Analisa Aturan Main Putaran Kedua Pilkada DKI
Cari Berita

Advertisement

Analisa Aturan Main Putaran Kedua Pilkada DKI

26 Feb 2017

Dengan ditetapkannya putaran kedua pilkada DKI jakarta, setidaknya menimbulkan sedikit kegalauan di hati para peneyelenggara pemilihan. Pasalnya ketentuan aturan terkait dengan kampanye pada putaran kedua atau cuti kampanye khususnya bagi petahana tidak ditemukan dalam undang-undang No. 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota dan PKPU No. 6 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Walikota Aceh, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, papua/ Papua Barat.
Foto/Alungsyah
Indikatormalang.com - Dengan ditetapkannya putaran kedua pilkada DKI jakarta, setidaknya menimbulkan sedikit kegalauan di hati para peneyelenggara pemilihan. Pasalnya ketentuan aturan terkait dengan kampanye pada putaran kedua atau cuti kampanye khususnya bagi petahana tidak ditemukan dalam undang-undang No. 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota dan PKPU No. 6 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Walikota Aceh, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, papua/ Papua Barat.

Akibat ketiadaan aturan tersebut menimbulkan spekulasi dari berbagai pihak, ada yang mengatakan wajib cuti kampanye dan ada juga yang mengatakan bila melakukan kampanye dengan berbagai bentuk, maka itu melanggar aturan.

Sementara dalam pasal 36 ayat (3) PKPU No.6 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Walikota Aceh, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, papua/Papua Barat yang berbunyi: Tahapan Pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup: a. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan; b. Kampanye dalam bentuk penajaman visi, misi dan program Pasangan Calon; c. Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan d. Rekapitulasi hasil perolehan suara. Berdasarkan ketentuan diatas, berarti kampanye dilakukan hanya dalam bentuk penajaman visi misi dan tidak dalam bentuk kampanye lainnya.

Pertanyaannya ialah apakah cuti kampanye sabagaimana dimaksud, diharuskan? Jawabannya bisa ia dan bisa tidak. Berdasarkan analisa pemahaman hukum saya, cuti kampanye walaupun ketentuannya tidak ditemukan, setiap pasangan calon haruslah mengambil cuti, termasuk didalamnya pasangan calon petahana selama ketentuannya terdapat "kampanye", dengan kata lain, maka mutatis mutandis cuti pun otomatis mengikutinya. Sebab dalam konsep penyelenggaraan pemilu cuti kampanye merupakan tahapan dan bagian dari proses penyelenggaraan dan kampanye itu sendiri. Ini berarti tidak ada aturan yang dilanggar apabila cuti kampanye dilakukan.

Apabila ada pihak yang mengatakan akan melanggar hukum, maka pertanyaan baliknya ialah apakah dengan diadakannya cuti kampanye yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan, lalu dianggap melanggar aturan?? Tentu tidak selama itu dilakukan sesuai dengan tahapan dan porsinya. Bila dikatakan melanggar hukum, menurut saya ini logika dan nalar yang keliru, karena bilamana kita cermati dari konsep pemilihan, pelaksanaan pemilihan itu selama dia mau putaran kedua atau ketiga dan seterusnya tetap saja kembali ke aturan genus awalnya yaitu UU No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 70 yang berbunyi: (1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan. (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri. (5) Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, setidaknya dalam menyikapi keadaan dan kondisi yang demikian jikalau KPU DKI tidak percaya diri terhadap aturan atau rencana pengeluaran pruduk KPU DKI, terlebih dahulu haruslah melakukan konsultasi kepada lembaga yang berwenang, barulah kemudian merumuskannya dalam bentuk Surat Keputusan atau dalam bentuk lainnya, sehingga konstitusionalitas pelaksanaan pilkada DKI putaran kedua terjaga dan terjamin.

Penulis : Alungsyah (Lawyer/Praktisi Hukum pada kantor hukum A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES)