Petani Harus Marah
Cari Berita

Advertisement

Petani Harus Marah

25 Sep 2016


26 September kemarin menjadi ajang rindu dan benci bagi Petani Indonesia. Pasalnya, hingga kini kesejahteraan yang diharapkan dari kegiatan bertani tidak kunjung memberikan jaminan kehidupan lebih baik. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 negara kita sebesar Rp1.822,5 triliun bukan angka kecil, asal baik pengelolaanya maka kita bisa sejahtera. Sebenarnya bukan seberapa banyak jumlahnya, melainkan tetaptkah kira-kira pembagian berdasarkan kebutuhan pokok jasmaniah (sejahtera) dan rohaniah (tentram). Orientasi alokasi anggaran terbesar diampu oleh Kementerian PU PR (Rp.104,1 triliun), Kementerian Pertahanan (Rp.99,5 triliun), POLRI (Rp. 57,1 triliun). Anggaran bagi kaum tani lewat Kementerian Pertanian masih sangat sedikit padahal pajak non migas sebagai dana income pada negara ini jauh lebih besar dibandingkan Migas yaitu sekitar Rp. 1.260,1 triliun. Di dalamnya sudah jelas pasti kontribusi pertanian sangat besar. 

Kita harusnya ingat sekalipun kita negara kepulauan (Archipelagos) tetap saja kita sangat bertanggung dengan hasil pertanian. Hanya saja akhir-akhirnya fokus negara kita malah industrialisasi. Pembangunan pabrik memang akan membentuk bangunan ekonomi kita semakin kuat. Karena tak salah jika identitas manusia adalah bekerja sperti digtum Hobbes. Hanya saja, pabrik membutuhkan lahan yang tak kalah luasnya. Belum lagi perhitungan ekologi sering menjadi evaluasi akhir dari keberadaan pabrik. Bukankah sudah jelas, lahan pertanian jauh lebih mampu melakukan reproduksi ulang tanpa memugar, atau berpindah lahan. Petani hanya butuh perputaran musim dan ketersedian bibit dan alat, berbeda dengan pabrik yang sangat bergantung pada ketersedian Sumber Daya Alam (SDA) agak susah diperbaharui. 

Pokok-pokok kebijakan belanja pemerintah pusat 2016 tidak menjelaskan persoalan serius pertanian. Sangat riskan mengingat pemerintahan Jokowi-JK saat kampanye begitu menjanjikan perbaikan pengelolaan lahan pertanian demi menjamin petani. Negara seakan takut memberikan tenggak waktu kapan pengetasan kemiskinan dan pewujudan kesejahteraan diumumkan pada Rakyat. Pertumbuhan dan keadilan sosial seakan bersebrangan di negeri ini. Nurcholish Madjid (1988) mengibaratkan dua variabel tersebut sebagai “kue nasional”, apakah kue akan dibagikan menunggu pertumbuhannya semakin mengembang atau langsung dibagikan berdasarkan kebutuhan mendesak dalam masyarakat. petani jelas akan memilih menerima kue sekecil apapun asal mereka bisa terus menjamin kelangsungan pertaniannnya. Petani bukan tidak percaya pertumbuhan ekonomi juga akan memberikan jaminan terhadap pertanian mereka. Hanya saja, terkadang mereka yang mengelola “kue nasional” tersebut mengambilnya dan melupakan keadilan sosial negara atas rakyatnya. 

McKinseyn Global Institute (2012) menyebutkan ada berapa faktor yang akan mendorong Indonesia menjadi negara maju salah satunya bahwa sekitar 60 persen pertumbuhan ekonomi ditopang oleh peningkatan produktifitas, dan hal itu menjadi pembantah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dari pertumbuhan angkatan kerja. Tujuan memajukan negara lewat industrialisasi harus kita upayakan seobjektif mungkin. McKinseyn Global Institute menyebut Indonesia butuh 85 tahun untuk bisa menjadi negara maju. Itu berbeda dengan negara inggris perlu waktu 250 tahun dalam menggandakan produk domestik brutonya menjadi negara maju. Jelas bahwa fungsi keberadaan hasil prodak domestik (salah satunya pertanian) menjadi komponen penting jika Indonesia mau berlari seperti Cina yang hanya butuh 12 tahun untuk mengelolala PBD-nya menjadi negata maju. Atau mungkin kita harus memilih jalan panjang seperti Inggris? 

Petani kita bermental baja, mereka mau bertahan walau dengan kondisi jaminan kesejahteraan yang sangat rapuh. Seharusnya pemerintah benar nanar kala melihat, ketika satu demi satu petani Garam di Madura berhenti. tentu bukan alasan iklim saja, melainkan petani mulai bingung satu demi satu lahan diakuisisi lewat penjualan saham kepada negara Australia. Lalu di mana peran pemerintah untuk berdikari jika swadaya petani dalam kesungguhan mengelola, swakarya dalam memproduksi malah tidak membuat swasembada di Negeri sendiri. Indonesia dikenal kuat dalam produk komoditas tetapi hingga detik ini tidak punya identitas produk yang mampu bermain di kancah global. Indonesia diakui oleh negara lain akan kekayaan natural resource-nya tetapi jujur nyatanya kita masih dijajah korporasi global yang ikut main tangan mengatur perundang-undangan SDA kita. 

Kita seolah belum bisa melihat pentingnya Petani dari keberadaan tugu Tani di Jakarta semakin menua. Begitu pula dengan Petani pada kenyataanya. Seolah semakin memperpanjang kedudukan sosial mereka sebagai kelas bawah. Kelas menengah di negeri memang diperuntukan menjadi kelas sosial penunjang demi kemajuan di Sustainable Development Gols (SDGs) 2030. Tetapi, apakah mesti pertanian ditinggalkan. Sejarah Petani kita jauh lebih panjang dari negara tetangga kita Australia. Lalu kenapa, negara persemakmuran tersebut begitu makmur Petaninya dengan rasio pengusaan lahan 5-20 hektar per-keluarga. Belum lagi negara lain yang begitu gampang merobek kedaulatan kita dengan kepemilikan perusahaan skala global dan lahannya sekaligus di bumi kita. Negara Qatar misalnya memiliki penguasaan lahan di negeri ini hingga 500.000 hektar. Lalu Indonesia mesti bagaimana? 

Harus ada upaya tegas dari pemerintah seperti mengupayakan agar lahan tetap produktif. Tentunya harus dibarengi dengan sikap tegas. Pertama, lahan benar harus diproyeksikan sebagai lahan produktif dengan menyediakan informasi kiasaran harga pasar. Kebanyakan petani merugi karena di pasar mereka dikalahkan oleh cukong. Kedua, pemerintah harus memberikan penindakan tegas atas pengolaan lahan pertanian sebagai industrialisasi swasta bukan negara. Ketiga, patani harus dipantau kondisi lahannya, dan kebutuhan dengan memberikan subsidi pupuk dan bibit. Keempat, pemerintah sudah semestinya menyediakan pasar prodak unggulan pertanian tradisional, sebagai upaya memotifasi petani dalam meningkatkan produktifitasnya. Kelima, pemerintah harus bertindak sebagai penjamin prodak apa bila pertanian gagal dan untuk ini sudah tentu pemerintah harus mengalokasi APBN secukupnya sesuai dengan kebutuhan. 

Kelima saran di atas hanyalah preseden bagi pemerintah, bahwa petani memang begitu terkendala akan hal tersebut. Untuk sekian kalianya kita sudah mesti kembali ke tujuan Pasal 33 UUD 1945. Sri Edi Swasono mengungkapkan UUD tersebut sebagai masterpiece Indonesia, suatu local wisdom ispiring global sulotion. Hal itu merupakan upaya untuk tidak termakan dalam skenario the borderless world, the end nation states dan the end of ideology bagi bangsa kita. 


Penulis: M.A Sholeh 
(Aktif di Roemah Sejarah RI)