Greenpeace Gelorakan Anti Politik Batu Bara
Cari Berita

Advertisement

Greenpeace Gelorakan Anti Politik Batu Bara

24 Jan 2019

greenpeace.org


Indikatormalang.com - Disaat di beberapa negara berlomba mengurangi energi kotor dari Batu Bara, Indonesia malah menjadikan Batu Bara sebagai sumber daya alam untuk menggeruk banyak keuntungan secara politik. Inilah yang menjadi perhatian kelompok NGO Greenpeace dan beberapa lembaga lain  Auriga, Jatam, dan ICW.

Bisnis batu bara semakin besar karena ditunggangi oleh para elite politik. Batu bara bahkan telah menjadi salah satu sumber pendanaan politik terpenting baik di tingkat pusat maupun daerah. “Korupsi politik di sektor batu bara telah menyebabkan pertumbuhan bisnis komoditas ini berkembang pesat, sehingga kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang ditimbulkan pun kian besar dan diabaikan,” ujar Tata Mustasya, Kepala Kampanye Iklim Greenpeace Asia Tenggara.

Dalam sebuah laporan terbaru ‘Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu bara’’ yang dikeluarkan oleh Greenpeace, Auriga, JATAM, dan ICW, disebutkan bahwa para elite politik banyak terlibat dalam bisnis batu bara. Akhirnya, batu bara pun menjadi sumber pendanaan kampanye politik. Bahkan para pemain batu bara merupakan figur kunci di tim para kandidat di Pemilihan Presiden 2019.

“Korupsi politik, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum hanya menjadi ajang merebut kuasa dan jabatan serta menangguk kekayaan. Pesta demokrasi lima tahunan ini juga menjadi kesempatan bagi para pebisnis batu bara melakukan praktik ijon politik untuk mendapatkan jaminan politik demi melanggengkan usaha mereka di daerah,” kata Kepala Pengkampanye JATAM Melky Nahar.


Dalam Koalisi #BersihkanIndonesia mendesak para calon presiden untuk mengakhiri praktik korupsi politik di bisnis batu bara. Korupsi politik terkait batu bara dalam berbagai bentuk telah membelenggu pilihan-pilihan energi bersih dan menghalangi hak masyarakat atas udara bersih dan lingkungan yang sehat. Pesan ini ditampilkan dalam sebuah aksi di depan Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta.

“Aliran dana dari pengusaha batu bara dalam perhelatan demokrasi akan menyandera pemenang pemilu untuk berpihak pada keuntungan bisnis semata, dan abai pada keberlanjutan. Bahkan kebijakan-kebijakan yang dibuat akan memudahkan bisnis ini, meski lebih banyak dampak buruknya bagi negara,” ujar Iqbal Damanik, peneliti Auriga. [Rilis/DR]