Apa Kabar Cak?
Cari Berita

Advertisement

Apa Kabar Cak?

9 Sep 2016


“Sejak dibawa maskapai penerbangan Garuda kabar tentang kau hilang dalam pelukan angin” begitulah kutipan sajak puisi yang berjudul Kabar Dari Langit yang dibacakan salah satu aktifis jalanan Depan Gedeng DPR RI menuntut penyelesaian kasus-kasus HAM di Indonesia. Gambaran tersebut merujuk pada satu nama Munir seorang pemuda ringkih kelahiran Malang Jawa Timur, namanya banyak disebut dan dikenal banyak orang tidak seperti artis populer yang ditunggu kehadirannya bedanya dia mewakili suara minor yang butuh sebuah pengakuan atas dirinya yang hilang (dihilangkan) oleh negara, sekali lagi “dihilangkan”. Nasib keadalilan sudah menjadi pembahasan penting di negeri ini yang tidak ada habis-habisnya. Nyatanya bangsa ini memunculkan vis a vis antara Sipil, Negara dan Militer yang dari jauh hari perputaran persoalaan ketiga oknum dari masing-masing tersebut  menjadi pelaku atau korban.

Munir bagian dari sebuah negara hukum yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyatnya. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan & kepentingan warga negaranya. negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Karena itu pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi (berisi kesepakatan/konsensus bersama) atau hukum dasar negara. Dengan demikian di dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi. Negara berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga  ada istilah supremasi hukum.

Definisi negara hukum selalu berjalan dititian terbalik, sejumlah pelanggran hukum mulai ringan sampai berat skala massal sudah dikemas rapih oleh bangsa ini sebagai bagian dari cacatan sejarahnya. Berdasarkan hasil penelitian Litbang Kontras menyebutkan tidak kurang-kurangnya ada 8 kasus berat pelanggrana HAM yang sama sekali tidak tersentuh oleh hukum diantaranya, (1) pembantaian massal 1965-1970 terhadap yang dituduh anggotan PKI dengan perkiraan korban 1.500.000; (2)penembakan misterius “Petrus” 1982-1985 dengan perkiraan korban mencapai 1.678; (3) kasus di Timur-Timor Pra Referendum 1974-1999 dengan taksiran korban mencapai ribuan antara TNI dan Fretilin; (4) kasus di Papua 1966-2007 dengan ribuan korban; (5) kasus dukun santet di Banyuangi 1998 dengan puluhan korban; (6) kasus Marsinah 1995 di sidoarjo; (7) kasus DOM Aceh GAM tahun 1976-1989 denngan ribuan korban;(8) kasus Bulukumba 2003 dengan 2 orang tewas saat terjadi pengusaan lahan oleh PT. London Sumatera.

Munir benar salah tempat untuk “Mati” di negeri yang persoalan nyawa bisa ditunda pembahasan dan penyelesaiannya. Sejumlah sosok di Negeri ini  pernah menjadi saksi akan keberingasan sehingga persoalan penjungkirbalikan mental dengan intimidasi sudah jadi mainan tersendiri tidak main-main alatnya yaitu Hukum. Hukum sejatinya menjamin tiga hal  (1) supremasi hukum dimana tidak boleh sewenang-wenang sehingga seseorang boleh dihukum apabila melanggar hukum (Supremacy of Law); (2) kedudukan sama di depan mata hukum (Equality before the law); (3) terjaminnya hak-hak oleh undang-undang (Constituation based individual right). Jika negara benar menjamin tiga point maka mungkin banyak nama-nama yang hilang harus kembali nyatanya mereka lenyap seraya dirayakan oleh supremasi hukum sendiri.

Sayangnya munir hanya bejalan di jalan yang mana banya mata yang mengintainya yaitu penegakan HAM, kebebasan berpendat sebagai warga negara harus dimaksimalkan agar suara yang lazim terjadi diruang kerja DPR harus dapat imbuhan keluhan rakyat dan Munir melakukan ini tanpa dibayar, tidak sebanding dengan badanya yang ringkih dia menjadi juster bahan uji coba Badan Intelejen Negara (BIN) untuk dipulangkan untuk selama-lamanya hal ii berdasarkan pengakuan Herdropriyono selaku ketua BIN saat ini. penegakan HAM merupakan madu penyegar ingatan korban tepapi empedu bagi yang memperjuangkannya. Meski reformasi politik yang menghantar demokrasi beroperasi di Indonesia telah memasuki bilangan 10 tahun, persoalan hak asasi manusia di tahun 2015 masih dilihat sebagai ruang gelap oleh banyak kalangan. Bisa dikatakan, banyak kalangan menilai beberapa kebijakan politik pemerintah di semua level dalam bidang hak asasi manusia belum menyumbang banyak bagi perbaikan nasib rakyat, khususnya mereka yang menjadi mangsa dari rezim otoriter di masa lalu dan mereka yang menjadi tumbal dari liberalisasi ekonomi di era reformasi ini.

