Penggunaan Kata "Sektor" Pada Akuntansi Publik Tidak Tepat
Cari Berita

Advertisement

Penggunaan Kata "Sektor" Pada Akuntansi Publik Tidak Tepat

4 Apr 2017

Focus Group Discusion (FGD) "Kurikulum Akuntansi Keuangan Publik" yang diadakan Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (FDASP)  di Hotel Ibis Surabaya pada tanggal 4-5 April 2017.

Indikatormalang.com- Guru Besar Fakultas Ekonomika Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Abdul Halim, MBA menilai penggunaan kata "sektor" pada akuntansi publik terasa mengecilkan akuntansi pada organisasi tersebut.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber  Focus Group Discusion (FGD) yang diadakan Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (FDASP) bekerjasama dengan UPN Veteran Surabaya di Hotel Ibis Surabaya pada tanggal 4-5 April 2017.

Menurutnya, akuntansi publik dan akuntansi bisnis berasal dari dua hulu yang berbeda yang membentuk “sungainya” masing-masing, sehingga penggunaan kata “sektor” pada akuntansi sektor publik atau akuntansi sektor pemerintahan terasa mengecilkan akuntansi pada organisasi tersebut.

"Seolah-olah akuntansi publik merupakan cabang dari suatu “dunia” akuntansi yang lebih besar. Padahal seharusnya penyebutan yang paling tepat adalah Akuntansi Publik" jelasnya.

Sebelumnya, pembicara lainnya, dosen FEB UGM Irwan Taufiq Ritonga, Ph.D juga menjelaskan bahwa akuntansi bisnis dan publik memiliki perbedaan.

"Akuntansi bisnis didirikan untuk maksimalisasi laba, sementara akuntansi publik di dirikan untuk memberikan pelayanan kepada publik, karena tujuan pendiriannya berbeda pasti akuntansinya berbeda" jelasnya.

Menurut pria yang akrab disapa Ucok, yang menyebabkan keduanya berbeda diantaranya motif pendirian dan sumber pendanaanya yang juga berbeda. Perbedaan motivasi dan latar belakang pendirian entitas, cara pencapain tujuan entitas, dan sumber pendanaan entitas berimplikasi terhadap pengelolaan keuangan entitas publik dan entitas bisnis.

Ketua IAI Kompartemen Pendidik Prof. Dr. Nunuy Nur Afiah mengapresiasi semangat dari FDASP yang mengaupdate kurikulum akuntansi sektor publik yang sesuai dengan kebutuhan stake holder. Menurutnya, pembaharuan kurikulum akuntansi keuangan publik perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas mutu lulusan.

"Kurikulum KKNI untuk Program Studi S1 bersifat general, namun Program Studi di Universitas Masing-Masing dapat menyusun Mata Kuliah Pilihan (konsentrasi) Sesuai Learning Outcome yang ingin di capai oleh Perguruan Tingginya"

Hadir sebagai pembicara dalam pertemuan FGD tersebut adalah 10 nara sumber ahli akuntansi publik, diantaranya dari UGM, UNPAD, STAN dan kampus lainnya serta 50 dosen dari 50 PTN/PTS di Indonesia sebagai peserta. **