BPK RI: Kelola Dana Desa, Perhatikan Tiga Hal ini
Cari Berita

Advertisement

BPK RI: Kelola Dana Desa, Perhatikan Tiga Hal ini

4 Mar 2017

Indikatormalang.com - Ditegah-tengah sesi dialog Bambang Pamungkas Auditor Utama Keuangan Negara BPK RI berpesan kepada para Kepala Desa Agar memperhatikan tiga hal dalam mengelola Dana Desa.   Agar tidak berurusan dengan hukum ketika mengelola Dana Desa. Pertama,  dalam tahapan pengelolaan dana desa harus mengikuti peraturan. Kedua, dalam pengelolaannya harus transparan. Ketiga dalam mengelola Dana Desa harus berlandaskan hukum.  Pesan tersebut disampaikan dalam acara Dialog Terbuka (4/3/17) BPK RI dengan Para Kepala Desa tentang Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa di Hotel Ijen Suite Kota Malang.  "Tahapan pemakaian Dana Desa dimulai dari perencanaan, partisipasi publik, lalu dituangkan dalam bentuk APBDesa dan disahkan oleh Bupati" pesan Bambang di depan para Kepala Desa.  Menurut Bambang transparansi merupakan kunci dalam pengelolaan Dana Desa. " Transparansi anggaran itu sebagai bentuk akuntabilitas pemakaian anggaran" ungkapnya di depan peserta dialog.  Bambang berharap agar Kepala Desa tidak takut dalam mengelola keuangan desa. Tetapi berhati-hati dalam menggunakannya.   Selama memakai landasan aturan yang berlaku dan pemakaian dana sesuai dengan peraturan menteri, kemungkinan besar akan terhindar dari masalah hukum.   Selain itu menurut Bambang para Auditor dari BPK dalam melakukan pememeriksaan juga tidak mencari-cari persoalan atau mengada-ngada.
Rendra Kresna Bupati Malang  Berfoto Bersama dengan Anggota BPK RI dalam Acara Dialog Terbuka Penggunaan Dana Desa
Indikatormalang.com - Ditegah-tengah sesi dialog Bambang Pamungkas, Auditor Utama Keuangan Negara BPK RI berpesan kepada para Kepala Desa Agar memperhatikan tiga hal dalam mengelola Dana Desa.

Agar tidak berurusan dengan hukum ketika mengelola Dana Desa. Pertama, para kepala desa dalam tahapan pengelolaan dana desa harus mengikuti peraturan. Kedua, dalam pengelolaannya harus transparan. Ketiga dalam mengelola Dana Desa harus berlandaskan hukum.

Pesan tersebut disampaikan dalam acara Dialog Terbuka (4/3/17) BPK RI dengan Para Kepala Desa tentang Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa di Hotel Ijen Suite Kota Malang.

"Tahapan pemakaian Dana Desa dimulai dari perencanaan, partisipasi publik, lalu dituangkan dalam bentuk APBDesa dan disahkan oleh Bupati" pesan Bambang di depan para Kepala Desa.

Menurut Bambang transparansi merupakan kunci dalam pengelolaan Dana Desa. "Transparansi anggaran itu sebagai bentuk akuntabilitas pemakaian anggaran" ungkapnya di depan peserta dialog.

Bambang juga berharap agar Kepala Desa tidak takut dalam mengelola keuangan desa. Tetapi berhati-hati dalam menggunakannya.

Selama memakai landasan aturan yang berlaku dan pemakaian dana sesuai dengan peraturan menteri, kemungkinan besar akan terhindar dari masalah hukum. Selain itu menurut Bambang para Auditor dari BPK dalam melakukan pememeriksaan juga tidak mencari-cari persoalan atau mengada-ngada.