Polemik Pemira UMM, Akhirnya Ketua BEM-U dan Ketua SEM-U Angkat Bicara.
Cari Berita

Advertisement

Polemik Pemira UMM, Akhirnya Ketua BEM-U dan Ketua SEM-U Angkat Bicara.

5 Jun 2017

Foto : ketua BEM-U (Kanan) dan Ketua SEM-U (kiri) 
Indikatormalang.com - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Faiz Hamid, Dan Ketua Senat Mahasiswa UMM, Salahudin, Akhirnya Menanggapi polemik Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPP-U) UMM. Kedua badan tertinggi mahasiswa tersebut sama-sama sepakat untuk menyerahkan proses pemira kepada para penyelenggara pemira. (5/6/17).

Faiz, Selaku Ketua BEM-U menyatakan bahwa institusinya menekankan pada penyelenggara pemira, bahwa pemira harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap mahasiswa.

"Secara institusi bem-u hanya ingin melihat asas kemanfaatannya" ujar Faiz ketika di temui di depan kantor KPR-U.

"Siapapun orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kompetisi demokrasi" tambahnya.

Sementara itu, Salahudin selaku ketua SEM-U tidak melihat pada wilayah kecacatan SK tersebut. Namun lebih pada wewenang BPP-U dalam menguatkan SK.

"Saya tidak mau melihat cacat hukum atau tidaknya SK itu. Tapi lebih pada wilayah mereka sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk mengeluarkan SK." ungkapnya kepada indikator Malang.

"Itu adalah hak prerogatif mereka sebagai lembaga pengawas" tambahnya.

Namun, Salahudin membenarkan bahwa langkah dan tindakan BPP-U tersebut memang belum di atur dalam undang-undang.

"Terkait langkah yang di ambil oleh teman-teman BPP-U memang belum di atur dalam undang-undang soal Putusan itu" jelasnya.

Seperti pemberitaan sebelumnya, bahwa BPPU telah mengeluarkan SK tentang putusan musyawarah sengketa 005-006, yang di anggap bertentangan dengan undang-undang. Sengketa tersebut terkait keterlambatan partai KITA mendaftarkan calon yang akan di usung.

Dalam SK tersebut di cantumkan beberapa point, salah satu point yang di anggap bertentangan dengan undang-undang adalah point yang menyatakan bahwa partai KITA harus mendapatkan permintaan maaf secara tertulis dari partai lain yang disertai stempel dan tanda tangan partai lain.