Sutiaji Wacanakan Kenaikan Tunjangan Pejabat Daerah
Cari Berita

Advertisement

Sutiaji Wacanakan Kenaikan Tunjangan Pejabat Daerah

20 Sep 2018

Majelis Daerah KAHMI Kota Malang Menngelar Diskusi Publik dengan Tema mengambil tema "Mengembangkan Politik Kemaslahatan Bangsa : Mengambil Pelajaran Masalah Kepemimpinan Politik Di Malang" / Foto: DVM

Indikatormalang.com - "Kita tidak bisa saling menyalahkan. Harus ada rekonsiliasi. Ini dampak dari sistem. Ini dampak dari produk UU," terang Sutiaji Walikota Terpilih Kota Malang di depan peserta Forum Diskusi Publik Majelis Daerah Kahmi Kota Malang, Kamis (20/9/18).

"Masih banyak pemerintahan daerah yang tidak faham UU. Yang ribet ahirnya adalah SKPD," urai Sutiaji.

Menurutnya, kepentingan politik yang tinggi menjadi masalah dalam perjalanan beberapa pemerintahan daerah, sehingga banyak intrik-intrik politik yang mengakibatkan banyaknya pejabat negara harus berurusan dengan hukum.

Sutiaji berharap kedepannya Partai Politik harus kuat, sehingga proses inkubasi kepemimpinan politik menjadi baik.

"Saya sedang mewacanakan untuk menaikkan tunjangan ASN dan anggota Dewan. Tujuannya agar mereka tidak main-main," ungkap Sutiaji.

Pernyataan tersebut dilontantarkan saat disinggung terkait mahalnya proses demokrasi politik daerah, sehingga menyebabkan banyaknya pejabat daerah terlibat berbagai tindak pidana kasus korupsi.

Untuk diketahui, diskusi publik yang digelar oleh Majelis Daerah Kahmi Kota Malang mengambil tema "Mengembangkan Politik Kemaslahatan Bangsa : Mengambil Pelajaran Masalah Kepemimpinan Politik Di Malang".

Hadir sebagai pemantik Prof. Unti Ludigdo, dekan FISIP Universitas Brawijaya, GM Radar Malang Kurniawan Muhammad, Dr. Ali Maksun, pakar politik keislaman dan Drs. Sutiaji, Walikota Malang terpilih.

Diskusi yang berlangsung selama dua jam lebih tersebut membahas berbagai dinamika politik yang berkembang di Kota Malang pasca ditetapkannya 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka suap oleh KPK.