Bhineka Bersama LKPP Gelar Sosialisasi Pengadaan Barang Melalui E-Katalog
Cari Berita

Advertisement

Bhineka Bersama LKPP Gelar Sosialisasi Pengadaan Barang Melalui E-Katalog

31 Jul 2018

Foto bersama usai membuka acara sosialisasi secara resmi
Indikatormalang.com - Bhineka bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) menggelar Sosialisasi E-Katalog LKPP yang bertajuk "Sosialisasi E-Katalog LKPP: Belanja Cepat dan Tepat Melalui e-Katalog" Di Hotel Ijen Suites Resort, Selasa (31/07/18).

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah tentang manfaat pengadaan barang melalui e-Katalog LKPP tersebut diikuti oleh sekitar 100 orang yang terdiri dari kepala SKPD, ketua ULP dan LPES di Malang.

Kepala LKPP Agus Prabowo menjelaskan, bahwa e-Katalog merupakan instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbuka dan efisien. Semua elemen masyarakat dapat melihat langsung bahkan mengontrol langsung kegiatan pengadaan barang/jasa.

"Informasi harga dan spesifikasi barang/jasa yang terdaftar di e-katalog LKPP bersifat terbuka. Seluruh masyarakat dapat melihat dan melakukan kontrol. Pembeli, dalam hal ini pokja, dapat membandingkan harga yang sama dari beberapa penyedia," jelasnya.

"Jadi, kita ini dengan medium (e-katalog ini meng-create pasar dan harus terbuka harganya. Jadi ini semacam crowd control. Dengan demikian publik bisa mengawasi langsung," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Corporate Sales Bhineka Heriyadi Janwar mengatakan, bahwa Bhineka sebagai penyedia barang/jasa secara online telah terverifikasi di LKPP dan turut berperan aktif dalam melakukan upaya sosialisasi pengadaan barang/jasa melalui e-katalog.

"Sebagai online store yang telah berkecimpung di dunia distribusi dan penjualan barang/jasa secara online dan offline selama 25 tahun," katanya.

Lebih lanjut, Heriyadi menegaskan bahwa Bhineka akan memberikan produk, harga dan pelayanan terbaik dalam upaya membantu proses reformasi cara belanja pemerintah termasuk pengadaan badan usaha menjadi lebih akuntabel. Selain itu, semua harga produk sudah termasuk pajak sehingga menghemat pengeluaran rutin pemerintahan.

"Bhineka berkomitmen memberikan produk, harga, pelayanan dan servis terbaik melalui e-katalog LKPP di mana Bhineka memiliki perwakilan resmi di 32 proinsi di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Seperti yang diketahui, Bhineka merupakan pelopor e-Commerce Indonesia dan pemimpin pasar lokal untuk kategori produk 3C: Computer, Communication, technology dan Consumer Electronics.

Sementara itu LKPP merupakan lembaga pemerintah non-kementrian yang dibentuk oleh presiden melalui peraturan presiden nomor 106 tahun 2007. LKPP dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi empat kedeputian. Lembaga ini memiliki tugas untuk mereformasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pengembangan, perumusan dan penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Reporter : Furkan