Kota Malang dan Batu, Belum Mengadopsi Anggaran Responsif Gender
Cari Berita

Advertisement

Kota Malang dan Batu, Belum Mengadopsi Anggaran Responsif Gender

11 Sep 2018

Abd. Rohman Saat Memaparkan Hasil Penelitiannya di dalam sebuah FGD yang Membahas Masalah Anggaran Berbasis Gender / Foto: DVM



Indikatormalang.com - Pemerintah Pusat telah menetapkan standar regulasi untuk menekan pola implementasi kebijakan penganggaran di daerah yang bias gender. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan, mendesak komitmen implementasi kebijakan penganggaran di tingkat lokal lebih memperhatikan sekaligus merealisasikan Anggaran Responsif Gender (ARG).

Pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 tahun 2010.

Namun dalam proses implementasinya kebijakan tersebut masih mengalami kendala termasuk di Kota Malang dan Batu.

"Kota malang dalam penganggaran daerahnya masih belum responsif gender," ungkap Abd. Rohman Dosen Administrasi Negara Universitas Tribhuwana Tunggadewi.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bersama dengan rekan sejawatnya, dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun postur anggaran kedua daerah tersebut belum menunjukkan adanya keadilan gender.

Hasil telaah dari beberapa dokumen perencanaan pembangunan baik itu RPJMD maupun RPJPnya belum secara proporsional mengcover kepentingan gender.

"Walaupun klaimnya sudah melakukan penganggaran untuk kelompok perempun, tetapi hanya pada kelompok elit perempuan tertentu seperti PKK dan Dharma Wanita," urai Rohman.

"Fakta lainnya PKK sendiri masih banyak yang tidak paham tentang jender," tambah Rohman.

Menurut Rohman persoalan yang dihadapi oleh beberap OPD baik di Kota Malang Maupun Batu terletak pada persoalan pengetahuan tentang gender dan kemampuan menerjemahkan dalam bentuk kebijakan.

Selain itu persolan lain yang dihadapi adalah pada sisi Kebijakan antara pusat dengan daerah yang susah untuk disinkronkan, pada sisi hukum, dan komitmen dari pemerin daerah sendiri.