Aktivis HMI Tuntut DPRD Kota Malang Turun Tangan Atasi Menjamurnya Parkir Liar
Cari Berita

Advertisement

Aktivis HMI Tuntut DPRD Kota Malang Turun Tangan Atasi Menjamurnya Parkir Liar

16 Sep 2016

Aktivis HmI Tuntut DPRD Kota Malang Turun Tangan Atasi Polemik Parkir Liar
Indikatormalang.com – Keberadaan parkir Liar di beberapa lokasi sekitar Kota Malang sangat meresahkan masyarakat. Situasi tersebut membuat gerah masyarakat Kota Malang. Kekesalan Warga kota Malang atas karut marutnya tata Parkir Kota Malang ditumpahkan dalam sebuah petisi yg di tujukan kepada wali Kota Malang. 

Dalam pers rilis yang diberikan oleh peserta aksi menyebutkan hampir setiap jengkal tanah di Kota Malang ada parkir. Padahal jika merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang retribusi jasa umum. Keberadaan parkir liar sangat bertentangan dengan peraturan tersebut. Ada tiga jenis parkir yang diatur dalam perda tersebut, yakni Tempat parkir umum yang meliputi pusat perniagaan, atm dan fasum, Tempat parkir khusus yg meliputi tempat wisata dan instansi baik pemerintah maupun swasta, dan Tempat parkir insidental yang meliputi keramaian seperti pameran. 

Jika dikelola dengan benar dan tidak amburadul, potensi parkir Kota Malang luar biasa besar. Berdasarkan data yang dirilis oleh Radar Malang bahwa potensi pendapatan parkir di kota malang mencapai Rp 383,8 M sedangkan pemkot menargetkan cuma Rp 7 M bahkan d tahun 2016 pemkot hanya menargetkan parkir Rp 6,6 M. Pada realisasinya per agustus 2016 hanya Rp 4,2 M. Tentu fenomina ini menjadi sebuah pertanyaan besar di tengah masyarakat. Mengapa dengan potensi yang begitu besar mencapai ratusan miliar pemkot di tahun 2016 hanya menargetkan Rp 6,6 M. 

Dalam tuntutannya para peserta aksi meminta DPRD Kota Malang untuk turun tangan dalam polemik parkir siluman dengan membentuk pansus masalah parkir, agar isu kebocoran dana 383,8 M itu tidak membuat masyarkat resah dan menjadi fitnah sehingga jelas persoalannya. Meminta pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada para mafia parkir. Adanya transparansi dana parkir serta adanya tanda parkir resmi oleh pemerintah dengan mengedepankan tata kelola parkir yang proporsional.


Pewarta : Miftahul Arifin 
Editor : Abdi