Penyandang Disabilitas dan Tantangan Pemerintah Daerah Se-Malang Raya
Cari Berita

Advertisement

Penyandang Disabilitas dan Tantangan Pemerintah Daerah Se-Malang Raya

25 Sep 2016


Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik dan mental untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Secara sosiologis keberadaan mereka dirasakan sebagai sesuatu yang normal dan seolah tidak terjadi apa-apa sebagaimana orang lain pada umumnya. Asumsi ini muncul, ketika penyandang disabilitas menjadi sesuatu yang biasa kita temukan pada masyarakat kita, tanpa kita harus melakukan sesuatu bahkan kita menjadi tidak mengerti apa yang harus dilakukan atau diperbuat untuk mengurangi beban yang mereka terima. Sejak reformasi sampai hari ini, pada pemerintahan daerah kabupaten dan Kota Malang belum ditemukan kebijakan atau program yang mengatur secara khusus bagi penyandang disabilitas. 

Pada bulan maret tahun ini, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyandang Disabilitas menggantikan UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pengesahan dalam rapat paripurna yang berlangsung pada 17 Maret tersebut, akan menjadi undang-undang 30 hari sejak disahkan DPR dengan atau tanpa tanda-tangan presiden. 

Disahkannya undang-undang tersebut diharapkan bisa menjamin hak dan kesempatan penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Undang-undang ini menjadi angin segar bagi penyandang disabilitas untuk mengangkat derajat hidup dan jauh dari diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Tentu ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Malang untuk menghasilkan kebijakan dan program yang lebih dapat dirasakan langsung oleh penyandang disabilitas. 

Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas.
Kondisi fisik dan mental yang tidak memungkinkan bagi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi, bersekolah, bekerja dan berpikir membuat situasi mereka selalu terpinggirkan dalam masyarakat. Keadaan ini memaksa penyandang disabilitas dan keluarga untuk bertahan dan keluar dari persepsi negatif. Perasaan diasingkan, malu, tidak percaya diri dan susah beradaptasi menjadi bagian yang harus mereka hadapi. Kondisi ini dapat ditemukan baik diperkotaan maupun di pedesaan. 

Keberadaan penyandang disabilitas dianggap kurang bisa memberikan peran lebih dalam kegiatan yang membutuhkan orang banyak. Perlakuan ini muncul dari berbagai persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas, mulai dari masyarakat yang merasa kasihan sampai masyarakaat yang memang secara sengaja memandang mereka sebelah mata. Bahkan, perlakuan yang diterima penyandang disabilitas berasal dari keluarga mereka sendiri, situasi ini dapat di jumpai di desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, mereka merasa malu dan tidak percaya diri anggota keluarga yang mengalami disabilitas melakukan banyak aktivitas sosial. Keluarga secara sengaja menyembunyikan anggota keluarganya yang mengalami disabilitas, mereka tidak mengakui bahwa bagian dari anggota keluarga mengalami disabilitas. Perlakuan ini tidak lepas dari persepsi negatif keluarga yang memandang bahwa kekurangan fisik atau mental masih dilihatnya sebagai aib. 

Adaptasi dan respon negatif dari keluarga dan masyarakat, akhirnya hanya akan semakin membuat terdiskriminasinya penyandang disabilitas. Situasi yang dihadapi penyandang disabilitas dapat dilihat sebagai proses internalisasi nilai atau pemaknaan penyandang disabilitas terhadap realitas sosial masyarakat yang dihadapi. Sebagaimana Peter L. Berger dan Luckman mengatakan bahwa realitas sosial diartikan sebagai suatu kualitas yang terdapat didalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan (Being) yang tidak tergantung pada kehendak individu. Melihat kualitas realitas lingkungan masyarakat yang cenderung negatif atau acuh tak acuh terhadap keberadaan penyandang disabilitas menjadikan hidup mereka semakin berat. Membangun sinergi antara semangat keluarga, masyarakat dan Pemerintah menjadi sangat sentral untuk membangun kepercayaan penyandang disabilitas. 

Manusia merupakan sosok makhluk hidup yang senantiasa berdialektika dengan lingkungan sosialnya secara simultan. Eksternalisasi merupakan momen dimana seseorang melakukan adaptasi diri terhadap lingkungan sosialnya, sehingga menjadi sangat penting bagi penyandang disabilitas untuk terus berada pada lingkungan masyarakat (realitas) yang positif. Karena, tatanan sosial yang terjadi secara terus-menerus dan selalu berulang merupakan pola dari kegiatan yang bisa mengalami proses pembiasaan (habitualisasi). Tindakan-tindakan yang dijadikan pembiasaan ini tetap mempertahankan sifatnya yang bermakna bagi individu dan diterima begitu saja. Oleh karena itu, Kondisi realitas yang positif harus mampu direkayasa dari sesuatu yang membuat mereka terdiskriminasi pada situasi yang membuat mereka bisa berkembang dan lepas dari persepsi negatif.

