Setelah Hari Kemrrdekaan itu Dikumandangkan
Cari Berita

Advertisement

Setelah Hari Kemrrdekaan itu Dikumandangkan

17 Agu 2016


Kesejahteraan barang kali penentu seberapa capaian kinerja pemerintah dalam sebuah negara demokrasi. Kedaulatan sebuah bangsa ditegaskan dengan habisnya ketergantungan masyatakat atas alat atau pengaruh kepentingan negara lainnya. Arti kemerdekaan bagi Indonesia bisa diwakili oleh pernyataan tegas Pidato Tan Malaka  yang berjudul Proklamasi 17 Agustus 1945: Isi dan Pelaksanaannya saat Kongres Rakyat Indonesia pada 16 Desember 1948 “Pemindahan seluruh atau sebagianpun dari kemerdekaan atau kedaulatan Rakyat Indonesia itu ke tangan Asing dengan maksud dan alasan manapun juga walaupun selama satu menit saja dan membagi-bagi kemerdekaan/kedaulatan bangsa Indonesia diantara Bangsa Indonesia dengan bangsa lain manapun juga adalah sesuatu pelanggaran atas proklamasi itu bahkan sesuatu pengkhiatan terhadap Proklamasi yang sudah dibela oleh Rakyat atau murba dan Pemuda Indonesia dengan pengorbanan harta benda dan jiwa raganya sendiri”. Kemerdekaan lebih dahulu ada dalam pikiran bebas masyarakat kita sebelum demokrasi ditetapkan sebagai landasan pokok haluan politik berbangsa kita.

Sampai di manakah kemerdekaan itu dicapai. Nasionalisme adalah bungkusan untuk mencapai kearah kemerdekaan masa silam. Walaupum, yang jelas saat ini implementasi nasionalisme itu sendiri beragam pemaknaanya ataupun berubah. Berangkat dari penyataan tegas Tan Malaka seraya ingin berpesan bahwa pengalaman Kolonialisme yang pada puncaknya Imprealisme di Indonesia akan terus subur ditengah sifat  ketamakan masyarakat yang tak kunjung ikut dimerdekakan. Kemerdekaan bangsa Indonesia masih terasa sebatas perjuangan penyelamatan batas wilayah atau penghimpunan suku-suku dalam gugusan pulau yang kini disebut Indonesia. Entah sampai di manakah kemerdekaan mental secara keseluruhan dari perjuangan didapat dalam psikologis masyarakat saat ini yang masih dirasakan belum terbebas dari ketakutan dan apatisme berlebihan. Ir. Sorkano seperti dikutip dalam bukunya Cindy Adam Bung karno: Sang Penyambung Lidah Rakyat Indonesia;“Kemerdekaan tidak menyudahi soal-soal. kemerdekaan malah membangunkan soal-soal, tetapi kemerdekaan juga memberikan jalan untuk memecahkan soal-soal itu. hanya ketidakmerdekaanlah yang tidak memberikan jalan memecahkan soal-soal”.

Apa yang dipertontonkan selama ini, masyarakat perlu curiga kepada siapakah kemerdekaan ini seharusnya diserahkan. Di mana, masyarakat saat ini pun bisa memantau lewat Countrymeter.info bagaimana indeks pertumbuhan masyarakat kita meningkat dengan jaminan kesejahteraan yang belum sebanding. Atau, ketidakyakinan membebaskan diri dari kejaran utang hasil investasi nakal yang semakin hari terpantau rapih kenaikannya di Nationaldebtclock.org.  Bangsa ini memang dipertegas dengan memimjam demokrasi sebagai panduan ideologis negara untuk mengaturnya. Demokrasi merupakan pilihan tegas yang bersenyawa dengan cita kekebasan, sayangnya demokrasi dibajak lewat elite pemerintah (the ruling elite) dengan menanggalkan massa yang jauh penting. Retribusi kekayaan begitu kencang mengalir pada keperluan eksistensi pemerintah tanpa melihat substansi dan kondisi misal kasus penggusuran tanah guna pembangunan pabrik Semen, Bendungan, maupun contoh besarnya gagalnya megaproyek PLTU Paiton I dan II dengan nilai proyek  kala itu mencapai 3,7 miliar dollar AS. Sayangnya berdasarkan riset Budiarto Shambazy (2011) listrik yang dihasilkan kala itu jauh lebih mahal 60 Persen dari Filipina atau 20 kali lipat lebih mahal dari Amerika Serikat.

