Soal Polemik DPD RI, Praktisi Hukum: Harusnya MA Membatalkan!
Cari Berita

Advertisement

Soal Polemik DPD RI, Praktisi Hukum: Harusnya MA Membatalkan!

8 Apr 2017

Foto: Alungsyah, SH
Indikatormalang.com- Polemik di tubuh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia terus mengundang reaksi dari banyak kalangan, salah satunya datang dari parakti hukum. Alungsyah, praktisi Hukum Law Firm A.IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES mengatakan bahwa kisruh tersebut sudah menurunkan wibawa Mahkamah Agung, dan sejatinya MA membatalkan pelantikan Oesman Sapta Odang jadi Ketua DPD.

Menurutnya, keributan di tubuh DPD RI diakibatkan adanya putusan Mahkamah Agung RI. Dimana dalam amar putusan tersebut mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan peraturan DPD RI No. 1 tahun 2016 dan tatib No. 1 tahun 2017 bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi yaitu UU MD3 dan UU P3.

"Sebagian anggota DPD enggan untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa putusan tersebut tetap berlaku mengikat sepanjang belum dicabut oleh lembaga yang ditunjuk dan belum melewati waktu 90 hari." ucap Alung kepada Indikator Malang. Sabtu (8/4/2017).

Lebih lanjut Alung mengatakan, bahwa  putusan MA yang mengembalikan masa jabatan Pimpinan DPD RI menjadi lima tahun merupakan putusan lembaga pengadilan tertinggi di republik ini, oleh karenanya haruslah ditaati oleh siapapun itu termasuk lembaga yang ditunjuk.

"Kalau soal sifat putusan, apakah serta merta atau tidak itu soal lain, tapi yang harus diperhatikan ialah yang namanya putusan pengadilan apalagi khusunya menyangkut judicaial review, itu tidak adanya upaya hukum lain, maka secara otomatis pula putusan tersebut dapat dilaksanakan dan berlaku pada saat itu juga" terangnya.

Alung menilai bahwa pihak-pihak yang meminta putusan MA harus dicabut dengan alasan belum melewati 90 hari adalah kurang tepat, menurutnya, stabilitas negara membutuhkan kepastian hukum yang jelas.

"Judicial review yang dilakukan oleh MA tidak ada aturan yang jelas yang menyatakan harus 90 hari atau bahkan serta merta. Jadi disini yang harus diperhatikan tidak hanya dari sisi normatifnya suatu hukum dalam hal ini putusan, tetapi haruslah dilihat dari sisi kepastian dan kemanfaatan akan putusan berdasarkan sifat putusan itu sendiri". Nilainya.

Alung kemudian mempertanyakan pijakan hukum proses pemilihan pimpinan DPD RI, karena menurutnya pijakan hukumnya tidak ada.

"Apa mungkin lembaga tinggi negara sekelas DPD dalam bertindak tanpa menggunakan rel hukum apalagi mengangkangi putusan Mahkamah Agung?" Tanyanya.

"Ini sesuatu yang aneh, tetapi inilah faktanya, untuk itu sudah sepantasnya Mahakamah Agung membatalkan Pelantikan Pimpinan DPD yang baru terpilih, karena itu salah satu jalan untuk mengembalikan wibawa MA di mata publik. Kalau tidak jangan harap kedepannya publik atau bahkan adanya ajakan publik untuk bergotong royong untuk tidak mematuhi putusan pengadilan dikemudian hari" pungkas lawyer muda ini.