Skandal Korupsi e-KTP Harus Diungkap
Cari Berita

Advertisement

Skandal Korupsi e-KTP Harus Diungkap

17 Mar 2017

Foto : Alungsyah
Indikatormalang.com - Adanya pengadaan proyek e-ktp yang konon katanya dikorupsi secara berjamaah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat direpublik ini menimbulkan sinyal penting akan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Karena skandal ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan posisi penting di pemerintahan, mulai dari eksekutif, legislatif dan bahkan partai politik yang merupakan bagian dari tiang demokrasi kita.

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK beberapa hari lalu, setidaknya telah menetapkan dua orang yang terlibat yang dianggap sebagai pelaku utama atas korupsi pengadaan proyek e-KTP tersebut. Dari dua nama itu, KPK memiliki keyakinan besar bahwa nama-nama yang diduga terlibat akan mendapat giliran nantinya untuk diajukan pada proses yang sama dan akan segera ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal yang berbeda atau bahkan sesuai dengan kategori ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, apakah sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Atau dengan kata lain dua terdakwa atas nama Irman dan Sugiharto merupakan pintu masuk KPK untuk menindaklanjuti keterlibatan mereka.

Akibat perbuatan terdakwa yang merugikan diri sendiri dan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan pasalnya merugikan keuangan negara kurang lebih 2,3 triliyun dari total proyek pengadaan 5,9 triliyun itu. Kerugian keuangan negara tersebut berdasarkan dakwaan JPU dibagi-bagikan kepada beberapa pejabat di negeri ini. Dengan semikin atas dasar itu pula menurut hemat saya KPK sudah meyakini penuh atas keterlibatan nama-nama yang bersangkutan. Walaupun secara klarifikasi ada yang mengakatakan tidak menerima dana sedikitpun dari hasil proyek pengadaan e-KTP.

Bagi nama-nama yang disebut paling tidak dapat bekerjasama dengan KPK dan tidak melakukan pembenaran yang sifatnya mempermalukan diri sendiri nantinya, biarlah KPK melalui mekanisme hukumnya bekerja untuk menuntaskan semuanya, agar proses penegakan hukum berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Namun dilihat secara hukum dakwaan JPU bukanlah vonis final yang mengandung suatu kebenaran, tapi perlu proses pembuktian lebih lanjut dipersidangan, sehingga terhadap nama-nama yang disebut bahkan kepada terdakwa tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Selain itu, berdasarkan perspektif hukum pidana bagi Parpol yang terlibat tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana (pemidanaan korporasi) baik terhadap pimpinan parpol maupun parpol itu sendiri atau bahkan berpotensi untuk dibubarkan melalui pemerintah.

Adanya kasus ini merupakan tanda-tanda kehancuran republik ini, terutama kehancuran integritas para pejabat yang terlibat yang katanya bekerja untuk kepentingan rakyat banyak. Ini sesuatu yang memalukan dan sangat tidak terpuji dimana sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara diporakporandakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Kiranya semua element masyarakat dan para pemangku kepntingan untuk secara bersama-sama mendukung upaya yang dilakukan oleh KPK. Pemerintah dalam hal ini presiden memiliki peran penting untuk memastikan bahwa penegakkan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu tanpa adanya muatan dan kepentingan politik dalam mengusut kasus ini.

Berangkat dari itu semua, bahwa harapan atas kebenaran nama-nama yang disebut tertuju kepada KPK untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan pada setiap prosesnya terhindar dari kepentingan intervensi politik maupun kepentingan non hukum lainnya. Ini penting karena, bisa jadi KPK juga akan diserang melalui undang-undang yang mengaturnya untuk dilakukan revisi secara dadakan oleh lembaga yang berwenang. Walaupun isu terkait adanya revisi dadakan terhadap undang-undang KPK ini sudah muncul, namun itu semua tidaklah dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Sehingga rakyat dan organisasi-organisasi yang pro terhadap penegakkan hukum dan korupsi dapat berbondong-bondong untuk mendukung KPK dan mengawal kasus ini sesuai prosedurnya.

Penulis : Alungsyah Praktisi Hukum Law Firm A.IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES