Kelompok Cipayung Plus Tuntut Koruptor Tidak Nyaleg Lagi
Cari Berita

Advertisement

Kelompok Cipayung Plus Tuntut Koruptor Tidak Nyaleg Lagi

8 Sep 2018

Indikatormalang.com - Ratusan mahasiwa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Malang Raya mendatangi Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (7/9/18).  Kedatangan para mahasiswa ini terkait pebetapan 41 anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka oleh KPK beberapa waktu lalu.  Dalam tuntutannya pendemo mendesak para tersangka koruptor tidak maju kembali dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019.  “Kami mendesak agar mereka yang sudah menjadi tersangka tidak mencalonkan lagi. Mereka sudah cacat secara moral,” pinta Anton Salah satu pederta demonstrasi.  "Mohon kepada para Parpol kontestan Pemilu untuk mempertimbangkan kembali Caleg yang bermasalah secara hukum dan moral. Jika dipaksaksan itu mencederai demokrasi" ucap Abduh peserta lainnya.  Demonstrasi sempat diwarnai kericuhan. Pendemo dan puluhan polisi yang berjaga di depan gerbang gedung DPRD sempat saling dorong. Pendemo memaksa masuk gedung DPRD. Namun, polisi menghalangi demonstran. Petugas keamanan sempat saling pukul dengan para demonstran.  Keeicuhan verhenti setelah para pendemo ditemui oleh Plt Ketua DPRD Kota Malang.  Abdurrochman selaku Plt Ketua DPRD kota Malang akan menampung semua aspirasi para mahasiswa. Dia juga mencatat setiap tuntutan mahasiswa di atas kertas saat berdialog dengan para pendemo.  Selain tuntutan di atas, para demonstran juga neminta kepada 40 anggota legislatif Pergantian Antar Waktu (PAW) yang akan dilantik pada Senin (9/9/2018) berikrar tidak korupsi.  Demonstran juga mendesak KPU Kota Malang menjadikan pakta integritas anti korupsi sebagai persayaratan wajib yang harus ditandatangani para anggota dewan.  Terahir,  demonstran juga mendesak wali Kota Malang terpilih untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, dan menjaga integritas dalam menjalankan roda pemerintahan lima tahun mendatang.  Untuk diketahui, 20 dari 41 anggota dewan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi masih tercatat di daftar calon legislatif sementara. Mereka bisa mengundurkan diri atau diganti sebelum 10 Semptember 2018. Sementara penggantian hanya bisa dilakukan pada caleg perempuan.
Para Pendemo Bersitegang dengan Petugas Keamanan di Depan Kantor DPRD Kota Malang Saat Para Demonstran Memaksa Masuk Ke Dalam Gedung Dewan  / Foto : Ist.
Indikatormalang.com - Ratusan mahasiwa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Malang Raya mendatangi Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (7/9/18).

Kedatangan para mahasiswa ini terkait penetapan 41 anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka oleh KPK beberapa waktu lalu.

Dalam tuntutannya pendemo mendesak para tersangka koruptor tidak maju kembali dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019.

“Kami mendesak agar mereka yang sudah menjadi tersangka tidak mencalonkan lagi. Mereka sudah cacat secara moral,” pinta Anton Salah satu pederta demonstrasi.

"Mohon kepada para Parpol kontestan Pemilu untuk mempertimbangkan kembali Caleg yang bermasalah secara hukum dan moral. Jika dipaksaksan itu mencederai demokrasi" ucap Abduh peserta lainnya.

Demonstrasi sempat diwarnai kericuhan. Pendemo dan puluhan polisi yang berjaga di depan gerbang gedung DPRD sempat saling dorong. Pendemo memaksa masuk gedung DPRD. Namun, polisi menghalangi demonstran. Petugas keamanan sempat saling pukul dengan para demonstran.

Kericuhan berhenti setelah para pendemo ditemui oleh Plt Ketua DPRD Kota Malang. Abdurrochman selaku Plt Ketua DPRD kota Malang akan menampung semua aspirasi para mahasiswa. Dia juga mencatat setiap tuntutan mahasiswa di atas kertas saat berdialog dengan para pendemo.

Selain tuntutan di atas, para demonstran juga neminta kepada 40 anggota legislatif Pergantian Antar Waktu (PAW) yang akan dilantik pada Senin (9/9/2018) berikrar tidak korupsi.

Demonstran juga mendesak KPU Kota Malang menjadikan pakta integritas anti korupsi sebagai persayaratan wajib yang harus ditandatangani para anggota dewan.

Terahir, demonstran juga mendesak wali Kota Malang terpilih untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, dan menjaga integritas dalam menjalankan roda pemerintahan lima tahun mendatang.

Untuk diketahui, 20 dari 41 anggota dewan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi masih tercatat di daftar calon legislatif sementara. Mereka bisa mengundurkan diri atau diganti sebelum 10 Semptember 2018. Sementara penggantian hanya bisa dilakukan pada Caleg perempuan.