Sangsi Dengan Gerakan KPK, FPOTB Nilai KPK PALSU dan suka PHP
Cari Berita

Advertisement

Sangsi Dengan Gerakan KPK, FPOTB Nilai KPK PALSU dan suka PHP

13 Okt 2018

Illustrasi Protes FPOTB

Indikatormalang.com
- FPOTB (Forum Pemuda Ora Terhormat Blas) salahsatu organisasi pemuda yang menaungi beberapa elit aktivist  organisasi Pergerakan mahasiswa dan aktivist pergerakan  masyarakat yang ada di Jawa Timur akhirnya angkat biacara terkait Pemberantasan Korupsi di Jawa Timur terkhusus Kabupaten Malang oleh KPK. Sabtu, (13/10/2018)

Perkumpulan yang bergerak dengan semboyan Kritis, Aktif-Progresif, Realistis ini menilai bahwa penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Malang tampak janggal dan dengan tegas mengultimatum bahwa "KPK PALSU".

Menurut Damanhury Jab Kordinator Umum FPOTB ketika mengkonfirmasikan kepada wartawan Indikatormalang.com bahwa alasan perkumpulan ini berani berteriak lantang seperti ini kepada KPK sebap upaya pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh KPK pada prakteknya  tidak menyentuh akar permasalahan.

"Penangkapan beberapa kepala daerah di jawa timur oleh KPK khusus nya pada kasus "RK" (Bupati Malang) menurut kami bukanlah prestasi, sebab  KPK hanya menjerat Teri." Ungkapnya.

Sambungnya, "keberadaan KPK saat ini hanyalah untuk meyakinkan masyarakat bahwa KPK ada, dibuktikan  dengan adanya tangkapan teri tersebut".

Jab juga menegaskan bahwa dana besar yang di gelontorkan  negara, untuk menunjang, menjalankan kinerja, bagi KPK selama SPJ nya disampaikan benar bukan masalah yg penting ada tangkapan sekalipun kecil kecil.

Di akhir pernyataannya, Jab juga memberikan 3 tuntutan FPOTB untuk KPK kepada pewarta yakni:

1. Mendesak Rendra Kresna membuka siapa "CUKONG" (PENGUSAHA HITAM) yang biasa  bermain dalam pemilihan kepala, mereka mengambil posisi sbg Pemodal atas terpilihnya seorang menjadi Kepala Daerah.

2. Mendesak KPK unt menangkap Koruptor *Kakap* (Aktor Intelektual) yg selama ini menyeret dan memaksa Para Kepala Daerah untuk berlaku koruptif. Sebab apa bila KPK hanya mampu menyisir kepala daerah  dan membiarlan *CUKONG Kakap* ini maka kami optimis, upaya KPK menciptakan Clean Goverment Jauh Panggang dari Api. Bahkan menjurus pada bentuk kebiadaban (Absurd of Power) .

3. Menolak Keras statement "Saut Situmorang" di harian Jawa Pos (13/10/2018) "Tuntas Sudah janji saya untuk malang raya". Sebelum KPK mampu menangkap Kakap yang sebenarnya sampai kapanpun praktek prilaku koruptif kepala daerah tdk akan pernah di berantas.

Reporter: Jois