Negeri kita semakin berada dalam lipatan ornamen buatan asing. Kenyataan kepemimpinan kita hampir mempertontonkan sikap yang jauh dari tegas dalam bersikap. Pewujutan negara demokratis yang menjamin hak-hak masyarakat dalam bernegara harus diakui belum diwujudkan. Kita boleh saja berbangga masuknya Indonesia dalam G-20 mencitrakan pertumbuhan ekonomi dalam panggung negara kuat dunia. Namun perkembangan ekonomi yang dimaksud sangat definitif. Masyarakat urban setiap tahunnya tetap menyebar di kota-kota besar mencari peruntungan hidup atau memilih memberanikan diri  masuk sebagai imigran gelap sebagai buruh tanpa jaminan keselamatan yang jelas. Hal tersebut jangan hanya dianggap sebagai pelanggaran atas ketidak patuhan pada hukum dan nalar kreatif ekonomi masyarakat yang tak mau maju. Frustasi demikian adalah sejujur-jujurnya kenyataan bahwa, dalam beberapa hal kemerdekaan masih sangat definitif dan asih sekedar isu elite. Bagaimana kenyataan lain masyarakat di Kepulauan Riau misalnya,  mereka menjual pasir pantai untuk pembangunan Bandar Udara megah di Singapura dengan keadaan wilayah di masyarakatnya sendiri belum sepenuhnya teraliri listrik.

Setidaknya pengakuan John Perkins dalam bukunya Confessions of an Economic Hit Man (2004) pada tahun 1960-an harusnya diresapi dalam-dalam. Bagaimana mitra ekonomi sekaligus ensiklopedia demokrasi kita Amerika Serikat terus berbuat curang pada negara miskin dengan menggelontorkan dana bantuan tiada habis dengan konsesi jaminan yang mengikat, dan Indonesia mengalami hal ini. Bagaimana, pergantian Orde Lama ke Orde Baru peran Amerika lewat dukungan klausul pada Bank Dunia dan IMF membukakan peluang invetasi asing yang luar biasa. Hingga saat ini pertanggung jawaban peristiwa itu masih diperdebatkan sebagai wacana tanpa bisa melempar batu penghambat aliran hutang yang diakibatkannya.

Indonesianis asal Norwegia Stig Aga Aandstad dalam bukunya Surrendering Of Symbols (2006) mengenang bagaimana era Orde lama 1960-1965 keperkasaan bangsa kita benar ada dan dinikmati. Tahun 1963, Indonesia menyumbangkan 1,7 persen kebutuhan minyak dunia dengan jumlah ekspor 94 juta barrel. Situasi inilah yang menjadikan posisi Indonesia tak akan diabaikan oleh negara adidaya sekalipun kaka itu dan bahkah hingga detik ini. mengingat, perairan Indonesia menjadi jalur perdangan Internasional terpenting dengan lalu lintas dua samudera besar Hindia-Pasifik. Lalu apa jawaban atas ini, mampukah pemerintah saat ini menyalip atau setidak menyamai pencapaian era Orde Lama 1960-1965 kala itu yang bisa dikatakan perdebatan soal ideologi demokrasi masih sangat kencang. Kebutuhan minyak kita hari ini berkisar 1,8 juta barel perhari, dengan kemampuan produksi dalam negeri hanya sekitar 1,1 juta barel. Itu artinya, 700.000 barel harus membeli pada perusahaan asing yang justeru minyaknya didapatkan dari rahim ibu pertiwi. Dalam Indonesian Petroleum Contract Area Map tahun 2010, lebih dari 202 kontrak pengeboran minyak di negeri dikelola asing dengan masa kontrak yang masih berlangsung lama. Hanya 49 blok yang dikelola oleh Pertamina.

