Buntut Pungli Prona, Sekdes Wora Dilaporkan Ke Polisi
Cari Berita

Advertisement

Buntut Pungli Prona, Sekdes Wora Dilaporkan Ke Polisi

4 Agu 2016

Indikatormalang.com - Sekdes Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima dilaporkan ke Polisi oleh Forum Mahasiswa Perduli Desa (FMPD) atas dugaan pungutan liar dalam pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).

Laporan terpaksa dilakukan oleh FMPD sebagai reaksi atas ketidakjelasan dari hasil audiensi yang dilakukan dengan pihak Desa.

Dalam audiensi yang diadakan oleh pemerintah desa Wora atas permintaan FMPD (3/8/16) untuk meminta klarifikasi atas pengenaan biaya dalam pelaksaan Prona. Namun hasil audiensi tidak menemukan titik temu dan berakhir dengan ketidak jelasan. "Kami meminta klarifikasi kepada pihak desa mengenai pengenaan biaya dalam pelaksaan prona, kenapa harus ada biaya lagi, apa landasan hukumnya. sementara prona ini biayanya sudah di bebankan kepada APBN, kami minta uang masyarakat di kembalikan" ungkap Fahrurizal kepada indikator Malang.

Terkait permasalahan tersebut Kepala Desa mengaku tidak tau banyak masalah pengenaan biaya. "Saya tidak tau banyak masalah pengenaan biaya, yang paling terlibat aktif dalam pelaksanaan prona ini adalah sekdes" ungkap kepala Desa wora.

Sementara Sekdes Wora yang dihubungi secara terpisah menyangkal semua tuduhan tersebut sebagai pungli. "Saya mengenakan biaya dalam prona itu untuk biaya makan, transportasi, kopi, dan uang rokok anak buah saya yang bekerja. Kami mau makan apa kalau gak ada uang, sertifikat saya tahan karna masyarakat ada yang belum bayar lunas" Kilahnya.

Menanggapi pernyataan sekdes, Ketua Umum Forum Mahasiswa Peduli Desa merasa jawaban tersebut mengada-ada. "Saya tidak habis pikir atas pernyataan pak sekdes itu, sama sekali tidak masuk akal bagi kami, biarkan hukum yang berbicara, kami sudah melaporkannya ke kapolres Bima kota unit tipikor" Ujar Fahrurizal dengan penuh emosi.

Kasus pungli ini mencuat sejak beberapa bulan terahir. Sebanyak 170 Kepala Keluarga yang mengikuti Prona merasa diperas dan ditipu. Masing-masing dimintai uang 335 ribu oleh Sekdes. Bahkan sebanyak 12 Kepala Keluarga belum menerima sertifikat tanah hingga saat ini, padahal sudah menyerahkan uang kepada sekdes. "Saya sudah bayar sejak tahun 2014, namun sampai sekarang tanah saya belum disertifikasi" ungkap salah satu peserta prona yang tidak mau disebutkan namanya.

Pewarta : Leo Bima
Editor : Abdi