Vaksin Palsu dan Keselamatan Pasien
Cari Berita

Advertisement

Vaksin Palsu dan Keselamatan Pasien

29 Jul 2016


Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan diatur dalam berbagai instrumen internasional maupun nasional. Hak tersebut diatur dalam Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan juga diatur dalam ketentuan Pasal 12 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-hak lainnya. Sehingga kesehatan menjadi salah satu ukuran selain tingkat pendidikan dan ekonomi, yang menentukan mutu dari Sumber Daya Manusia (Human Development Index).

World Health Organization (WHO) tahun 1948  menyebutkan bahwa pengertian kesehatan adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi tersebut tidak dapat dicapai tanpa adanya upaya-upaya yang serius dari berbagai pihak.

Upaya pelayanan kesehatan adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik dalam bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Keseluruhan upaya pelayanan kesehatan tersebut merupakan satau kesatuan yang utuh untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang baik.

Imunisasi merupakan cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit. Kekebalan yang diperoleh dari imunisasi dapat berupa kekebalan pasif maupun aktif. Imunisasi pasif merupakan imunisasi yang diberikan untuk memperoleh kekebalan pasif. Imunisasi dilakukan dengan cara memberikan antibodi atau faktor kekebalan kepada seseorang. Misal dengan pemberian imunoglobulin antitetanus pada pasien kecelakaan lalu lintas dengan luka yang kotor untuk mencegah penyakit tetanus. Sedangkan kekebalan aktif dibuat oleh tubuh sendiri akibat terpajan pada antigen secara alamiah atau melalui imunisasi. Imunisasi yang diberikan untuk memperoleh kekebalan aktif disebut imunisasi aktif dengan memberikan zat bioaktif yang disebut vaksin, dan tindakan itu disebut vaksinasi.

Vaksinasi dalam perspektif kesehatan dikelompokkan pada upaya pelayanan kesehatan preventif. Hal ini didasari pada proses pembentukan kekebalan aktif tubuh terhadap penyakit spesifik yang terbentuk akibat pemberian vaksin. Dengan terbentuknya kekebalan aktif tersebut maka tubuh akan lebih kuat dalam menghadapi kuman-kuman tetentu yang dapat menyebabkan penyakit. Sehingga tidak berlebihan jika vaksinasi berperan penting dalam pencegahan (preventif) penyakit.

Di Amerika Serikat sebelum adanya vaksin polio, ditemukan 13.000-20.000 (16.316) kasus lumpuh layuh akut akibat polio. Kasus tersebut meninggalkan ribuan korban penderita cacat karena polio. Sebagian besar memakai tongkat penyangga atau kursi roda. Namun kini Amerika Serikat dapat dikatakan terbebas dari kasus polio. Angka kejadian penyakit polio turun drastis hingga 100%. Begitu pula yang terjadi pada 503.282 kasus campak per tahunnya. Di Amerika Serikat 20% di antara kasus tersebut mendapatkan perawatan dengan angka mortalitas (jumlah kematian) mencapai 450 orang per tahun disebabkan pneumonia campak. Setelah ada imunisasi campak Jumlah kasus dilaporkan menurun hingga 55 kasus pertahun pada tahun 2006 setelah adanya imunisasi campak. Angka ini menurun hingga 99.9%. Membaca data tersebut memberikan kesimpulan bahwa betapa pentingnya vaksinasi untuk mencegah dan menurunkan angka kejadian penyakit.

Terkuaknya kasus pemalsuan vaksin menjadi salah satu gambaran bahwa sistem kesehatan nasional belum berjalan dengan optimal. Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyebutkan bahwa terdapat 14 rumah sakit maupun klinik yang diketahui menerima dan jadi pengguna vaksin palsu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan terhadap peredaran obat dan perbekalan kesehatan masih jauh dari harapan. Asas keselamatan pasien (patient safety) tidak akan dapat tercapai jika fungsi pengawasan tidak dijalankan dengan baik.

George Pickett & John J. Hanlon dalam bukunya yang berjudul Kesehatan Masyarakat Administrasi dan Praktik juga memaparkan bahwa indikator dipenuhinya hak atas kesehatan adalah adanya progressive realization atas tersedia dan terjangkaunya kesehatan berkualitas untuk semua. Implementasi hak atas kesehatan harus memenuhi prinsip ketersediaan, keterjangkauan, penerimaan dan kualitas. Tidak terpenuhinya hak atas kesehatan yang menjadi kewajiban negara dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia baik pada tingkat pelaksana (commission) maupun pembiaran (omission).

Dedi Affandi (2008) berpandangan bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan upaya dalam memenuhi hak kesehatan. Hal tersebut dapat berbentuk penyediaan sumber daya dan produk kebijakan. Pemenuhan dilakukan secara progresif oleh pemerintah. Investasi di bidang kesehatan dilakukan agar pembangunan kesehatan dapat terwujud dan menciptakan derajat kesehatan yang baik. Sehingga pemerintah perlu melakukan alokasi sumberdaya dalam menjalankan seluruh perannya untuk menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Menyikapi kasus beredarnya vaksin palsu maka ada beberapa upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan harus sesegera mungkin menangani implikasi negatif yang berkembang di masyarakat, menyusun kembali dan melakukan sosialisasi tentang prosedur operasional standar dalam pembelian, penyimpanan, dan penggunaan vaksin di seluruh institusi pelayanan kesehatan, serta sesegera mungkin menyampaikan kepada publik tentang penanganan pada pasien yang terbukti menerima vaksin palsu.



Penulis:Dony Septriana Rosady
(Direktur Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) HMI Cabang Bandung)