Program Nasional Agraria Desa Sangiang Wera Bima Jadi Lahan Pungli Oknum Aparat Desa.
Cari Berita

Advertisement

Program Nasional Agraria Desa Sangiang Wera Bima Jadi Lahan Pungli Oknum Aparat Desa.

10 Jul 2016




Indikatormalang.com - Sebanyak 52 kepala keluarga penerima manfaat Progran Nasional Agraria (prona)  harus membayar biaya sertifikasi tanah sesuai dengan permintaan oknum pemdes Sangiang Bima. 

Jumlah pungutan yang dilakukan oleh oknum pemdes Sangiang bervariasi mulai dari 250.000 sampai  500.000 per-KK.  "Saya harus membayar uang sertifikasi tanah sebesar 500.000 kepada pemdes, padahal saya orang tidak mampu" ungkap ibu Misi kepada Indikator Malang.

Tidak hanya itu, oknum pemdes juga menahan beberapa sertifikat tanah masyarakat karena tidak dapat membayar uang sesuai dengan permintaan oknum pemdes. "Sertifikat tanah saya ditahan karena saya belum mampu untuk membayar" ungkap pak Sadam salah satu penerima manfaat Prona.

Seperti diketahui, Prona merupkan program pemerintah pusat untuk mempermudah dan menjamin kepastian hukum tentang hak milik tanah masyarakat, terutama untuk masyarakat tidak mampu dan pembiayaan pelaksanaan prona dibebankan dalam APBN.

"Prona itu harusnya gratis. Tidak boleh ada pungutan apapun, masyarakat hanya punya kewajiban untuk menyediakan patok dan materai saja, kalau ada oknum desa yang melakukan pungutan, itu bukan urusan kami, kami tidak tau apa-apa" ungkap ketua panitia ajudikasi ketika ditemuai Indikator Malang di kantornya.
Perilaku oknum yang merugikan masyarat mendapatkan atensi dari Aktivis SGC Kota Bima. Dalam sebuah audiensi pada tanggal 9 Juli 2015, yang dinisiasi oleh SGC. Pihak pemdes dan BPD desa Sangiang menjelaskan bahwa pungutan itu dilakukan atas dasar kesepakatan pemdes dan BPD desa Sangiang, selain itu pungutan juga dilakukan untuk membayar biaya patok, materai, transportasi panitia, dan biaya administrasi. "Pemdes dan BPD sudah sepakat bahwa biaya sertifikasi tanah masing-masing KK di tarik sebesar RP. 250.000. penarikan itu dilakukan untuk membayar uang transportasi panitia, uang makan, biaya patok, materai dan lain-lain" ujar kepala desa dalam audiensi bersama SGC dan masyarakat.

Menanggapi hal itu Furkan selaku Ketua Umum SGC berpendapat bahwa pungutan yang dilakukan oleh oknum pemdes itu bertentangan dengan hukum atau memenuhi unsur-unsur tindak pidana, bahkan kesepakatan antara pemdes dan BPD itu batal dami hukum karena bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. "Tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pemdes itu tidak dapat dibenarkan secara hukum, bahkan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Kesepakatan yang dilakukan secara sepihak antara pemdes dan BPD itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak memiliki dasar autentik, kalaupun ada kesepakatan itu batal demi hukum, karena bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya" ungkap Furkan.
"Dalam audiensi itu kami menuntut pemdes dan BPD mengembalikan uang masyarakat, dan kami akan melaporkan tindakan mereka kepada pihak yang berwajib" tambahnya.

Pewarta : Erik Bima 
Editor : Dekki