Kondisi Ekonomi Penyandang Disabilitas.
Masalah ekonomi (kebutuhan pokok sehari-hari) menjadi persoalan umum yang dihadapi setiap individu dan masyarakat dimanapun dan pada level apapun. Mereka akan bersaing dan terus berusaha memperbaiki kondisi ekonomi sesuai dengan kamampuan. Situasi ini tidak berlaku bagi penyandang disabilitas, keterbatasan fisik dan mental yang dialami penyandang disabilitas tidak memungkinkan bagi mereka untuk ikut bersaing dan melakukan aktivitas memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini berlaku pada sebagian besar penyandang disabilitas yang ada, hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. 

Sebagian besar kondisi ekonomi penyandang disabilitas di Kabupaten dan Kota Malang masih di bawah garis kemiskinan. Ketatnya persaingan untuk mendapat pekerjaan ditambah kondisi fisik dan mental yang tidak memungkinkan menjadi faktor utama mereka tetap berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian besar penyandang disabilitas yang ditemui masih bergantung kepada bantuan keluarga dan bantuan orang lain. Minimnya kehadiran pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan yang khusus bagi penyandang disabilitas membuat mereka semakin tersisih. 

Kondisi ekonomi penyandang disabilitas di Kabupaten dan Kota malang memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dari sisi ekonomi. Sebagian besar dari mereka masih mengandalkan bantuan keluarga dan bantuan orang lain. Sementara, kondisi penyandang disabilitas ada perbedaan dilihat dari sisi kehidupan sosialnya, mereka yang hidup di perkotaan lebih memprihatinkan daripada mereka yang hidup di dipedesaan. Kondisi ini dipengaruhi, karakterisktik perkotaan yang cenderung individualistik yang berbeda dengan kehidupan di pedesaan. Menjadi keharusan bagi kita semua, terlebih Pemerintah Daerah untuk terus mencari solusi dan menghasilkan kebijakan yang arif untuk tidak membiarkan mereka selalu berada pada posisi termarginalkan dari kelompok sosialnya. 

Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas.
Fasilitas umum bagi penyandang disabilitas merupakan kebutuhan primer yang harus mendapat perhatian banyak kalangan, terutama pemerintah yang sudah di amanahi undang-undang untuk memperhatikan hak-hak mereka. Sebagian besar penyandang disabilitas berasal dari keluarga tidak mampu, kondisi ini ditemukan baik di tingkat kelurahan maupun di tingkat desa. Secara umum, fasilitas khusus penyandang disabilitas sangat jarang ditemui ditingkat kelurahan/desa maupun ditempat umum seperti rumah sakit, sekolah dan kantor pemerintah terkait. Alat transportasi umum pun sangat jarang yang menyediakan fasilitas khusus penyandang disabilitas, bahkan bisa dibilang tidak ada. 

Selain fasilitas umum yang minim, bantuan untuk alat bantu baik fisik maupun mental juga masih tidak ditemukan. Pelatihan dan keterampilan juga menjadi hal yang masih sulit di dapatkan khusus untuk penyandang disabilitas. Situasi ini dapat menggambarkan bahwa fasilitas umum maupun bantuan apapun terkait penyandang disabilitas masih sangat minim dan selalu diharapkan oleh mereka. Kondisi ekonomi yang serba kurang ditambah mahalnya kebutuhan pokok, alat kesehatan yang mahal, pendidikan untuk penyandang disabilitas yang mahal menjadikan mereka sulit untuk berkembang, oleh karena itu penting bagi kita masyarakat umum, lembaga terkait khususnya pemerintah untuk terus memperhatikan mereka. 

Keberadaan fasilitas akan sangat membantu mengurangi kesulitan yang dihadapi penyandang disabilitas. Keberadaan fasilitas yang memadai selain memudahkan para penyandang disabilitas, keberadaannya juga akan dianggap sebagai pengakuan bahwa mereka juga diperhatikan oleh masyarakat dan khususnya oleh Pemerintah Daerah. Secara tidak langsung, bila keberadaan aksesibilitas pada semua layanan tersedia maka akan memunculkan kepercayaan yang tinggi bagi penyandang disabilitas, mereka akan merasa memiliki tempat ditengah kehidupan masyarakat. Semoga kedepan masalah aksesibilitas bukan lagi hanya menjadi sebuah harapan, kehadiran Pemerintah Daerah dengan segala kebijkasanaanya diharapkan akan terus mencari cara dan mengambil keputusan yang tepat bagi keberlangsungan kehidupan yang layak bagi penyandang disabilitas. 

Penyandang Disabilitas; Melihat kehadiran Pemerintah Daearah Kabupaten dan Kota Malang.
Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami kekurangan baik fisik maupun mental dalam kelompok masyarakat. Idealnya, mereka adalah bagian dari masyarakat yang harus mendapat perhatian pemerintah. Secara umum, dari hasil pengamatan di lapangan sulit untuk menemukan adanya program pemerintah yang secara khusus diperuntukkan bagi para penyandang disabilitas. Kegiatan pada level Desa/Kelurahan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas biasanya menjadi urusan Komunitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), karena komunitas adalah kelompok yang paling dekat untuk memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan. Pada pemerintahan desa/kelurahan tidak memiliki program atau kegiatan yang secara khusus diperuntukkan bagi para penyandang disabilitas, bahkan mereka tidak memiliki data yang akurat siapa dan berapa jumlah penyandang disabilitas. Kondisi ini dapat ditemukan dibeberapa desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten dan Kota Malang seperti di Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dan Kelurahan Kota Lama, Kecamatan kedungkandang Kota Malang. Mereka sepenuhnya menyerahkan urusan masalah penyandang disabilitas kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang notaben mengerjakan masalah pengentasan kemiskinan yang sifatnya umum. 

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) merupakan ujung tombak yang dimiliki Dinas Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tidak secara khusus menangani masalah penyandang disabilitas. Kegiatan utama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) lebih kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Program Keluarga Harapan dan Program keterampilan masih menjadi tugas pokok para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Apakah kegiatan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sudah sesuai dengan keinginan Dinas Sosial tentu perlu penelaan lebih jauh, karena dalam tulisan ini hanya mencoba mengidentifikasi program pemerintah yang paling mendekati segala hal yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. 

Dari fungsi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang bersifat umum, menyebabkan penanganan dan perhatian secara khusus terhadap penyandang disabilitas sangat minim. Cukup wajar ketika di lapangan ditemukan bahwa Komunitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tidak memiliki data lengkap mengenai jumlah penyandang disabilitas. Mereka bergerak secara parsial, bila tidak ada hal yang diperlukan atau ada keluhan dari masyarakat maka Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tidak akan bergerak. Sehingga cukup wajar bahwa perhatian dan kebijakan yang khusus bagi penyandang disabilitas sangat minim untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali. 

Oleh karena itu, dengan adanya Rancangan Undang-undang (RUU) tentang penyandang disabilitas yang disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), membuka harapan baru bagi penyandang disabilitas. Sangat penting bagi Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Malang untuk menyususn kembali regulasi yang secara khusus mengatur tentang penyandang disabilitas. Adanya peraturan yang secara khusus menangani masalah disabilitas adalah langkah maju untuk lebih memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Regulasi menjadi sangat penting dilakukan, mengingat kondisi kehidupan penyandang disabilitas masih dibawah garis kemiskinan. Kehadiran Pemerintah Daerah dengan kebijakan yang khusus mengatur masalah penyandang disabilitas diharapkan akan semakin mendekatkan antara kenyataan dengan harapan mereka. 

Secercah Harap; Realisasi Undang-undang Ditingkat Kabupaten/Kota Malang.
Masalah penyandang disabilitas di Kabupaten dan Kota Malang masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah setempat. Dari hasil penelitian di lapangan, kehidupan penyandang disabilitas cukup memprihatinkan, hal ini bisa dilihat mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai pada masalah sosial lainnya. Keterbatasan fisik dan mental menjadikan mereka tidak bisa berbuat banyak terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan mereka. Bantuan keluarga dan sumbangan dari masyarakat umum sejauh ini masih menjadi salah satu penopang hidup mereka. Tentu kedepan mereka tidak mengharapkan terus bertahan dengan uluran tangan orang lain, keinginan untuk mandiri menjadi impian setiap penyandang disabilitas. 

Situasi dan kondisi yang dihadapi Penyandang Disabilitas di atas cukup memberi inspirasi bagi kita untuk terus bisa meringankan beban mereka. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang harus diperhatikan, mereka adalah bagian dari masyarakat yang layak mendapat perhatian lebih. Dengan semangat yang sama untuk meringankan beban mereka, pemerintah pusat mengesahkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 pada tanggal 15 April 2016, Undang-undang ini menjadi angin segar bagi penyandang disabilitas dan kita semua. Mereka dijamin haknya, yaitu hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan dan politik. 

Tentu, Semua hak penyandang disabilitas akan bisa dirasakan, apabila semangat yang sama juga dirasakan pemerintah daerah. Realisasi pemerataan dan keadilan bagi penyandang disabilitas juga sangat tergantung kepada bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Malang merespon secara arif dan bijak untuk membuat kebijakan yang secara khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Semua yang terkait dengan penyandang disabilitas kembali kepada keputusan akhir pemerintah daerah. Satu hal yang selalu diingat dan tertanam dengan baik bahwa penyandang disabilitas adalah saudara kemanusiaan kita. 



Penulis: Muhlisin, S.Sos., M.Sosio 
(Pengamat Masalah Politik Sosial dan Kemasyarakatan serta Direktur Research Pilar Analisa Indonesia (PILAR). Tinggal di Surabaya, Jawa Timu)