Negara "Tanpa Kelas"
Cari Berita

Advertisement

Negara "Tanpa Kelas"

9 Feb 2017

@Fahmi
Indikatormalang.com-Di era globalisasi dewasa ini banyak kalangan cendekiawan yang meramalkan bahwa ada kecenderungan keberlangsungan dan eksistensi negara kebangsaan (nation state) akan mendapatkan tantangan yang cukup serius , sehingga memerlukan perhatian lebih dari semua elemen anak bangsa. Apabila segenap elemen anak bangsa tidak memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini maka ada kemungkinan bahwa Negara Kebangsaan itu akan mengalami kemunduran dan krisis kebangsaan yang kronis sehingga akan mengalami kehancuran . Misalnya kasus yang terjadi di Negara-negara Balkan yang tercerai berai dan menjadi negara kecil-kecil dengan identitas negara yang primordial.

Apa sebenarnya pengertian negara kebangsaan yang modern itu? Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan—atau nasionalisme—yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.

Bangsa Indonesia yang merdeka lebih dari tujuh puluh tahun lamanya sebenarnya juga menghadapi krisis kebangsaan yang sangat serius karena persoalan kenegaraan dan kebangsaan tidak terkelola dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Amanat  untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Alih-alih mensejahterakan masyarakat, elemen anak bangsa agaknya justru sibuk berebut kekuasaan dengan mengatasnamakan kepentingan bangsa.

Para elite negeri ini tidak bosan-bosannya bertikai memperebutkan kekuasaan dengan menghalakan semua cara sehingga persoalan kenegaraan, kebangsaan dan kesejahteraan yang seharusnya kita hayati bersama menjadi terdistorsi. Bahkan terkesan ada pembiaran terhadap berbagai persoalan yang terus mendera negeri ini. Sebagai contoh, konflik horisontal yang terjadi setelah adanya reformasi skalanya makin masif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Konflik di Ambon, Poso, Lampung, Papua, Bima, Sampit, dan Sampang hanyalah sebagian kecil dari kasus konflik yang tidak diselesesaikan dengan tuntas. Bila ada letupan kecil saja, maka eskalasi konflik dengan cepat akan membesar.

Problematika di atas juga menunjukan adanya ketidakdewasaan sebagian masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Derivasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini juga semakin menunjukan kerancuan derivative. Rancu turunan. Artinya penjabaran di dalam masyarakat secara obyektif menimbulkan berbagai kerancuan dan nampak dalam derivasi normative yuridis belum menunjukan esensi negara yang berdasarkan pada Pancasila. Pada kenyataannya kita lebih memilih bersikap ambigu dan mendekotomikan berbagai persoalan secara hitam putih.

Globalisasi tidak mungkin dihentikan dan akan terus menyebar ke seluruh penjuru dunia menjangkau semua sendi-sendi kehidupan masyarakat termasuk masyarakat Indonesia. Globalisasi bagaikan virus yang terus menyebar ke segenap kehidupan masyarakat. Masalahnya,  siapkah kita dengan globalisasi. Siap atau tidak,  globalisasi harus kita terima dan sudah seharusnya kita sikapi sebagai tantangan yang mendorong semangat kebersaman sesama anak bangsa.

Adalah Ulrich Beck (1998) yang mengatakan bahwa globalisasi akan berpengaruh terhadap relasi-relasi antar negara dan antar bangsa di dunia yang akan mengalami œdeteritorialisasi. Konsekuensinya, berbagai kejadian yang terjadi di berbagai penjuru dunia akan berpengaruh secara cepat terhadap negara lain di dunia.

Negara Tanpa Kelas adalah konsep pandangan Karl Marx tentang pertentangan antar kelas (kaum proletariat dan kaum borjuis) agar terciptanya masyarakat utopis. Niat yang disampaikan Marx pada awal-awal saat mengemukakan pemikirannya tentang masyarakat tanpa kelas terdengar mulia.

Ia berniat  membebaskan manusia dari pengaruh mekanisme kekuasaan dalam kegiatan produksi. Pengusaha, menurutnya, mengambil lebih banyak dari pada apa yang diberikannya kepada buruh. Sehingga semakin-hari ia makin kaya, dan si buruh makin miskin. Lalu Marx mengajukan idenya tentang komunisme lewat uraiannya dalam Das Kapital. Ia menyerukan adanya persamaan kelas dalam masyarakat. Dengan kata lain, ia menganjurkan dibentuknya masyarakat tanpa kelas.

Konsep ini lebih menitik beratkan terhadap sistem itu sendiri, dimana para penguasa membentuk stratifikasi sosial agar kekuasaan mereka tetap terjaga dengan utuh. Dan stimulus ini pun pemicu tumbuhnya kapitalisme, yakni para kerabat sang penguasa dapat menjalankan sebuah sistem kapitalisme di dalam suatu negara, dimana para kapitalis dapat mengaruk keuntungan dari kaum proletar /masyarakat kelas bawah (Karl Marx) dengan cara menyita waktu kebebasan mereka setiap harinya untuk bekerja di sebuah perusahaan miliknya.

Itu semua bertujuan agar para kapitalis dapat mengaruk keuntungan yang banyak dan menambah kekayaan mereka. sedangkan kaum proletar tidak bisa berbuat apa-apa atas apa yang terjadi, yang mereka kehendaki hanyalah sebatas upah yang tidak seberapa untuk menghidupi keluarga mereka. Dan akibat dari sitem kapitalisme ini yaitu, adanya kesenjangan sosial yang terjadi terutama di kalangan masyarakat Indonesia, terjadinya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Itu semua merupakan dampak dari kejamnya kapitalisme yang terjadi di Indonesia saat ini. Dan inilah yang dimaksud oleh Marx dari teorinya tersebut.

Ditinjau dari keadaan di Negara Indonesia, Indonesia merupakan negara demokrasi, dan menurut Marx negara demokrasi adalah negara kapitalis, karena negara dikontrol oleh logika ekonomi kapitalis yang mendiktekan bahwa kebanyakan keputusan politik harus menguntungkan kepentingan kapitalis. Dengan istilah bahwa negara yang “memerintah” tetapi para kapitalis-lah yang “mengaturnya”. Sehingga tetap saja yang diuntungkan adalah para Sang-kapitalis, sedangkan masyarakat Indonesia lainnya yang pada umumnya rata-rata merupakan kaum proletar tetap berada dalam genggaman kemiskinan akibat kapitalisme. Lantas bagaimana peran Negara dalam menindaklanjuti persoalan yang di khawatirkan oleh marx? Negara seharusnya berjalan sesuai dengan apa yang semestinya menjadi tugas dan fungsi Negara yang diantaranya fungsi kesejahteraan dan kemakmuran dan fungsi keadilan.

Dalam proses pembuatan peraturan Negara setiap pemerintah tidak harus pandang bulu dalam pembuatan kebijakan dan peraturan apalagi pertauran tersebut tidak pro rakyat dan justru menyengsarakan masyarakat, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 yang dimana sebesar-besar untuk kemakmuran masyrakat.

Terciptanya Negara Kesejahteraan Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah “mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial”. Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,” dan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Kalimat-kalimat ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan (welfare state) yang universal. Artinya, setiap warga negara berhak dijamin haknya untuk mendapatkan peenghidupan yang layak. Namun, kenyataan berbicara lain. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ternyata jurang kesenjangan sosial juga semakin lebar. Ini menunjukkan adanya penumpukkan kekayaan di beberapa orang sementara yang lainnya melarat. Mobil mewah berkeliaran di mana-mana, sementara orang yang belum tentu bisa makan satu kali sehari juga banyak. Di indonesia , konsep kesejahteraan sosial termaktub dalam Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1974 yang memberi defenisi kesejahteraan sosial sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin , yang memungkinkan bagi setiap warga untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan- kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan 34 tentang kepedulian Negara pada kelompok lemah , menempatkan Negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan social.  Dari defenisi di atas dapat dikatakan bahwa kesejahteraan sosial senantiasa menjadi tujuan pembangunan di Indonesia yang diarsiteki oleh Negara ( welfare State ). Kita bisa melihat betapa pentingnya campur tangan negra pada saat melambungnya harga minyak goreng akibat langkanya pasokan minyak untuk dalam negeri. Negara kemudian memberlakukan operasi pasar hingga pengenaan impor minyak goreng kepada pengusaha.

Artinya Pasar bebas tidaklah selalu sempurna., dan arena ketidaksempurnaan itulah peran Negara dibutuhkan.

Penulis :Fahmi
(Kabid Kelautan dan Pertanian HMI Cabang Malang)