Menolak Lupa Kasus BLBI Dan Century
Cari Berita

Advertisement

Menolak Lupa Kasus BLBI Dan Century

25 Sep 2016


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi, oleh karena itu KPK memiliki tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 

Kerja nyata KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi sungguh sangat di harapkan oleh masyarakat, mengingat saat ini Indonesia masih dianggap sebagai negara paling korup. Lembaga survei tersohor, Political and Economic Risk Colsultasi (PERC) menyampaikan hasil penelitian mengenai peringkat korupsi dinegara Asia dan hasilnya Indonesia menempati negara ketiga terkorup di Asia. 

Melihat kenyataan tersebut, tak heran jika semua elemen masyarakat mengharapkan KPK mampu menyelematkan perekomonomian Indonesia dari ganasnya perilaku para koruptor. Memang harus diakui, banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh KPK sehingga berhasil membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. Prestasi-pretasi tersebut seperti keberhasilan KPK menjerat tiga menteri aktif yakni, Andi Mallarangeng, Suryadharma Ali dan Jero Wacik, kemudian KPK juga mampu menjerat petinggi lembaga penegak hukum yang tersandung kasus korupsi seperti, Irjen Pol Djoko Susilo, Brigjen Pol Didik Purnomo dan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. 

Namun Prestasi-prestasi tersebut tidak serta menjadikan KPK sebagai lembaga yang sempurna yang tidak bisa dikritik, karena terdapat kasus-kasus korupsi yang sangat besar yang sampai saat ini justru dibiarkan oleh KPK, kasus tersebut adalah mega skandal BLBI dan Century. Perlu diketahui bahwa kasus pemberian surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2002 merupakan kasus korupsi yang sangat besar merugikan keuangan negara. Audit BPK menegaskan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 138, 4 triliun atau 95,878 persen dari total dana BLBI yang dikucurkan pada posisi per tanggal 29 januari 1999. 

Sedangkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis kerugian negara hingga 2015 akbiat penyelewengan BLBI mencapai Rp. 2.000 triliun, nilai ini terancam meningkat menjadi Rp. 5.000 triliun pada tahun 2033. Begitu juga kasus Bank Century yag meberikan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara, dari hasil audit BPK terkuat bahwa uang negara yang di “tilep” dalam kasusu Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai Bank gagal membuat negara merugi hingga 7,4 triliun. Mengingat besarnya kerugian negara yang diakibatkan dari kedua kasus ini, KPK dituntut untuk mampu dan mau membongkar kasus korupsi dalam mega skandal BLBI dan Century. 


Penulis :  Miftahul Arifin
(Pegiat Masyarakat Akar Rumput (MARAK) Malang)