Kota Islami dan Demokrasi
Cari Berita

Advertisement

Kota Islami dan Demokrasi

15 Agu 2016


Kita meyakini Islam sebagaiu kebenaran, namun kita harus akui bawah umat islam belum tentu berperilaku benara-islami. Bahkan, kritik keras Muhammah Abduh, Islam kerap tertutupi oleh perilaku umatnya. Pada kenyataanya, kerap ada jarak antara Islam dan umat Islam. Sebaliknya, terkadang Islam (sebagai tali nilai) justeru dipraktekkan oleh nom-Muslim. Seingga, sindir abduh sepulangnya dari eropa, “saya melihat Muslim di Mesir, tapi saya tak melihat Islam di sini. Adapun di Eropa saya tak melihat Muslim, namun saya melihat Islam di sana.” Begitu pula kesimpulan Ustadz dan para Kiayi  yang diberangkatkan ke Jepang  dalam Program bersama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Kedutaan Besar Jepang: Kehidupan sosial di Jepang lebih mencerminkan nilai-nilai Islami ketimbang yang mereka jumpai di Indonesia maupu Timur Tengah.

Scheherazade S Rahman dan Hossein Askari dari The George Washinton University merupakan dua sarjana yang aktif melakukan penelitian sosial bertema “How Islamic are Islamic Countries”. Sebuah penelitian yang berupaya menyusun peringkat negara Islami dari 208 negara dunia. Penelitian ini selalu memperlihatkan hasil yang relatif mengejutkan karena justeru negara-negara non-Muslim’lah yang menempati posisi teratas dan negara-negara Muslim (bahkan negara Islam) menempati posisi bawah.

Pada tahun 2010, Selandia Baru berada di urutan pertama yang diikuti negara Eropa seperti Luksemburg. . adapun tahun 2014, Irlandia di posisi teratas diikuti negara-negara Barat lain seperti Kanada (7), Inggris (8), Australia (9), dan Amerika Serikat (25). Adapun dari 56 negara anggota OKI, nilai tertinggi adalah Malaysia di urutan 38 dan terburuk adalah Somalia ke-206. Negara Islam seperti Arab Saudi ‘pun di urutan bawah, yakni ke-131. Di mana Indonesia? Negeri kita berada di urutan 140.

Kita  bisa kritis dan berdebat soal metode dan hasil penelitian tersebut. Namun, kita juga tak bisa abai. Apalagi, seperti diakui Abduh, para kiayi kita, itulah kenyataan yang kita rasakan. Karenanya, yang juga harus kita lakukan dalam membaca hasil penelitian itu selain mengkritisinya, juga merenungkan serta melakukan oto-kritik. Itulah yang coba dilakukan oleh Maarif Institute pada tahun 2015-2016 ini dengan melakukan penelitian Indeks Kota Islami (IKI).

Di samping itu, IKI juga penting lantaran kita menganut sistem otonomi daerah. Sehingga penelitian ini akan memetakan peringkat kota islami agar beban dan tuntutan membentuk kota  islami  tak hanya ditumpukan pada pemerintah pusat. Sebab, sering kali, kebijakan, keputusan atau bahkan instruktif pemerintah pusat yang berorientasi bagi terciptanya keberagaman yang kiondusif patah di tingkat implementasi di pemerintah daerah.

