Penangguhan Penahanan Adalah Hak Konstitusional Ahok
Cari Berita

Advertisement

Penangguhan Penahanan Adalah Hak Konstitusional Ahok

14 Mei 2017


Alungsyah 
Indikatormalang.com - Gubernur DKI Jakarta basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di vonis 2 tahun penjara beberapa hari lalu (9/5) masih menyisahkan sedikit kebingungan di benak publik. Apakah Ahok yang telah mendapat vonis dari majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dapat mengajukan Penangguhan Penahanan? (14/5/17).

Pertanyaan inilah kemudian harus dicarikan solusi dan jalan keluarnya, agar tidak terjadi kebingungan-kebingungan dalam bentuk lainnya yang berujung kepada "keresahan" ditengah masyarakat kita. Alungsyah yang merupakan Praktisi Hukum, A.IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, dalam keterangannya menyatakan bahwa sebagai warga Negara Indonesia, Ahok memiliki hak-hak konstitusional yaitu hak untuk mengajukan penangguhan penahanan.

"Status Ahok, walaupun beliau sudah di vonis dengan 2 (dua) tahun penjara, akan tetapi tidak serta merta menghilangkan apa yang menjadi hak-hak konstitusionalnya yaitu untuk mengajukan Permohonan Penangguhan Penahanan kepada majelis hakim dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta" ungkapnya.

Lebih lanjut Alung menjelaskan, bahwa dalam hukum acara pidana, ada 5 kata kunci atau unsur untuk dapat pengajuan permohonan penangguhan penahanan. 

"Karena lagi-lagi yang harus kita perhatikan kata kuncinya sebagaimana ketentuan Pasal 31 KUHAP itu hanya ada 5 (lima) yaitu, 'tersangka' atau 'terdakwa' lalu disusul dengan kata kunci 'penyidik' atau 'penuntut' umum dan yang terakhir atau 'hakim'." jelasnya.

Selain itu, Alung juga menjelaskan yang menjadi titik tekan kenapa Ahok dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan yaitu karena beliau masih berstatus sebagai terdakwa, tapi bukan terpidana dan apalagi ia mengajukan banding.

"Berhubung masih terdakwa, sehingga ia masih memiliki hak dan mutatis mutandis pula dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan seperti yang pasal 31 KUHAP katakan." ujarnya. 

"Berbeda halnya jikalau statusnya terpidana, berarti putusannya sudah inkrach atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap barulah ia tidak bisa mengajukan permohonan penangguhan penahanan" tambahnya.

Menurut Alung yang menjadi catatan pentingnya ialah, walaupun Ahok dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan, tetapi tidak serta merta dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi. "Tentu semua halnya dikembalikan dan tergantung atas pertimbangan dari ketua Pengadilan Tinggi Jakarta itu sendiri nantinya. tutup Alung