Ketika “Integritas” Dipertanyakan
Cari Berita

Advertisement

Ketika “Integritas” Dipertanyakan

6 Apr 2019

Marlina Saat Menjadi Fasilitator Sekolah Parlemen Rumah Baca Cerdas RBC Institute / Foto: Ist.

Indikatormalang.com - Ditengah hiruk pikuk dan euporia menghadapi pemilu 2019, dimana masyarakat akan menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi untuk pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Calon Anggota legislatif DPR, DPD RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Tinggal menghitung hari, namun akhir-akhir ini ada hal yang menarik untuk menjadi perhatian terkait integritas penyelenggara pemilu khususnya KPU sebagai motor setiap tahapan pelaksanaan pemilu, dimana KPU sebagai penyelenggara dalam hal teknis digiring oleh isu-isu negatif yang mempertanyakan netralitas KPU itu sendiri.

KPU sebagai bagian dari penyelenggara pemilu tidak berdiri sendiri, setiap langkah dan tindak tanduk yang dilakukan akan mendapatkan pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan terkait kode etik penyelenggara pemilu ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang secara utuh mengawasi secara etik kemandirian dan integritas para penyelenggara tersebut.

Menurut Andreas Harefa integritas merupakan tiga kunci yang bisa diamati, yakni menunjukkan kejujuran, memenuhi komitmen dan mengerjakan sesuatu dengan konsisten. Jadi dapat di artikan bahwa integritas sangat erat kaitannya dengan konsistensi dalam sebuah tindakan, nilai dan prinsip. Orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan dan memiliki karakter yang kuat.

Menghadapi pemilu yang sudah didepan mata, ternyata masih ada saja pihak yang meragukan integritas pemilu, terutama simpatisan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pemilu 2019. Sebesar 21,5 persen partisan Capres dan Cawapres nomor urut 02 meragukan integritas penyelenggara pemilu, dan ini sangat berbading sangat jauh dimana partisan Capres dan Cawapres nomor urut 01 hanya 4-5 persen yang meragukan integritas penyelenggara pemilu tersebut (alinea.id). Ini menunjukkan ada mosi tidak percaya yang dibangun dari subyektifitas para partisan. Tuduhan-tuduhan tidak berdasar ini mulai tentang kebijakan KPU lebih menitik beratkan dan menguntungkan salah satu calon pada pemilihan presiden dan wakil presiden yang merupakan petahana, pengadaan kotak suara yang dianggap tidak layak dan sangat rentan akan menimbulkan kecurangan. Hal ini sudah dijelaskan oleh KPU bahwa standarisasi kotak suara ini sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang secara jelas dituangkan pada pasal 341 ayat (1) huruf a UU No.7/2017, yang mengamanatkan kotak suara harus transparan, dan penetapan kotak suara terbuat dari kardus berbahan duplex tersebut berdasarkan kajian bersama DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Masyarakat harus mengetahui bahwa undang-undang ini merupakan produk pemerintah dan DPR, bukan berasal dari penyelenggara pemilu terutama KPU. Selain itu seruan kepada masyarakat agar beramai-ramai mengawasi TPS agar tidak ada celah untuk berbuat kecurangan. Ini merupakan ajakan yang berkonotasi negatif, seolah-olah mengajak masyarakat untuk tidak mempercayai lagi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Ini akan benar adanya, jika dibarengi niat untuk bersama-sama mengawal proses demokrasi dan menyaksikan proses terpilihnya pemimpin harapan masyarakat luas tanpa adanya keraguan dan subyektifitas terhadap penyelenggara pemilu.

Sejatinya saat ini KPU sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu sudah sangat transparan dalam kinerjanya, karena ada Bawaslu dan DKPP yang bertugas untuk mengawasi baik dari sisi keinerja maupun kode etik. Kesatuan ini sama dalam prinsip kekuasaan dalam bernegara yang diterangkan oleh prof. Miriam Budiardjo yang disebut “Trias Politika”. Ada lembaga eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, lembaga legislatif berfungsi sebagai pembuat undang-undang, budgeting serta pengawasan, dan ada lembaga yudikatif berfungsi menafsirkan isi undang-undang dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran atasnya. Tiga bagian terpisah menjadi satu kesatuan demi mempertahankan pemerintahan berdemokrasi. Demikian pula dengan keberadaan tiga unsur lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Kepercayaan Masyarakat
Menumbuhkan dan menjaga kepercayaan masyarakat sangat penting bagi penyelenggara pemilu. Selaras dengan pendapat Ketua KPU Arief Budiman, Keterbukaan terhadap data dan informasi menjadi ruang untuk menjaga kepercayaan publik. Karena kepercayaan publik merupakan legitimasi dari proses dan hasil pemilu itu sendiri.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Januari 2019 terkait tanggapan publik mengenai integritas penyelenggara pemilu, dari data 1.426 responden secara valid dengan sistem random, dengan margin of error plus minus 2,65 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, menunjukkan hasil positif yaitu sebanyak 79 persen publik optimis KPU dapat menyelenggarakan pemilu sesuai aturan dan menyetujui bahwa KPU memiliki integritas yang tinggi. Selebihnya hanya 12 persen tidak meyakini dan 9 persen tidak tahu dan tidak menjawab. Survei ini menjawab segala hal yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Intinya masyarakat masih mempercayai integritas penyelenggara pemilu meskipun selalu disuguhkan dengan isu-isu atau “Hoax” yang bertujuan melemahkan kepercayaan publik. Namun hal ini tidak boleh dianggap sepeleh, KPU harus tanggap dan cepat mencounter isu-isu negatif tersebut. Ini merupakan perwujudan prinsip pemilu yaitu adanya transparansi.

Memperkuat Peran dan Fungsi KPPS Sebagai Ujung Tombak Pemilu Berintegritas
KPPS merupakan kelompok penyelenggara pemungutan suara yang bertugas mensukseskan pemilu pada hari pemungutan suara. Salah satu tugas KPPS ini sudah tercantum dalam UU NO.07/2017 pasal 60 ayat (c) yaitu tugas KPPS adalah melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Anggota KPPS di seleksi secara terbuka. Pada dasarnya ujung tombak kesuksesan penyelenggaraan pemilu terdapat pada KPPS. Bagaimana tidak, level pertama proses demokrasi ini digawangi oleh KPPS, sukses tidaknya pemilu tergantung kinerja dan integritas KPPS itu sendiri. Banyak hal yang akan terjadi jika tidak ada kesiapan secara mental, pengetahuan, komitmen, tanggung jawab dan ketelitian dari KPPS tersebut dalam menyelenggarakan pemilu di wilayah TPS. Semua menjadi tuntutan wajib untuk menjadi seorang KPPS agar dapat menjalankan proses pemilu sesuai dengan asasnya yaitu langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

Tugas besar KPPS tidak hanya pada saat hari pemungutan suara, karena jauh sebelum itu dibutuhkan partisipasi mereka dalam memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana mengenali macam surat suara, cara mencoblos surat suara yang benar dan sah, mengenali dan memberikan penjelasan kepada mereka sebagai DPT, DPTtb, atau DPK agar tidak ada komplain saat hari pemungutan suara yang mengakibatkan terganggu jalannya proses pemungutan suara, karena KPPS dituntut harus memaksimalkan waktu pemungutan suara yang dimulai pukul 07.00-13.00 WIB. KPPS berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT), pengurus Rukun Warga (RW) dan atau anggota masyarakat, mereka dianggap sebagai orang yang sangat dekat dan mengenali karakter masyarakat sekitar. Besar harapan agar mereka mampu menyampaikan informasi dengan komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat, dengan motivasi dan edukasi yang mereka lakukan dapat memberikan peningkatan terhadap jumlah partisipasi pemilih, secara otomatis dapat menekan dan mengurangi angka Golput.

Harus dipahami juga, posisi KPPS yang dekat dengan masyarakat juga merupakan titik lemah sebagai penyelenggara, jika lemah integritasnya sebagai penyelenggara, maka mereka akan sangat mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan terkait pemilu. Netralitas KPPS harus sangat dijaga agar tidak memberikan “Cacat” terhadap hasil proses demokrasi tersebut.

Selain bimbingan teknis (bimtek) yang diberikan kepada KPPS guna membekali pengetahuan mereka terkait pemungutan dan perhitungan suara, hendaknya juga mereka dibekali dengan pengetahuan dan informasi terkait hukum Tindak Pidana Pemilu. Mereka harus tahu meskipun pekerjaan mereka di wilayah TPS, tetap terdapat sanksi pidana jika melakukan kesalahan yang disengaja. Sebagai contoh sederhana berdasarkan UU No.7/2017 pasal 506 yang menjelaskan setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suara, sertifikat hasil perhitungan suara kepada saksi peserta, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS dapat ditindak pidana dengan masa kurungan paling lama satu tahun, dan denda paling banyak Rp. 12.000.000. hal ini mungkin dianggap kesalahan yang sepeleh dan dianggap tidak terlalu penting, namun tidak berarti dapat menggugurkan hukuman akibat kesengajaan yang mereka perbuat. Ini selaras dengan prinsip pemilu yang berkepastian hukum dan dapat dipertanggung jawabkan.

Partisipasi masyarakat
Menurut Prof. Ramlan Surbakti partisipasi berbagai unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilu merupakan salah satu parameter untuk pemilu yang adil dan berintegritas. Disebutkan untuk menjamin agar rakyat berdaulat, peran warga tak hanya sekedar memberikan suara, tetapi juga memberikan peran yang lebih pada setiap tahapan pemilu. Pendidikan politik bagi pemilih, ikut mensosialisasikan hal-hal terkait pemilu, mengadakan survei atau jajak pendapat, menjadi pemantau atau pengawas partisipatif, dan ikut melaksanakan hitung cepat terhadap hasil perhitungan pemungutan suara. Partisipasi tersebut merupakan tindakan yang diperbolehkan karena sudah di atur dalam undang-undang pemilu.

Adanya partisipasi masyarakat ini diharapkan secara bersamaan mengawal proses demokrasi ini agar berjalan dengan semestinya, tidak terjadi kelalaian penyelenggara, kecurangan serta manipulasi yang berkemungkinan dapat terjadi. Namun harus dipastikan dengan semangat dan support publik terhadap kinerja penyelenggara pemilu ini dapat menunjukkan kedaulatan rakyat sehinga menciptakan pemilu berdaulat negara kuat sesuai dengan motto KPU saat ini.


Penulis: Marlina, S.P., M.Si.
KPPS Pemilu 2019 Temas Batu, Pemerhati Politik Perempuan