Pemotongan THR PNS Kota Malang Melampaui Batas Kewenangan
Cari Berita

Advertisement

Pemotongan THR PNS Kota Malang Melampaui Batas Kewenangan

10 Agu 2016


Pada bulan lalu (tepatnya 18 Juli 2016) beberapa media memberitakan bahwa Pemerintah Kota Malang melalui perangkatnya telah melakukan pemotongan Tunjangan Hari Raya (THR) terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Malang.  Polemik ini telah sampai tahap pelaporan di kepolisian Resort Kota Malang dengan terlapor pemerintah Kota Malang (walikota).

Tindakan tersebut tentu saja mengandung berbagai konskuensi logis, baik  itu dari aspek tata pemerintahan maupun aspek hukum. Analisa tersebut perlu dilakukan untuk menilai apakah keputusan melakukan pemotongan THR tersebut cacat atau tidak?.

Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam hal menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat di setiap daerah lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia,  bertujuan untuk meciptakan kesejahteraan bagi masyarakat daerah tersebut sesuai amanat UUD RI 1945 (lihat pembukaan UUD RI 1945). UUD RI 1945 sangat tegas dalam pasal 3 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum. Oleh karenanya segala bentuk tindakan maupun kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah harus mendapatkan legitimasi secara hukum atau berlandaskan hukum (supremasi hukum).

Ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No.20 tahun 2016 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dalam Tahun Anggaran 2016 kepada PNS, begitupun peraturan teknis yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No.97 Tahun 2016 sebagai dasar hukum pemberian THR. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai hak dari setiap PNS untuk mendapatkan THR. Setiap PNS seharusnya mendapatkan THR sebesar gaji pokok masing-masing PNS, seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) PP tersebut (PP No.20 tahun 2016).

Tindakan Pemerintah Kota Malang yang telah melakukan pemotongan terhadap THR PNS Kota Malang, merupakan sebuah tindakan yang melampaui kewenangannya sebab berdasarkan PP No.20 tahun 2016 dan Permenkeu No.97 Tahun 2016, THR merupakan hak dari seluruh PNS maupun pejabat Negara tanpa adanya pemotongan dalam bentuk apapun. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP no 20 tahun 2016 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pegawai Negeri sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negara memberikan kewajiban kepada pemerintah yang berwenang memberikan THR dan menjamin hak bagi PNS untuk mendapatkan THR. Serta dalam pasal 3 ayat (3) peraturan pemerintah ini mengatur bahwa Hak untuk mendapatkan THR PNS tidak dapat dipotong iuran dan/atau potongan lainnya. Lebih lanjut lagi pada ayat (4) PP tersebut menegaskan bahwasannya pemotongan pun tidak dapat dikenakan pajak penghasilan.

Pemotongan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang terhadap THR PNS Kota Malang tentu tidak dapat dibenarkan walaupun dengan alasan untuk pajak penghasilan, karena dalam PP No 20 Tahun 2016 dan Permenkeu No 97 Tahun 2016 secara tegas melarang perbuatan pemotongan THR dengan alasan apupun. Pemotongan untuk pajak penghasilan (PPH) hanya dapat dilakukan untuk gaji pokok PNS Kota Malang bulan juni , bukanlah Tunjangan hari raya yang diberikan kepada PNS sebab THR berbeda dengan Gaji.

Sesuai analisa diatas, tindakan pemotongan THR 2016 telah melanggar ketentuan dalam PP no No 20 Tahun 2016 dan permenkeu no 97 Tahun 2016, tindakan tersebut tidak cermat dalam menunaikan kewajibannya sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang THR PNS, hal ini memberikan konklusi bahwa tindakan pemotongan tersebut telah melanggar asas kecermatan bagi pemerintah daerah dalam setiap perbuatannya.

Polemik THR PNS Kota Malang tahun anggaran 2016 selayaknya ada konsekwensinya, walaupun Pemerintah Kota Malang telah mengembalikan kekurangan hak mendapatkan THR PNS secara penuh, tetap tidak akan menggapuskan pelanggarannya, kekurangan bayaran yang telah dilakukan Pemerintah Kota Malang bukan perbuatan yang di atur dalam pasal 10 ayat (2) PP No 20 tahun 2016 , dan tindakan pemotongan THR itu, melampaui batas kekuasaaan. Tindakan sewenang-wenang ini  berpotensi merugikan keuangan negara sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3, yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang tindak pidana korupsi (Tipikor).

Penulis: Luqman Wahyudi, S.H.
Pimpinan LBH Pemberdayaan Masyarakat untuk Keadilan (PEKA).