Menanti Erdogan Di Simpang Jalan
Cari Berita

Advertisement

Menanti Erdogan Di Simpang Jalan

21 Jul 2016


Recep Tayyip Erdogan kini menjadi sosok yang dibelak topik dunia. Ditilik cara kepemimpinannya dan caranya memobolisasi luar biasa rakyatnya atas percobaan kudeta politik oleh para militer terhadap pemerintahannya, Jumat malam, 15 Juli 2016 lalu. Banyak mengindikasi kudeta tersebut sebagai kritik atas kegagalan pemerintahan Erdogan yang terus mengupayakan terbentuknya islamisasi di bumi Al-Fatih tersebut. Dugaan tersebut menguat dengan tindakan pasca percobaan kudeta, Erdogan lewat pemerintahanya menggilas lawan politik yang dianggap bertentangan bahkan menghambat atas islamisasi Turki dari ornamen kebudayaan sekuler sisa bapak republik Kemal Attartuk pada tahun 1923 silam. Setidaknya seperti dilansir Independent Post (16/7/2016) ada pemecatan terhadap 8.000 Polisi, 30 Gubenur, serta 52 pejabat pengawal negeri sipil. Di sisi pihak keamanan Turki, Erdogan menahan 70 Laksamana dan Jendral beserta 3.000 tentara dan 2.700 anggota peradilan dipecat.

Taksim Square seakan menjadi saksi kemenangan rakyat atas kekuatan otoritas keamanan nasional Turki, tetapi sekaligus menjadi tanda dinyalakanya kembali islamisasi. Masyarakat pro-sekularisme menjadi phobia terhadap gelombang keagamaan dalam lingkup sosial turki. Bahkan taman-taman di mana dijadikan perayaan simbolis sekuler di Turki mulai berubah kearah upaya pembakuan huku-hukum islam. Tidak sampai di sana, gerakan islamisasi di Turki menjadi ancaman tersendiri bagi golongan moderat yang juga digalang sosok Fethullah Gulen yang juga pernah mengalami sikut politik hingga harus menetap di Amerika Serikat. Fethullah Gules aktif dalam pengembangan pola pikir moderen dengan banyak mendirikan pendidikan yang moderat, namun juga dianggap menjadi penghambat atas cita politik Erdogan yang berambisi mengebalikan marwah islam politik di Turki. Pasca percobaan kudeta 15 Juli, perselisihan Erdogan dan kelompok pro Fethullah Gulen juga semakin menguat, bahkan tuduhan makar dilayangkan pada Fethullah Gulen dengan tekanan menutup sekolah dan lembaga pendidikan lainnya yang disokong oleh pemikir modernis kenamaan Turki tersebut seperti yang terjadi di Zaman University Kamboja.

Erdogan menemukan semangat baru setelah beberapa kali percobaan untuk menanggalkan para pendukung Kemalisme masih menemukan kebuntuan pada awal Kemenangan besar Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dalam pemilihan umum Turki 3 November 2002 silam benar-benar mencengangkan. Partai yang baru berusia 12 bulan itu menangguk 34,4 persen suara dalam pemilu yang diikuti dua puluhan partai. Ini suatu kemenangan mayoritas besar (landslide) pertama dalam 15 tahun. Dari tak punya wakil sama sekali di parlemen Turki, AKP kini menduduki 364 dari 550 kursi parlemen. Hanya kurang 4 kursi untuk menggenggam mandat mengubah Konstitusi 1982 yang disusun tentara setelah kudeta 1980 pada saat itu.

