Ahok Harus diberhentikan?
Cari Berita

Advertisement

Ahok Harus diberhentikan?

23 Feb 2017

Semasa cuti kampanye, Ahok melepas jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta kurang lebih 4 bulan lamanya dan menjadi tanggungan diluar Negara. Dugaan penistaan yang dilakukan berujung pada aksi 411 dan 212 yang pada intinya menuntut Ahok segera ditangkap/ditahan. Lebih lanjut, setelah habisnya masa cuti kampanye ia langsung kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta dan tidak diberhentikan sementara dari jabatannya, walaupun statusnya terdakwa. padahal ketentuan pemberhentian sementaranya jelas-jelas ada dan sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.
@Alungsyah

Indikatormalang.com - Pro kontra dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, tidak hanya pada tahap penyelenggaraannya semata, namun lebih kepada sosok satu pasangan calon yang menjadi perhatian publik yang katanya melakukan penistaan terhadap Agama yaitu Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

Semasa cuti kampanye, Ahok melepas jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta kurang lebih 4 bulan lamanya dan menjadi tanggungan diluar Negara. Dugaan penistaan yang dilakukan berujung pada aksi 411 dan 212 yang pada intinya menuntut Ahok segera ditangkap/ditahan. Lebih lanjut, setelah habisnya masa cuti kampanye ia langsung kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta dan tidak diberhentikan sementara dari jabatannya, walaupun statusnya terdakwa. padahal ketentuan pemberhentian sementaranya jelas-jelas ada dan sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.

Pertanyaan hukumnya ialah dengan statusnya sebagai terdakwa, apakah Ahok harus diberhentikan berdasarkan undang-undang? Menjawab pertanyaan tersebut diatas tidaklah mudah, tetapi bukan pula tidak terdapat solusi didalamnya, begitu banyak respon yang mengatakan harus diberhentikan dan juga tidak harus diberhentikan karena dakwaannya bersifat alternatif.

Untuk membuktikan apakah Ahok harus diberhentikan sementara atau tidak dari jabatannya sebagai Gubernur haruslah kita analisa pasal yang berkaitan diantaranya ialah pasal 83 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatakan: Pasal 83 "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Dari ketentuan ayat 1 diatas, fokus didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Frasa "paling singkat 5 (lima) tahun" memiliki makna bahwa pidana yang djatuhkan bersifat maksimum yaitu 5 (lima) tahun dan seterusnya, sedangkan melihat pasal yang didakwakan yaitu pasal 156 KUHP dengan frasa “paling lama empat tahun” dan 156a KUHP dengan frasa “penjara selama-lamanya lima tahun”; Terhadap frasa pada pasal 156a yang menyatakan selama-lamanya lima tahun, dan mengandung makna bahwa pidana yang dijatuhkan paling lama 5 (lima) tahun atau kurang dari lima tahun.

Oleh karena itu ketentuan dalam pasal 83 UU Pemda menurut hemat saya bisa diterapkan kepada Ahok dengan analisa bahwa dalam melihat norma suatu pasal haruslah dilihat jantung dalam pasal tersebut.

Ketentuan pasal 83 UU Pemda bukanlah persoalan frasa paling singkat atau paling lamanya suatu dakwaan, melainkan kepada penggunaan frasa “5 (lima) tahunnya sebagai batas atau standarisasi suatu dakwaan”.

Pertanyaan hukumnya kembali ialah apakah fasa paling singkat atau paling lama menunjukkan berat ringannya suatu hukuman? Jawaban saya tidak, karena yang menjadi acuan terpenting dalam pasal a quo bukanlah frasa paling singkatnya atau paling lamanya, melainkan frasa 5 (lima) tahun. Dalam melihat suatu norma haruslah dengan pikiran yang netral, agar bisa mendudukan norma tersebut pada porsinya. Frasa paling singkat 5 (lima) tahun harus dimaknai bukan untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya dirumuskan secara minimum, melainkan berlaku untuk setiap tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih, terlepas apapun sifat perumusan ancaman hukuman yang digunakan.

Dengan begitu, setiap tindak pidana,baik ancamannya diatur secara minimum, maksimum atau minimum-maksimum, sepanjang lama ancamannya 5 (lima) tahun atau lebih ia akan terkait langsung dengan ketentuan Pasal 83 UU Pemda, dan mestinya harus dipahami bahwa ketentuan pasal tersebut bukanlah didasarkan atas tuntutan melainkan dakwaan, selanjutnya memerintahkan kepada Presiden demi hukum untuk memberhentikan sementara Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI berdasarkan register Perkara di Pengadilan.

Penulis : Alungsyah (Lawyer pada kantor hukum A.IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES)