saudari N yang dimaksud oleh tulisan tersebut dan menemuinya. Usut punya usut saudari N tidak pernah ditemui atau dimintai keterangan oleh penulis KPRF kok nggak netral? penyelundupan boneka penyukses partai. Lantas dari mana penulis mendapatkan data yang objektif? Kalau bukan dari kesubjektifan pada diri sang penulis.

Seperti apa yang saya tulis diatas bahwa opini ditulis sudah seharusnya menyajikan hal yang objektif  serta kompeherensif dan tentu kebenarannya bukan saja keegoisan semata penulis, sehingga tidak merugikan pihak pembaca (salah satu contoh partai PASTI). Sungguh miris dan kasihannya partai Pasti telah termakan oleh isu bersumber blogspot tersebut.


Penulis : Budi Wicaksono (A.K.A Kodok Terbang)
Instagram : @wicaksonob65
Editor    : Bangda
Foto : Ilustrasi google.com