Skandal Korupsi e-KTP Harus Diungkap!
Cari Berita

Advertisement

Skandal Korupsi e-KTP Harus Diungkap!

10 Mar 2017

Adanya pengadaan proyek e-ktp yang konon katanya dikorupsi secara berjamaah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat direpublik ini menimbulkan sinyal penting akan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Karena skandal ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan posisi penting di pemerintahan, mulai dari eksekutif, legislatif dan bahkan partai politik yang merupakan bagian dari tiang demokrasi kita.   Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK kemaren, setidaknya telah menetapkan dua orang yang terlibat yang dianggap sebagai pelaku utama atas korupsi pengadaan proyek e-KTP tersebut. Dari dua nama itu, KPK memiliki keyakinan besar bahwa nama-nama yang diduga terlibat akan mendapat giliran nantinya untuk diajukan pada proses yang sama. Atau dengan kata lain dua terdakwa atas nama Irman dan Sugiharto merupakan pintu masuk KPK untuk menindaklanjuti keterlibatan mereka.   Akibat perbuatan terdakwa yang merugikan diri sendiri dan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan merugikan keuangan negara kurang lebih 2,3 triliyun dari total proyek pengadaan 5,9 triliyun itu. Kerugian keuangan negara tersebut berdasarkan dakwaan JPU dibagi-bagikan kepada beberapa pejabat di negeri ini. Atas dasar itu pula berdasarkan hemat saya KPK sudah meyakini penuh atas keterlibatan nama-nama yang bersangkutan. Walaupun secara klarifikasi ada yang mengakatakan tidak menerima dana sedikitpun dari hasil proyek pengadaan e-KTP.   Bagi nama-nama yang disebut paling tidak dapat bekerjasama dengan KPK dan tidak melakukan pembenaran yang sifatnya mempermalukan diri sendiri nantinya, biarlah KPK melalui mekanisme hukumnya bekerja untuk menuntaskan semuanya, agar proses penegakan hukum berjalan dengan lancar. Namun secara hukum berangkat dari dakwaan JPU kemaren bukanlah vonis final yang mengandung kebenaran, tapi perlu pembuktian lebih lanjut, sehingga tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Selain itu, berdasarkan perspektif hukum pidana bagi Parpol yang terlibat tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban (pemidanaan korporasi) baik terhadap pimpinan parpol maupun parpol itu sendiri atau bahkan berpotensi untuk dibubarkan.   Adanya kasus ini merupakan tanda-tanda kehancuran republik ini, terutama kehancuran integritas para pejabat yang terlibat yang katanya bekerja untuk kepentingan rakyat banyak. Ini sesuatu yang memalukan dan sangat tidak terpuji dimana sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara diporakporandakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Kiranya semua element masyarakat dan para pemangku kepntingan untuk secara bersama-sama mendukung upaya yang dilakukan oleh KPK. Pemerintah dalam hal ini presiden memiliki peran penting untuk memastikan bahwa penegakkan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu tanpa adanya muatan dan kepentingan politik dalam mengusut kasus ini.   Berangkat dari itu semua, bahwa harapan atas kebenaran nama-nama yang disebut tertuju kepada KPK untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan pada setiap prosesnya terhindar dari kepentingan intervensi politik maupun kepentingan non hukum lainnya. Ini penting karena, bisa jadi KPK juga akan diserang melalui undang-undang yang mengaturnya untuk dilakukan revisi secara dadakan oleh lembaga yang berwenang. Walaupun isu terkait adanya revisi dadakan terhadap undang-undang KPK ini sudah muncul, namun itu semua tidaklah dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Sehingga rakyat dan organisasi-organisasi yang pro terhadap penegakkan hukum dan korupsi dapat berbondong-bondong untuk mendukung KPK dan mengawal kasus ini sesuai prosedurnya.

Indikatormalang.com-Adanya pengadaan proyek e-ktp yang konon katanya dikorupsi secara berjamaah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat direpublik ini menimbulkan sinyal penting akan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Karena skandal ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan posisi penting di pemerintahan, mulai dari eksekutif, legislatif dan bahkan partai politik yang merupakan bagian dari tiang demokrasi kita.

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK kemaren, setidaknya telah menetapkan dua orang yang terlibat yang dianggap sebagai pelaku utama atas korupsi pengadaan proyek e-KTP tersebut. Dari dua nama itu, KPK memiliki keyakinan besar bahwa nama-nama yang diduga terlibat akan mendapat giliran nantinya untuk diajukan pada proses yang sama. Atau dengan kata lain dua terdakwa atas nama Irman dan Sugiharto merupakan pintu masuk KPK untuk menindaklanjuti keterlibatan mereka.

Akibat perbuatan terdakwa yang merugikan diri sendiri dan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan merugikan keuangan negara kurang lebih 2,3 triliyun dari total proyek pengadaan 5,9 triliyun itu. Kerugian keuangan negara tersebut berdasarkan dakwaan JPU dibagi-bagikan kepada beberapa pejabat di negeri ini. Atas dasar itu pula berdasarkan hemat saya KPK sudah meyakini penuh atas keterlibatan nama-nama yang bersangkutan. Walaupun secara klarifikasi ada yang mengakatakan tidak menerima dana sedikitpun dari hasil proyek pengadaan e-KTP.

Bagi nama-nama yang disebut paling tidak dapat bekerjasama dengan KPK dan tidak melakukan pembenaran yang sifatnya mempermalukan diri sendiri nantinya, biarlah KPK melalui mekanisme hukumnya bekerja untuk menuntaskan semuanya, agar proses penegakan hukum berjalan dengan lancar. Namun secara hukum berangkat dari dakwaan JPU kemaren bukanlah vonis final yang mengandung kebenaran, tapi perlu pembuktian lebih lanjut, sehingga tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Selain itu, berdasarkan perspektif hukum pidana bagi Parpol yang terlibat tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban (pemidanaan korporasi) baik terhadap pimpinan parpol maupun parpol itu sendiri atau bahkan berpotensi untuk dibubarkan.

Adanya kasus ini merupakan tanda-tanda kehancuran republik ini, terutama kehancuran integritas para pejabat yang terlibat yang katanya bekerja untuk kepentingan rakyat banyak. Ini sesuatu yang memalukan dan sangat tidak terpuji dimana sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara diporakporandakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Kiranya semua element masyarakat dan para pemangku kepntingan untuk secara bersama-sama mendukung upaya yang dilakukan oleh KPK. Pemerintah dalam hal ini presiden memiliki peran penting untuk memastikan bahwa penegakkan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu tanpa adanya muatan dan kepentingan politik dalam mengusut kasus ini.

Berangkat dari itu semua, bahwa harapan atas kebenaran nama-nama yang disebut tertuju kepada KPK untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan pada setiap prosesnya terhindar dari kepentingan intervensi politik maupun kepentingan non hukum lainnya. Ini penting karena, bisa jadi KPK juga akan diserang melalui undang-undang yang mengaturnya untuk dilakukan revisi secara dadakan oleh lembaga yang berwenang. Walaupun isu terkait adanya revisi dadakan terhadap undang-undang KPK ini sudah muncul, namun itu semua tidaklah dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Sehingga rakyat dan organisasi-organisasi yang pro terhadap penegakkan hukum dan korupsi dapat berbondong-bondong untuk mendukung KPK dan mengawal kasus ini sesuai prosedurnya.

Penulis: Alungsyah Praktisi Law Firm A.IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES