Urgensi Pemilu Bagi Peningkatan Kualitas Partai Politik
Cari Berita

Advertisement

Urgensi Pemilu Bagi Peningkatan Kualitas Partai Politik

29 Mar 2019

Anjas Sasana Bahri  

Indikatormalang.com - Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, karenanya pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Sehingga negara demokrasi dimanapun di dunia ini tentu akan mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah dengan kendaraan yng bernama Partai Politik.

Dalam dasar-dasar ilmu politik, Miriam Budjiarjo mengemukakan bahwasanya partai politik berangkat dari sebuah orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan program-programnya. Oleh karenanya kita mengenal partai politik sebagai wadah penyaluran aspirasi politik rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, partai politik memiliki fungsi yang jauh lebih penting yakni membangun partisipasi politik rakyat dengan melakukan pendidikan politik. Hal ini lha kemudian menjadikan partai politik menjadi salah satu pilar demokrasi.

Potret Partai Politik Pada Pileg DPRD Kabupaten Malang Tahun 2014

Kabupaten Malang, pada pileg DPRD tahun 2014 tercatat DPT sebanyak 1.968.031, sementara itu perolehan suara sah sebesar 1.266.233 suara atau 64,34% tingkat partisipasi pemilih. Demikian juga sebaran perolehan suara partai politik peserta pemilu dimana perolehan suara 3 besar yakni 23,90% dari PDIP ; Golkar sebesar 21,14 ; dan PKB sebesar 14,98% .

Dari potret pileg 2014 tersebut diatas, maka mempertegas bahwasanya partai politik kurang mendapat legitimasi dari masyarakat. Lemahnya legitimasi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

Internalisasi ideologisasi partai politik lemah
Proses interaksi partai politik melahirkan sikap yang oportunistik posisi partai dengan memanfaatkan isu-isu penting ketimbang melakukan internalisasi ideologi partainya, yang kemudian berimplikasi pada kader partai yang instant dan tidak berdiri kokoh diatas ideology partai. Dalam perkembangannya, sikap oportunistik ini kemudian melahirkan mentalitas apa yang jelaskan oleh Dan Slater dan Kuskridho Ambardi sebagai “kartel” partai yang ditandai oleh keinginan bersama untuk berbagi rampasan jabatan, bukan oleh perbedaan ideologis. Akibatnya, partai-partai bersedia untuk membentuk “koalisi pelangi”.

Pendidikan politik kurang berjalan Ideologisasi partai politik yang lemah membawa dampak aktivitas pendidikan politik kepada masyarakat tidak berjalan. Proses pendidikan politik masyarakat masih hanya dimaknai dengan mendengarkan aspirasi konstituen pada saat masa reses anggota dewan.

Kapitalisasi partai politik 
Akibat yang sangat fatal dari lemahnya ideologisasi parpol dan tidak berjalannya pendidikan politik, maka dalam gelaran pemilu, partai politik kembali opotunis dengan menampung siapapun orangnya asal mampu menyediakan capital yang cukup tentu saja akan difasilitasi dan diajukan oleh partai. Sementara kader ideologis partai yang tidak mempunyai capital yang cukup akan tersisih dengan sendirinya.

Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Partai Politik?
Kita sudah melewati sebanyak 15 (lima belas) kali pemilu, dan 17 April 2019 besok akan menjadi yang ke-16 kalinya. Satu yang pasti bahwa dengan perjalanan panjang pemilu tersebut, belum optimal melahirkan partai politik yang kuat, baik itu kuat secara party rooting (pengakaran partai), party legitimacy (legatimasi partai), apalagi kuat secara competitiveness party (daya saing partai).

Untuk dapat melahirkan partai politik yang kuat baik itu secara party rooting, party legitimacy maupun competitiveness party, maka secara umum ada dua hal penting yakni :

a). Internalisasi ideologisasi
Ideologi partai politik, adalah ide mengenai masyarakat dan negara ini disusun, pemerintahan yang bagaimana yang akan diselenggarakan, dan yang diperjuangkan terus menerus. Berdasarkan hal itu maka, ide tentang bentuk negara, sistem pemerintaha, etika dan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat akan diperpjuangkan oleh partai politik. Sejauh ini, ideologi tidak dijadikan pedoman bagi partai dalam pembuatan kebijakan. Ideologi masih dipandang sebagai sesuatu yang bersifat abstrak. Akibatnya platform partai pun dinilai bersifat normative dan bukan berasal dari penurunan nilai-nilai ideologis tersebut. Sudah saatnya partai politik meninggalkan paradigma how to get the power (bagaimana merebut kekuasaan) tetapi pada tujuan yang lebih mulia yakni menyiapkan pemimpin yang berkualitas. Calon pemimpin berkualitas harus diproduksi oleh partai politik dengan merekrut kader terbaik dan ditempa dalam pendidikan politik yang kompetitif dan berjenjang. Kurikulum pendidikan politik kader harus menjadi “kitab suci” partai politik yang fardhu ain dijalankan.

b). Kelompok masyarakat binaan
Partai politik mau tidak mau harus mempunyai kelomok masyarakat binaan Pada kelompok masyarakat binaan tersebut, partai politik dapat memberikan pendidikan politik, pendampingan usaha, pendampingan kesehatan dan semua pendampingan lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Ketika pendampingan ini kontinyu dilakukan, maka secara otomatis ideology partai akan mengakar. Dan hal seperti ini dilupakan oleh partai politik dan selama ini diambil perannya oleh lembaga swadaya masyarakat.

Jika semua partai politik mampu menjadikan ideologi partai sebagai nafas hidup partainya dan partai politik bisa membentuk kelompok-kelompok masyarakat binaan, maka kita akan disuguhkan tingkat daya saing antar partai politik dan pada akhirnya melahirkan pemilu yang demokratis dan bermertabat karena yang terjadi adalah pertarungan ideologi dan kebijakan, bukan pada pertarungan besarnya capital partai politik.

Penulis : Anjas Sasana Bahri
*) Kawula Kabupaten Malang yang mendamba pemilu yang bermartabat