PEMIRA UMM, BPPU Keluarkan SK Cacat Hukum?
Cari Berita

Advertisement

PEMIRA UMM, BPPU Keluarkan SK Cacat Hukum?

4 Jun 2017

Musyawarah bersama BPP-U, KPP-U, dan partai politik di kantor KPR-U
Indikatormalang.com - Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) Universitas Muhammadiyah Malang untuk memilih Calon Ketua Bem-u dan Wakil Ketua Bem-u yang di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Raya Universitas (KPR-U) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPP-U), dianggap cacat hukum. Pasalnya Surat Keputusan yang di keluarkan oleh BPP-U di anggap bertentangan dengan undang-undang pemira. (5/6/17).

Rustamin Rusdi selaku ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Insan Cita (KITA), menyatakan bahwa surat keputusan BPP-U tersebut bertentangan dengan undang-undang no. 3 tahun 2017 tentang pemilihan umum raya UMM.

"Keputusan BPPU itu sama sekali tidak punya dasar hukum, sangat bertentangan dengan undang-undang. kami mau banding tapi tidak disediakan tempat untuk banding. Terjadi kekosongan hukum" ungkapnya kepada indikator Malang.

Seperti yang diketahui, bahwa BPPU telah mengeluarkan SK tentang putusan musyawarah sengketa 005-006.
Foto : Salinan SK BPP-U
Sengketa tersebut terkait keterlambatan partai KITA mendaftarkan calon yang akan di usung. Dalam SK tersebut di cantumkan beberapa point, salah satu point yang di anggap bertentangan dengan undang-undang adalah point yang menyatakan bahwa partai KITA harus mendapatkan permintaan maaf secara tertulis dari partai lain yang disertai stempel dan tanda tangan partai lain.

"Kami tidak pernah bermasalah dengan partai lain, kenapa kami harus minta maaf" terang Rustamin.

"Dalam undang-undang tidak ada syarat permintaan maaf, kenapa BPP-U jadikan permintaan maaf itu jadi sebuah persyaratan calon" jelasnya.