Opini Digiring Alihkan Kenaikan BBM
Cari Berita

Advertisement

Opini Digiring Alihkan Kenaikan BBM

9 Nov 2018

Foto: Adelia Puspa Ningrum


Indikatormalang.com- Ibarat suatu Bahtera besar yang mengarungi samudera nan luas, tentulah ia tetap harus memiliki nahkoda dan awak kapalnya. Mereka yang selalu siap sedia menerjang besarnya hempasan ombak agar mencapai satu tujuan yakni sampai ke suatu tempat yang diinginkan. Jika kita dihubungkan dengan sistem kenegaraan maka nahkoda dan awak kapal yang dimaksud ialah presiden dan juga kabinetnya. Merekalah yang sejatinya perlu berada di garda terdepan dalan menjaga stabilitas negara selain adanya keterlibatan masyarakat pula.

Akan tetapi, apa yang terjadi pada era di rezim ini menjadi hal yang kontradiksi dengan pemisalan tadi. Menolak lupa atas apa yang telah dijanjikan oleh rezim yaitu presiden Joko Widodo terhadap masyarakat Indonesia dulu ketika ia belum terpilih sebagai presiden RI. Janji manis tersebut tak lain dan tak bukan ialah Nawacita yang selalu ia gaungkan bersama tim pemenangnya pada proses kampanye kontestasi politik 2014 lalu. Konsepsi Nawacita itu ternyata ampuh untuk menghipnotis masyarakat Indonesia kala itu.

Benar saja, apa yang terjadi saat ini justru pemerintah seolah-olah telah lupa pada janjinya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan terlihat seperti bertolak belakang dengan janjinya dulu. Tak sedikit kebijakan yang muncul justru menjauhkan masyarakat dari yang namanya kesejahteraan. Contohnya ialah yang baru ini terjadi mengenai kenaikan harga BBM secara tiba-tiba.

BBM saat ini adalah Bagian yang tidak terpisahkan lagi dari kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini terlihat dengan keterlibatan BBM dalam setiap aktivitas kehidupan masyarakat. Benar saja, jika BBM tidak ada maka sektor perekonomian akan sedikit tersendat disebabkan oleh sulitnya mobilisasi jika kendaraan tidak memiliki bahan bakar minyak. Oleh karena itu, pemerintah perlu memfasilitasi dan memperhatikan terhadap kebutuhan masyarakat tersebut.

Akan tetapi, realitas yang terjadi saat ini lagi-lagi pemerintah mempermaikan kepercayaan publik terhadap adanya isu kenaikan harga BBM, meskipun hanya sebatas isu belum terjadi, namun ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat apalagi masyarakat menegah kebawah yang merasa khawatir jika harga BBM benar-benar naik akan mempengaruhi harga pasar.

Harga BBM Kembali Naik, ini dikarenakan melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dollar dan naiknya harga minyak bumi, dan ini di khawatirkan akan menimbulkan efek domino ke sektor lain, apalagi kalau kenaikan BBM ini menyebabkan meningkatnya efek inflasi.
Pada tanggal 19 Oktober 2018 harga BBM Pertamax naik dari Rp. 9.500 menjadi Rp. 10.400, Pertmax Turbo dari Rp. 10.700 menjadi Rp. 12.250, pertamina Dex dari Rp. 10.500 menjadi Rp. 11.850 dan premium dari Rp. 6.550 menjadi Rp. 7000.

Dan ini sangat memberatkan kepada masyarakat terutama kelas menengah bawah, terutama bagi petani, buruh, dan pedagang(distributor) karena mereka sangat membutuhkan BBM untuk membantu pekerjaan mereka, tentunya ini akan berimbas kepada naik nya bahan-bahan pangan.

Terlepas dari semua penjelasan diatas, hal yang menarik untuk dikritisi bukanlah mengenai permasalahan ekonomi yang menjadi imbas kenaikan BBM tersebut. Akan tetapi, topik mengenai sikap labil dan tergesa-gesa dari pemerintah yang saya rasa perlu untuk dibahas.

Dapat sama-sama kita ketahui diera rezim saat ini proses kenaikan BBM berbeda dengan apa yang terjadi di era rezim sebelumnya. Dibandingkan dengan pemerintahan dimasa Susilo Bambang Yudhoyono, sebelum harga BBM dinaikan biasanya pemerintah memberikan sosialisasi melalui media terlebih dahulu. Sedangkan di era pemerintahan saat ini sikap yang ditunjukkan pemerintah berbanding terbalik dengan sebelumnya. Tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, masyarakat dikejutkan dengan kenaikan harga BBM yang tiba-tiba.

Bahkan sempat muncul kabar yang beredar bahwa BBM dinaikkan dimalam hari secara tiba-tiba. Oleh sebab itu, masyarakat sangat keberatan dengan naiknya harga BBM ini karena tidak adanya tranparansi dari pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terkait kenaikkan harga BBM tersebut.

Sikap ini sangat jauh berbeda dari apa yang telah dijanjikan oleh rezim jauh sebelum ia memenangkan kontestasi politik 2014. Janji-janji yang dulu sempat terlontarkan seakan-akan menjadi semu. Bahkan, seperti apa yang telah disampaikan diatas pemerintah bersikap labil dalam menetapkan suatu kebijakan. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah dikarenakan banyaknya penolakan dari masyarakat.

Dengan demikian, justru ketegasan pemerintah seakan-akan kalah oleh opini miring publik dan malah mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Contoh saja, kembali pada topik kenaikkan BBM yang baru-baru ini terjadi ada hal lucu yang diperlihatkan pemerintah. Dimana kenaikkan BBM hanya berlangsung selama 30 menit diakibatkan banyaknya penolakan sehingga harga diturunkan kembali.

Pada akhirnya, rezim perlu segera berbenah untuk memperbaiki sikap dalam membuat suatu kebijakan bagi masyarakat Indonesiadengan sikap yang tegas dan bijaksana akan tetapi tidak lupa terhadap kepentingan rakyat Indonesia melalui transparansinya.Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang saat ini kian hari makin tergerus dan membuat rezim menyelesaikan akhir periodenya dengan khusnul khatimah.

Penulis: Adelia puspa ningrum
Status    : Mahasiswi Pendidikan Matematika (Kader IMM Komisariat Raushan Fikr ,FKIP, UMM)
Editor    : Jab