Kita memang bisa berharap, lewat laporan kuartal kedua kerja pemerintahan Jokowi-JK mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,18%, pengangguran turun ke 5,5%, kemiskinan turun menjadi 10,86% walaupun ketimpangan di negeri ini nyaris tidak ada yang berubah. Penyakit lama di negeri ini pada kenyataanya berada dalam sikap profesionalisme rendah pejabatnya dan kepentingan golongan berbalut  partai politik. Kesadaran berjemaah digantikan dengan  Kolusi, Korupsidan Nepotisme (KKN) secara massif secara berurutan oleh lembaga pemerintahan dan oknum pejabat. Solusi segar yang diharapkan benar-benar tidak masukn akal. I’tikad baik pemerintah untuk setidaknya membebaskan ketergantungan dari asing terlihat semakin manut dengan berbagai bantuan pinangan investasi tanpa perlu memikirkan resikonya. Program pemerintah untuk mengekplorasi migas secara masif yang didengungkan pemerintahan Jokowi-JK lewat kementerian ESDM, justeru berbanding terbalik dengan cita menciptakan energi kreatif yang begitu dinantikan pencapaiannya. Pemerintah masih saja bertanggung pada insentif dari iklim investasi guna eksplorasi demi menyokong krisis energi. Tak tanggung, lelang Wilayah Kerja (WK) migas ditawarkan secara terus menerus, terutama di wilayah peraiaran Natuna. Lalu kepada siapakan keuntungannya diberikan?

Mencari kekurangan bangsa sendiri tidaklah menyelesaikan masalah. Utaran diatas senyatanya hanya dijadikan stimulus dari pergumulan wacana dan setumpuk tanya keraguan atas jaminan pemerintah untuk melepaskan diri dari ketergantungan. Kita sudah sangat bersahabat dengan globalisasi dan kapitalisme pasar yang menyusup secara pelan dalam bangsa ini. Hingga rasanya, kemajuan merek dan industri dirasa akan menjawab segala kebutuhan bangsa kita dengan menggilas kebedaran etnik yang mencoba bertahan dengan sedikit argumen etis moral yang mereka percayai dan pertahankan selama berabad-abad. Ornamen kebudayaan kita semakin tercabik di mana, kemajuan mengubah kepercayaan pada keampuhan bahasa bangsa sendiri. Reklame prodak sepanjang jalan memberikan syimbol dan istilah keren yang memunculkan pengkerdilan pada kepribadian bahasa sendiri. Tugas lainnya, yang nampaknya akan terus menjadi “soal-soal” seperti Soekarno utarakan, tak lain kebusukan sifat pejabat-pejabat kita, entah yang mana oknumnya yang pasti kerugian negara yang diakibatkannya telah mendorong kemelaratan. Giambatista Vico (1668-1744) telah memperingatkan bahwa kebusukan yang dilakukan manusia akan membawa bangsa pada kehancuran yang tersimpan dalam dimulainya perilaku ketamakan, keganasan, dan ambisi akan kekuasaan.

Hingga perayaan kemerdekaan kesekian kalinya, suara kaum minor selalu terkalahkan oleh haru biru kekuasaan yang berjubah politik. Masyarakat selalu dijadikan objek percobaan dari eksperimen kebijakan pejabat pemerintahan yang membingungkan. Mereka boleh saja merujuk pada referensi pembenaran apapun untuk melegitimasinya, akan tetapi bukankan perilaku demikian menjauh dari tujuan kedaulatan rakyat yang selama ini didengungkan untuk dibela dan dijaga. Tan Malaka dalam tulisan berjudul Merdeka 100 yang dikutip dari buku Politik milikinya, berupaya memberikan pengertian sekaligus menyindir kita tentang isi sebuah kemerdekaan itu sendiri. “siapakah atau golongan siapakah yang berdaulat pada satu negara Merdeka?” mesti dilaksanakan atas pertanyaan “siapakah atau golongan manakah yang sebenarnya memegang kekuasaan dan mengecap kemakmuran dalam negara itu?”. kesimpulannya kita pikirkan masing-masing, yang pasti kenyataan yang jauh dari harapaan saat ini bukan senyatanya dirayakan dengan tawa. Tetapi, kenangan sekaligus tragis jika harapan merdeka seutuhnya belum bisa dicapai.



Penulis: M.A Sholeh
(Penikmat Buku dan Kopi sekaligus Ketua Frankfurt Studies Jakarta)