Saksi Yang Mencabut BAP Tidak Melanggar Hukum
Cari Berita

Advertisement

Saksi Yang Mencabut BAP Tidak Melanggar Hukum

26 Mar 2017

Mantan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI Miryam S. Haryani mencabut BAP-nya sebagai saksi dan mengaku mendapat ancaman dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi selama pemeriksaan terkait kasus e-KTP. Hal itu, dia ungkapkan saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Kamis kemaren
@Alungsyah
Indikatormalang.com - Mantan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI Miryam S. Haryani mencabut BAP-nya sebagai saksi dan mengaku mendapat ancaman dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi selama pemeriksaan terkait kasus e-KTP. Hal itu, dia ungkapkan saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Kamis kemaren (23/3/2017).

Pencabutan BAP dalam konteks hukum pidana tidaklah dipersalahkan bahwa seorang saksi ketika memberikan keterangan di depan persidangan, dapat menarik/mencabut keterangannya yang telah dia berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi (BAP Saksi) yang dibuat oleh penyidik. Tidak ada pengaturan di KUHAP mengenai hal mana keterangan saksi yang “ditarik/dicabut” di muka persidangan. Jika seorang saksi “menarik/mencabut” keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik, maka berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

Dengan demikian, fungsi keterangan saksi tersebut pada Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik dapat menjadi alat bukti petunjuk sesuai dalam Pasal 188 ayat 2 KUHAP. Sedangkan jika keterangan saksi di depan persidangan berbeda dengan keterangan apa yang saksi berikan pada tahap penyidikan.

Apabila terjadi perbedaan keterangan seperti ini, maka keterangan di depan persidanganlah yang lebih diutamakan dan memiliki kualitas pembuktian yang kuat dan merupakan alat bukti yang sifatnya absolut sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP. Bila mana yang diutamakan ialah keterangan dalam BAP Saksi yang dibuat oleh penyidik, maka secara otomatis pula dakwaan Penuntut Umum terbukti semua dan mutatis mutandis terdakwa telah nyata bersalah, dengan begitu, maka hal yang dapat dilakukan adalah memanggil pejabat penyidik yang membuat BAP tersebut untuk diperiksa di depan persidangan. Pejabat penyidik yang dipanggil ini dinamakan saksi penyidik atau dikenal sebagai saksi verbalisant.

Saksi verbalisant merupakan seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena saksi/terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (“BAP”) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, saksi/terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan.

Sehingga, untuk menjawab bantahan saksi/terdakwa, penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisant ini.  Berdasar Pasal 163 KUHAP, saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada BAP Saksi. Namun, hal yang penting dari pencabutan BAP ialah, saksi tersebut harus memberikan alasan yang rasional serta dapat diterima oleh akal sehat mengenai keterangan yang berbeda tersebut, apakah selama di BAP terintimidasi atau tidak. Tetapi jika mengacau kepada kondisi yang dialami oleh Miryani S. Haryani dapat dimungkinkan ketika di BAP, ia mengalami tekanan, ancaman atau bahkan tidak disumpah oleh penyidik ketika diperiksa. hal inilah yang menjadi dasar bahwa pencabutan BAP tersebut dapat dibenarkan. Kalaupun nantinya penyidik dipanggil ke persidangan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan atas proses selama BAP, maka dalam perjalanan praktek secara keseluruhan tidak mungkin penyidik mengakuinya dan bahkan menyangkal semua apa yang dikatakan oleh saksi.

Lalu yang menjadi pertanyaan hukumnya ialah, apakah saksi tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang memberikan keterangan palsu? Secara hukum bisa saja apa yang disampaikan oleh saksi tidak benar adanya, dan memberikan keterangan yang sifatnya palsu sebagaimana diatur dalam pasal 242 ayat 1 KUHP dan Pasal 22 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi menurut hemat saya "demi hukum" apa yang saksi sampaikan dalam proses BAP, kemudin dicabut dalam persidangan, merupakan tindakan yang dapat dibenarkan, karena ia berada dalam keadaan terancam, dipaksa, terintimidasi atau bahkan lebih dari itu. Sehingga alasan pencabutan tersebut dapat dibenarkan. Kalaupun sebaliknya bahwa selama proses BAP tidak terjadi ancaman, tekanan atau perbuatan lainnya yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana disampaikan saksi, maka "demi hukum" pula saksi harus diproses berdasarkan pasal 242 ayat 1 KUHP dan Pasal 22 UU tipikor yang telah memberikan keterangan palsu. Jakarta, 25 Maret 2015.

Oleh: Alungsyah(Praktisi Hukum A.IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES)