Profesi PEKSOS Belum Menjadi Pilar Utama di Indonesia
Cari Berita

Advertisement

Profesi PEKSOS Belum Menjadi Pilar Utama di Indonesia

15 Mar 2017

Indikatormalang.com - Jelas Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMM , Dr. Oman Sukmana, M.Si. Dalam Press Releasenya terkait Aksi Peringatan Pekerjaan Sosial Dunia Tahun 2017 yang di adakan oleh Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) bersama Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) di UMM. Rabu, (15/3).   "Tidak seperti di negara maju khususnya di Eropa dan Amerika Serikat. Di Indonesia istilah pekerjaan sosial (Social Workers) sering kali disamakan maknanya dengan relawan sosial, Voluntir sosial, atau pekerjaan sosial masyarakat (PSM) yang umumnya tidak mendapatkan pendidikan formal kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial" Ungkapnya   Oman juga menyatakan bahwa upaya penyelesaian masalah pekerjaan sosial seringkali tidak dilakukan secara profesional.   "Seringkali urusan bidang pekerjaan sosial (Social Work) justru tidak di tangani oleh para pekerja sosial (Social Wokers), sehingga upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan upaya-upaya dalam mengatasi masalah sosial (Social Problems) tidak dilakukan secara professional"    Meunrut pria kelahiran Sumedang (51) tahun itu, di indonesia sudah lumayan banyak perguruan tinggi dan perusahan yang memprogramkan pendidikan formal Khusus profesi pekerja sosial dari program S-1 bahkan Sampai Program S-3.   "Dewasa ini sudah ada 33 perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan formal pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial untuk jenjang S-1, dan 4 PT yang menyelenggarakan pendidikan jenjang S-2 (Magister/Profesi/Spesialis), serta ada 3 PT yang menyelenggarakan pendidikan jenjang S-3 (Doktor) jelasnya   Lebih lanjut, Oman berharap pada pemerintah untuk aktif dalam mengorganisir sumber daya pekerja sosial sekaligus bertanggungjawab penuh atas ketersediaan layanan kesejahteraan sosial bagi warga negara.   "Negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran Negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisir sumber daya yang di dalamnya mencakup tanggngjawab Negara untuk menjamin ketersediaan layanan kesejahteraan sosial dasar bagi warga negaranya"   Oman, juga menyatakan bahwa solusi untuk menangani permasalahan pekerja sosial di indonesia perlu melibatkan tenaga-tenaga yang profesional dan mendorong pemerintah untuk segeran mengesahkan RUU tentang praktek pekerja Sosial.   "Dengan melibatkan tenaga-tenaga yang professional pula, yakni pekerjaan sosial (PEKSOS) sebagai pilar terdepan. Oleh karna, upaya inisiatif DPR RI yang di motori oleh komisi VIII yang saat ini sedang menggodok draf RUU praktek pekerjaan sosial perlu terus di dorong dan di desak untuk segera di sahkan menjadi UU"
Dr. Oman Sukmana, M.Si. bersama masa aksi IKS dan IPSPI paling kanan
Indikatormalang.com - Jelas Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMM , Dr. Oman Sukmana, M.Si. Dalam Press Releasenya terkait Aksi Peringatan Pekerjaan Sosial Dunia Tahun 2017 yang di adakan oleh Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) bersama Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) di UMM. Rabu, (15/3).

"Tidak seperti di negara maju khususnya di Eropa dan Amerika Serikat. Di Indonesia istilah pekerjaan sosial (Social Workers) sering kali disamakan maknanya dengan relawan sosial, Voluntir sosial, atau pekerjaan sosial masyarakat (PSM) yang umumnya tidak mendapatkan pendidikan formal kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial," ungkapnya.

Oman juga menyatakan bahwa upaya penyelesaian masalah pekerjaan sosial seringkali tidak dilakukan secara profesional.

"Seringkali urusan bidang pekerjaan sosial (Social Work) justru tidak di tangani oleh para pekerja sosial (Social Workers), sehingga upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan upaya-upaya dalam mengatasi masalah sosial (Social Problems) tidak dilakukan secara profesional" ujarnya.

Meunrut pria kelahiran Sumedang (51) tahun itu, di Indonesia sudah lumayan banyak perguruan tinggi dan perusahan yang memprogramkan pendidikan formal khusus profesi pekerja sosial dari program S-1 hingga program S-3.

"Dewasa ini sudah ada 33 perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan formal pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial untuk jenjang S-1, dan 4 PT yang menyelenggarakan pendidikan jenjang S-2 (Magister/Profesi/Spesialis), serta ada 3 PT yang menyelenggarakan hingga jenjang S-3 (Doktor) jelasnya.

Lebih lanjut, Oman berharap pada pemerintah untuk aktif mengorganisir sumber daya pekerja sosial sekaligus bertanggungjawab penuh atas ketersediaan layanan kesejahteraan sosial bagi warga negara.

"Negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran Negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisir sumber daya yang di dalamnya mencakup tanggungjawab Negara untuk menjamin ketersediaan layanan kesejahteraan sosial dasar bagi warga negaranya" terangnya.

Oman, juga menyatakan bahwa solusi untuk menangani permasalahan pekerja sosial di indonesia perlu melibatkan tenaga-tenaga yang profesional dan mendorong pemerintah untuk segeran mengesahkan RUU tentang praktek pekerja Sosial.

"Dengan melibatkan tenaga-tenaga yang profesional pula, yakni pekerjaan sosial (PEKSOS) sebagai pilar terdepan. Oleh karena itu, upaya inisiatif DPR RI yang dimotori Komisi VIII yang saat ini sedang menggodok draf RUU praktek pekerjaan sosial perlu terus di dorong dan di desak untuk segera di sahkan menjadi UU" jelasnya.**