Bukan itu saja, kegelapan bidang hak asasi manusia itu juga mengental akibat belum adanya tindakan operasional yang memadai untuk menjelaskan mengapa gelombang kekerasan di berbagai daerah yang pecah seiring dengan reformasi politik bisa terjadi begitu masif dengan ratusan korban jiwa dan harta. Bahkan di Poso kekerasan jenis ini baru mendingin beberapa bulan lalu, setelah beberapa orang bersenjata digelandang polisi ke tanahan dan pengadilan. Dalam kekersan komunal seperti itu, soalnya bukan sekedar ditangkapnya seseorang yang didakwa sebagai pelaku, meski pun itu amat penting, melainkan juga bagaimana nasib korban? Siapa yang bisa memulihkan trauma dan kerugian yang mereka hadapi? Siapa yang harus meringankan beban para korban itu, ketika kemiskinan  mendadak menyertai hari-hari mereka setelah segala miliknya dirampas oleh kekerasan? Jika diajukan pertanyaan seperti ini, terasa memang negara atau pemerintah dalam segala level absen dari perannya.

Pandangan Komnas HAM tentang kondisi HAM adalah pandangan yang paling representatif untuk dipakai menunjukan kegelapan ruang HAM itu. Sehingga untuk tahun 2008 Komnas HAM mencanangkan menjadi tahun untuk para korban. Pendedikasian kerja Komnas HAM kepada mereka yang menjadi korban selama tahun 2008 menunjukan Komnas HAM masih menilai keadaan masih buruk, sama dengan tahun-tahun yang telah berlalu. Sekedar mengingatkan di tahun 2006 Komnas HAM pernah menyimpulkan: “Tahun 2006, seperti juga tahun 2005, masih ditandai oleh berlangsungnya tindak pelanggaran hak atas rasa aman, hak beragama dan menjalankan ibadat, hak bergeak, berpindah dan bertempat tinggal di mana pun dalam wilayah Republik Indonesia, hak untuk hidup bahagia dan tentram lahir bathin, hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan dan hak atas lingkungan yang baik.”

Pandangan Komnas HAM yang suram akan keadaan HAM itu, sepertinya mendapat konfirmasi dari beberapa kalangan pemerhati dan pengiat LSM di akhir tahun 2007. Pandangan-pandangan itu dapat kita simak di beberapa media massa, pada intinya menyatakan bahwa aparat pemerintah dan atau negara telah gagal atau lalai menunaikan tugasnya dalam melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia merupakan pra syarat untuk meneggakan negara hukum moderen seperti yang dimaksud dalam sistem kepancasilaan. Pemenuhan hajat hengara hukum juga mengaca tiga hal (1) adanya kepastian hukum; (2) keadilan; (3) kegunaan, tigas aspek inilah perlu diperhatikan dalam penyelesaian persokan HAM dinegeri ini.

Kasus Munir bagian dari tragedi kita, di mana kita juga bagian dari pelaku jika tidak ikut mengusahakan menyelesaikannya. Dengan dituntaskanya kasus Munir yang mengatakan pintu awal pembongkaran kasus besar yang lainnya. Padahal tidak semudah itu ada 8 kasus yang macet dipersidangah padahal sudah jelas pemutusanya bagaimana; (1) Talang Sari Lampung 1989 dengan korban 803 diantara pelaku ada pihak BIN sehingga sulit tersentuh hukum, (2) Penembakan mahasiswa Trisakti 1998 dengan korban 650 orang, (3) tragedi Mei 1998 dengan korban 1.308 momentum peralihan kekuasaan; (4) Semanggi 1 tahun 1998 dengan korban 127; (5) Semanggi II dengab korban 228 orang; (6) Penculikan Aktifis 1998 dengan korban 23 orang termasuk Wiji Thukul; (7) Wasior tahun 2001 dengan korban 117 orang yang ditengari oleh penuntutan atas hak adat pada PT. Dharma Mukti; (8) kasus Wamena (Kontras; 2010).

Potret HAH di negeri ini hanya sebatas menyapa apa kabar saja? Tidak sampai berbicara mendalam dan menuntaskannya. Munir dan kawan-kawanya hanyalah bahan interument imunutas undang-undang dan anti body pertahanan negara sampai BIN leluasa melakukannya. Mengingat Munir sama sama halnya mengaca pada diri kita, sudah apa saja yang dilakukan oleh kita sebagai sipil dalam mengambil hak nya. Voltaire sering berkata “aku tak percaya apa yang kau katakan, tetapi aku akan memperjuangkan mati-matian pada kebenaran yang kau sampaikan”. Apa kabar dirimu sekarang Cak di ulang tahunmu ke-12 ini?


Penulis: Abdoel Basyid Nasoetion
(Koordinator Forum Muda OPSI +47)