Korupsi E-KTP Babak Baru "Kehancuran" Republik?
Cari Berita

Advertisement

Korupsi E-KTP Babak Baru "Kehancuran" Republik?

10 Mar 2017

Kiranya permasalahan soal korupsi tidak ada habisnya di Republik ini. Mulai dari korupsi pada bagian yang skalanya kecil sampai kepada berskala nasional dan bahkan menimbulkan kegaduhan politik dinegeri ini yang berakibat terganggunya sistem pemerintahan. Sebut saja mega skandal korupsi berjamaah yang terjadi beberapa tahun lalu yang berujung dapat terganggunya stabilitas negara yaitu korupsi proyek pengadaan e-KTP. Dalam proyek ini disinyalir melibatkan beberapa nama orang-orang penting di negara ini sebut saja satu diantaranya Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR RI Setya Novanto. Tidak hanya nama itu, terdapat juga didalamnya nama lainnya seperti Anas Urbaningrum, Ganjar Pranowo dan lain sebagainya.   Menurut KPK, Kasus korupsi e-KTP menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun dan melibatkan nama-nama termasuk anggota DPR RI periode lalu, yang disebut dalam dakwaan. Mantan Ketua DPR Marzuki Alie dan bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum disebut mendapat masing-masing Rp 20 miliar dari dugaan korupsi proyek e-KTP. Marzuki dan Anas bersama Chaeruman Harahap juga mendapat Rp 20 miliar. sedangkan untuk nama Setya Novanto perannya disebut ikut mengarahkan dan memenangkan perusahaan dalam proyek pengadaan e-KTP.   Akibat perkembangan kasus tersebut pada tahap sekarang telah memasuki babak baru dan dalam proses persidangan sebagaimana dari dakwaan JPU yang beredar belakangan ini yaitu dengan dua terdakwa masing-masing sebagai direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil pada kementerian dalam negeri dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.   Dari dakwaan JPU kiranya terdapat begitu banyak nama-nama yang disebut, yang juga diduga terlibat ikut serta didalamnya sebagaimana disebut diatas. Perlu diketahui dari nama-nama yang disebut tidak serta merta mereka terlibat, karena untuk membuktikan terlibat tidaknya bukanlah berdasarkan atas vonis dakwaan JPU semata, tetapi melalui mekanisme peradilan yang sifatnya inkrach. Dengan kata lain kita harus menghormati dan menjunjung tinggi asas yang berlaku dalam hukum yaitu asas praduga tidak bersalah, dimana seseorang dinyatakan tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Atas dasar asas ini pula kiranya nama-nama yang disebut untuk sementara tidak terlibat dan kalaupun terlibat biarlah mereka menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuannya.   Nama-nama yang disebut, walaupun belum terbukti secara sah dan meyakinkan, paling tidak telah menimbulkan kegaduhan politik ditataran pemerintahan, dengan begitu berujung terganggunya juga pelayanan publik yang mengakibatkan kerugian kepada rakyat. Oleh karenanya demi meminimalisir terjadinya kegaduhan politik di republik ini dan memastikan siapa nama-nama yang terlibat, KPK mesti bergerak cepat untuk menentukan dan segera memastikan siapa yang terlibat. Sehingga tidak ada lagi isu-isu atau opini yang sifatnya "menghancurkan" dan memberikan ketegangan dalam berbangsa dan bernegara.
Alungsyah: Praktisi Hukum/Lawyer pada kantor hukum A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES
Indikatormalang.com-Kiranya permasalahan soal korupsi tidak ada habisnya di Republik ini. Mulai dari korupsi pada bagian yang skalanya kecil sampai kepada berskala nasional dan bahkan menimbulkan kegaduhan politik dinegeri ini yang berakibat terganggunya sistem pemerintahan. Sebut saja mega skandal korupsi berjamaah yang terjadi beberapa tahun lalu yang berujung dapat terganggunya stabilitas negara yaitu korupsi proyek pengadaan e-KTP. Dalam proyek ini disinyalir melibatkan beberapa nama orang-orang penting di negara ini sebut saja satu diantaranya Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR RI Setya Novanto. Tidak hanya nama itu, terdapat juga didalamnya nama lainnya seperti Anas Urbaningrum, Ganjar Pranowo dan lain sebagainya.

Menurut KPK, Kasus korupsi e-KTP menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun dan melibatkan nama-nama termasuk anggota DPR RI periode lalu, yang disebut dalam dakwaan. Mantan Ketua DPR Marzuki Alie dan bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum disebut mendapat masing-masing Rp 20 miliar dari dugaan korupsi proyek e-KTP. Marzuki dan Anas bersama Chaeruman Harahap juga mendapat Rp 20 miliar. sedangkan untuk nama Setya Novanto perannya disebut ikut mengarahkan dan memenangkan perusahaan dalam proyek pengadaan e-KTP.

Akibat perkembangan kasus tersebut pada tahap sekarang telah memasuki babak baru dan dalam proses persidangan sebagaimana dari dakwaan JPU yang beredar belakangan ini yaitu dengan dua terdakwa masing-masing sebagai direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil pada kementerian dalam negeri dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Dari dakwaan JPU kiranya terdapat begitu banyak nama-nama yang disebut, yang juga diduga terlibat ikut serta didalamnya sebagaimana disebut diatas. Perlu diketahui dari nama-nama yang disebut tidak serta merta mereka terlibat, karena untuk membuktikan terlibat tidaknya bukanlah berdasarkan atas vonis dakwaan JPU semata, tetapi melalui mekanisme peradilan yang sifatnya inkrach. Dengan kata lain kita harus menghormati dan menjunjung tinggi asas yang berlaku dalam hukum yaitu asas praduga tidak bersalah, dimana seseorang dinyatakan tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Atas dasar asas ini pula kiranya nama-nama yang disebut untuk sementara tidak terlibat dan kalaupun terlibat biarlah mereka menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuannya.

Nama-nama yang disebut, walaupun belum terbukti secara sah dan meyakinkan, paling tidak telah menimbulkan kegaduhan politik ditataran pemerintahan, dengan begitu berujung terganggunya juga pelayanan publik yang mengakibatkan kerugian kepada rakyat. Oleh karenanya demi meminimalisir terjadinya kegaduhan politik di republik ini dan memastikan siapa nama-nama yang terlibat, KPK mesti bergerak cepat untuk menentukan dan segera memastikan siapa yang terlibat. Sehingga tidak ada lagi isu-isu atau opini yang sifatnya "menghancurkan" dan memberikan ketegangan dalam berbangsa dan bernegara.

Oleh: Alungsyah : Praktisi Hukum/Lawyer pada kantor hukum A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES