Birokrasi Tidak Mellek Hukum, PEMIRA FKIP UMM Inkonstitusional
Cari Berita

Advertisement

Birokrasi Tidak Mellek Hukum, PEMIRA FKIP UMM Inkonstitusional

31 Mei 2019

Illustrasi Gambar (Pemira)


Oleh : Fathin Najla

Indikatormalang.com - Dunia perkuliahan merupakan ajang intelektual yang di dalamnya sarat akan nilai-nilai independensi dan landasan, serta nilai-nilai moral. Namun hal demikian tidak tercermin dalam kegiatan PEMIRA (pemilu raya kampus) di UMM.

Analisa ini bermula dari SK KPRF (Komisi Pemilu Raya Fakultas) FKIP  yang dikeluarkan oleh KPRF namun tidak sesuai dengan administrasi yang seharusnya, dari hal kecil tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidak profesionalan dalam menjalankan tugas. SK tersebut berisikan pengumuman ketidak lolosan beberapa delegator lembaga intra dari partai KITA, diantaranya adalah 5 calon anggota HMJ dan 2 calon senat fakultas.

Persoalan ketidak lolosan tersebut dikarenakan persoalan administratif yaitu tidak adanya tanda tangan dekan tiga fakultas dalam surat keterangan kelulusan student day. Kemudian pihak partai KITA mengkaji undang-undang pemira terkait, agar tidak salah tafsir dan salah dalam mengambil langkah. Undang-undang di dalam pemilu raya kampus yang berkaitan dengan syarat surat keterangan lulus student day di bagian kedua, pasal 68 ayat h berbunyi “telah mengikuti dan lulus kegiatan PESMABA dan Student Day” didalam pasal tersebut sama sekali tidak ada penjelasan persoalan legalitas harus ditandangani oleh dekan 3 fakultas.

 Pasca itu kemudian pihak Partai KITA melayangkan gugatan kepada BPPF (Badan Pengawas Pemilu Fakultas) gugatan dari partai KITA diterima dan ketika proses mediasi dengan BPPF terjadi banyak perdebatan dan perbedaan pandangan tentang landasan hukum yang digunakan dalam pemira, pihak BPPF menyatakan bahwa format baku yang tertera dalam surat keterangan kelulusan student day harus berisi dekan 3 dan ketua BEM.

Persoalan mengapa partai KITA tidak menggunakan tanda tangan dari dekan 3, bukan karena partai KITA tidak menaati peraturan yang ada namun ketika dikonfirmasi kepada pihak KPRF ada miskomunikasi dengan pihak partai, pihak KPRF mengatakan bahwa “tidak apa-apa tidak menggunakan tanda tangan dekan 3” namun ketika gugatan sudah masuk, pihak partai kembali menanyakan tentang pernyataan dari oknum KPRF tersebut, namun jawaban yang diperoleh adalah berbeda. Dikarekan tidak ada bukti yang valid terkait ucapan tersebut secara bentuk audio maupun bukti yang lain, hanya sebatas dua orang partai yang mendengarkan.

Pihak partai tidak lagi mempersoalkan hal tersebut, karena secara undang-undang ketidak adaannya tanda tangan dekan 3 harusnya bukan masalah, pihak partai KITA mengambil kuasa hukum yang berasal dari fakultas Hukum, tentunya dalam kesetaraan wawasan hukum tidak diragukan lagi, hal demikian menunjukkan bahwa partai KITA tidak ngawur dalam mengambil langkah dan proses. Menyoal tentang format baku surat keterangan student day, mari kita buka wawasan dan melek hukum bersamaan. format baku yang ada memang terdapat tanda tangan dekan 3 dan BEM, tetapi dalam pemira undang-undang tertinggi yang digunakan adalah undang-undang pemira, dan di dalamnya sama sekali tidak mengatur secara detail tentang legalitas tersebut.

Apakah tanda tangan BEM bukan legalitas? kalau berbicara legal atau tidak tentu saja surat keterangan student day yang ditanda tangani oleh BEM sudah legal. Di dalam pasal 14 ayat B dalam undang-undang pemira KPRF mempunyai kewajiban untuk menetapkan standarisasi, harusnya sudah menjadi kewajiban untuk KPRF menetapkan standarisasi dalam hal-hal persyaratan sekecil apapun termasuk dalam persoalan yang menjerat partai KITA, artinya ada ketidak tuntasan dalam internal KPRF untuk memahami undang-undang yang berlaku. Setelah BPPF menolak gugatan dari partai KITA dengan alasan yang tidak logis ketika dibenturkan dengan landasan hukum dan ketika ditanya pun mereka banyak ketidak tahuannya maka pihak partai KITA memutuskan mengajukan banding kepada dosen Pembina Pemira di fakultas FKIP.

Saat pertama kali melayangkan gugatan kepada dosen Pembina atas tindak inkonstitusional yang dilakukan oleh KPRF dan BPPF, partai KITA difasilitasi sebuah forum musyawarah yang didalamnya berisi perwakilan partai, BPPF, dan dosen Pembina. namun sangat disayangkan musyawarah tersebut berjalan dengan sangat tidak layak secara wawasan dan pemahaman hukum, dosen terkait yang diwakili dari berbagi jurusan di FKIP yaitu jurusan MTK, BAHASA INDONESIA, PGSD, BAHASA INGGRIS, dan CIVIC HUKUM sama sekali tidak mengindahkan aduan dari partai KITA, hal yang lebih lucu lagi ketika dosen Pembina berbicara “maaf saya belum baca undang-undang” alasan macam apa ini? secara logika dan nalar ketika mereka ditunjuk sebagai dosen Pembina yang mendampingi kegiatan pemilu raya fakultas maka sudah terlebih dahulu harusnya mengkaji undang-undang tersebut. musyawarah berjalan sangat tidak menyenangkan karena dari pihak dosen Pembina (Semuanya) sangat lemah dalam memhami undang-undang, maka terkesan mahasiswa lebih pintar dari dosen.

Hasil musyawarah tersebut memutuskan untuk banding pada keesokan harinya pada tanggal 29 Mei 2019, hal-hal yang lebih konyol terjadi lagi. Mekanisme banding yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan aturan, justru berjalan tidak tau arah. Pemohon baru saja memasuki ruangan dan belum menyampaikan gugatan, namun mereka sudah membacakan hasil putusan. Hal kecil demikian menunjukan bahwa para dosen Pembina pun tidak memiliki kualitas dalam mekanisme hukum dan tidak mau melek hukum.

Secara landasan hukum dan konstitusi partai KITA sudah menang mutlak karena apa yang partai KITA bicarakan semuanya berlandaskan undang-undang dan bukan omong kosong yang ngawur, dalam konsep ilmu hukum sebenarnya sangat sederhana apabila ada hukum yang lebih kuat maka dia lah yang menang. Pada banding hari itu dosen Pembina ngotot menggunakan undang-undang universitas dan fakultas, secara konstitusional tentu saja bisa mereka menggunakan itu tapi kita sedang berada dalam agenda pemira yang memiliki aturan tertinggi yaitu UU Pemira. Apapun yang diatur dalam UU fakultas namun tidak diatur dalam UU pemira dan tidak diturunkan dalam SK KPRF tentu tidak sah digunakan sebagai satu-satunya landasan.

Perdebatan pun berkutat soal hal tersebut, nampak raut wajah dan tingkah laku dosen terlihat aneh, seperti sedang menutupi sesuatu. ketika diberi penjelasan, pembenaran atas tindakan dan ilmu yang benar secara hukum mereka tidak bisa menjawab sama sekali. Bahkan ketika diberi pertanyaan mengenai putusan penolakan yang mereka katakan pun sama sekali tidak ada jawaban yang jelas secara landasan dan lebih banyak diam. Partai KITA tidak menyerah memperjuangkan keadilan disana, mereka bergegas mendatangi WAREK 3, karena pada saat itu beliau sedang tidak ditempat maka pihak partai bertemu dengan KABIRO MAWA yang tentunya tak kalah mengecewakan dalam statementnya mengatakan bahwa politik sudah biasa begini.

Tentu dapat kita simpulkan bahwa tidak ada nilai yang terkandung dalam proses pembelajaran dalam dinamika pemilu raya kampus, apabila sejak mahasiswa kita sudah disuguhkan dengan ke-Praktisan dalam berpolitik maka kita sedang mengahancurkan Negara kita sendiri. boleh saja golongan yang menaungi kita sebagai kelompok yang mendominasi, tapi jangan pernah mematikan independensi dan prinsip dari setiap orang.

Mengutip kata Pramoedya A.Toer bahwa “kebenaran tidak datang dari langit, namun kebenaran musti diperjuangkan”. Berbahagialah untuk kalian yang masih merawat independensi dan tidak patuh pada doktrin, satu ekor singa lebih baik daripada seribu domba.


*(Penulis bertanggung jawab penuh jika di kemudian hari ada pihak yang tidak terima dengan Opini yang kami Muat)*