Proses Hukum Pungli Prona Sangiang Bima Mandeg, Masyarakat Protes .
Cari Berita

Advertisement

Proses Hukum Pungli Prona Sangiang Bima Mandeg, Masyarakat Protes .

9 Jul 2016

Indikatormalang.com - Mandegnya proses hukum atas laporan dugaan  pungli dalam pelaksanaan Program Nasional Agraria (prona) oleh salah satu oknum aparat pemerintahan Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima menuai protes dari sejumlah kalangan.

"Kami melaporkan pak Fahlan (Bendum, Red.) sejak tgl 30 juli 2015, namun sampai hari ini saya tidak tahu perkembangan kasus yang saya laporkan, entah apa alasan penyidik berhenti melakukan penyelidikan" ungkap Furkan ketua umum SGC kepada kepada Indikator Malang. 

Namun, pernyataan ketum SGC dibantah oleh anggota penyidik dari Polres Bima "Kami sudah mengeluarkan surat panggilan untuk peserta prona dan semua kepala dusun, namun tidak ada yang datang memenuhi panggilan" ungkap salah satu penyidik yang tidak mau disebutkan namanya. 

Bantahan yang dikerluarkan oleh penyidik rupanya kurang memuaskan pihak SGC sebagai pelapor. Menanggapi pernyataan penyidik tersebut, pelapor menduga Polres Kota Bima tidak serius dalam menangadi kasus dugaan Pungli.

“Surat panggilan yang dimaksud oleh penyidik itu cuman sekali dikeluarkan, dan tidak ada yang datang. Lantas kenapa berhenti? kenapa penyidik tidak mengeluarkan surat panggilan kedua?, kenapa tidak dilakukan upaya paksa?, itukan prosedur hukum yang belum dilalui. Kalaupun kasus ini ditutup saya minta surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan (SP3) dari penyidik, tapi sampai hari ini saya tidak menerimanya" Kata Furkan dengan nada emosi. 

"Sepertinya penyidik Polres Kota Bima tidak serius menangani kasus ini, atau mungkin ada permainan kongkalingkong, saya tidak tau pasti. Tapi satu hal yang pasti kami akan mendesak Polres Kota Bima untuk terus melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan hingga tuntas” Pungkasnya.

Pewarta : Erik Bima 
Editor : Dekki