Ada beberapa problem internal umat selama ini. Pertama, kita tak meragukan kesalehan ritual umat Islam Indonesia. Di kota kosmopolit seperti Jakarta ‘pun, kita lihat fakta sepinya jalanan di Jum’at siang lantaran umat islam berbondong-bondong salat Jum’at/ saat malam  Minggu sekalipun, kita melihat banyaknya titik pengajian massal yang bisa dikategorikan sebagai fenomena sufisme perkotaan (urban sufism). Namun, kesalehan ritual itu dirasa masih belum berbanding lurus dengan dengan kesaloehan sosial. Dalal terminologi lain, fikih masih belum bergandeng  dengan ahlak. Rajin salat, namun salatnya belum menjauhka n dari sikap keji dan munkar sebagaiman diharapkan Qur’an (Al-Ankabut:45). Puasa masih sekedar menahan lapar dan dahaga. Belum melumpuhkan nafsu angkara dan menumbuhkan empati sosial sebagai mana disinggung dalam Hadist Nabi. Membaca Qur’an hanya masih sampai ditenggorokan saja, belum mengimplementasikan dalam hati dan pikiran serta mengeksternalkan dalam hati dan pikiran serta mengeksternalisasikan dalam perilaku dan perbuatan sebagaimana disindir Sayyidina Ali. Haji beberapa kali, tapi masih korupsi, bahkan dijadikan media “cuci uang” korupsi. Padahal, Qur’an kerap menjadikan akhlak sebagai parameter fikih, dan Rasul ‘pun diutus pertama dan utama untuk Akhlak lalu kemudian Fikih.

Kedua, masih terkait dengan poin pertama, keberagaman kita masih cenderung simbolik, belum substansial. Penelitian The Wahid Institute pada 2015 misalnya, masih menempatkan Aceh yang merupakan wilayah penerap syariat Islam sebagai wilayah kedua teratas ditemuinya pelanggaran kebebasan dan berkieyakinan.

Ketiga, kita masih kerap mengusung paradigma dan sikap keberagamaan yang ekstrem, intoleran, dan sentimen. Laporan keberagaman di Indonesia 2015 dari Setara Institute mencatat tinggi dan meningkatnua intoleransi di masyarakat Muslim kita: 197 peristiwa pelanggran.

Keempat, negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah , masih ketap tak hadir menjaga kerukunan antara dan intra umat beragama sebagaiman diamanatkan UUD 1945. Termasuk tumpul dan bahkan lumpuhnya hukum pada kalangan ekstremis agama.

Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dengan keragaman tradisi keislaman dan jejak keislaman yang moderat, akulturatif dan maju. Indonesia juga negara demokrasi terbesar ketiga didunia  setelah India dan AS. Dua realitas tersebut seharusnya menjadi modal besar bagi indonesia menjadi pusat peradaban dan bangkitnya Islam. Apalagi kenyataannya kian Muslim di Timur Tengah  terjebak dalam krisis, adapun kita tetapa survive.

Maka, IKI signifikan bukan hanya bagi keberislaman kita, namun juga demokrasi kita. Tersis yang ada, misalnya dari penelitian Saiful Mujani menunjukkan adanya potensi keelarasan Islam dan Demokrasi. Dan Indonesia berpeluang menjadi pionernya.

Sarjana barat, seperti Samuel Huntington, Bernard Lewis, dan Ellie Kedourie memandang Islam dan demokrasi sebagai dua entitas berbeda yang berjalan sendiri-sendiri. Bahkan diklaim bertanggung jawab atas kegagalan konsolidasi demokrasi di negara-negara Muslim. Namun, tesis itu tak terbukti di Indonesia. Faktanya, Islam dan demokrasi berjalan beriringan di sini.

Terbentuknya kota (lalu menjadi negara) yang islami di sini akan memperteguh  tesis keselarasan Islam dan demokrasi di tingkat substantif dan praktis, pasalanya, ada irisan besar antara keduanya: keadilan, kesejahteraan, HAM, kejujuran, toleransi, egalitarian, dst. Bahkan sebaliknya, ia bisa menjadi kritis keras bagi dunia barat yang masih tetap mengalami masalah yang sama dengan negara di Timur Tengah: jika negara di Timur Tengah mengalami krisis keberjarakan Islam dan perilaku islami, Barat sebenarnya masih kerap mengalami krisis keberjarakan demokrasi prosedural dan demokrasi substansial, seperti kian menjadi fokus kajian sarjana Barat seperti Amartya Sen.



Penulis: Hussein Ja’far Al Hadar
(Pengamat Islam Politik Nasional dan Direktur Islamic Culture Academy Jakarta)