Semangat partai Refah (kini partai terlarang) yang berbasis islam mulai tertuang walaupun sempat berkuasa selama 10 bulan pada tahu 1996-1997, harus jatuh akibat kudeta halus yang dilakukan militer pengawal sekularisasi. Erdogan yang pernah dimentori langsung oleh Necmettin Erbakan (ketua Refah dan eks PM) kini tinggal mendaratkan kembali pancang islamisasi dengan memanfaatkan makar politik dan isu kontra keamanan yang dijalankan militer pembelot. Walaupun, awalnya, baik Erdogan dan partai AKP telah menyepakati bahwa sekularisme merupakan prasarat atas adanya demokrasi. Hal tersebut dituangkan dalam Platform partainya pun menyatakan bahwa “Ide dasar yang melandasi sekularisme adalah imparsialitas negara terhadap semua keyakinan agama. Dalam arti ini sekularisme adalah juga prinsip kebebasan. Sekularisme….membatasi (wewenang) negara, bukan individu”. Erdogan memang bukan sosok yang sangat membenci sekularisme. Dirinya dan partai AKP yang diperjuangkannya ingin menggiring sekularisme seperti barat bukan lagi model sekularisme kuno yang dijalan oleh para fundamentalis anti-agamis yang dijalankan para jendral militer pro-Kemalisme.

Tidak hanya sampai di situ, bayang-bayang Arab Spring 2011 silam juga menguat. Walaupun Arab Spring merupakan pergeseran politik wilayah dan kepemimpinan baru yang memberikan usaha mendemokratisasi negara yang digenggam otoritarianisme. tapi, di sisi lain menjadi ajang pemupukan semangat islamisme untuk menemukan momentumnya kembali. Kini kita bertanya, kenapa “islam” begitu menjadi “alternatif” dari dinamika sistem politik di timur tengah. Bobby Sayyid dalam karyanya A Fundamental Fear:Eurocentrism and The Emergence of Islamism melihat ada usaha serius dalam menjelaskan ulang gerakan-gerakan islam dalam mewujudkan cita politik atas kegagalan sistem-sitem sebelumnya tanpa harus takut tergulung oleh moderenitas yang ditakutkan oleh negara-negara muslim sekalipun. Perlu dicatat bahwa apa yang dilakukan oleh Turki di bawah Erdogan saat ini merupakan hasil dari perkembangan baik dari kondisi politik ekonomi. MasuknyaTurki sebagai anggota muda Uni Eropa sekaligus menjadi anggota North Atlantic Treaty Organization (NATO) menjadi keuntungan tersendiri dan kekuatan pemerintahan Erdogan dalam manuver politik dan menuntaskan pementasan islamisasi yang agamis seperti yang terus didengungkan olehnya.

Ada beberapa masalah serius yang kemungkinan akan dihadapi oleh Erdogan pasca percobaan kudeta dan sikap politik untuk membumikan lagi relegiusitas keagamaan dalam praktek sosial, budaya, dan politik. Pertama. Apabila partai AKP ingin terus merawat sekularisme non kemalisme akan sangat tidak memungkinkan di mana, gerakan-gerakan islam di Turki sedang mengalami perkembang luar biasa. Potret ini bisa disaksikan oleh semangat takbir saat perlawanan rakyat atas percobaan kudeta, hampir rakyat pendukung merupakan basis dari kantong pendukung pemerintahan Erdogan lewat mobilisasi 85 ribu masjid di Turki.

Kedua, dengan masuknya turki ke daratan eropa hal ini merupakan sinyal akan ancaman diplomatik oleh negara-negara eropa yang hingga saat ini masih sangat trauma atas serangan di Perancis dan Belgia mengatasnamakan ektremis islam. Masuknya Turki pada awalnya memang penuh cacatan serius mengingat wilayah Turki yang masuk wilayah eropa hanya 16 persen saja dari jumlah keseluluruhan wilayah Turki serta tingginya cacatan HAM Turki yang mengabaikan kemanusiaan, walaupun perlahan cenderung menurun saat ini. belum lagi dari keinginan menghukum mati para pembelot dalam kudeta 15 Juli lalu, juga menjadi semacam rambu jika dilaksanakan. Pasalnya, syarat masuk Uni Eropa semua negara yang tergabung harus meniadakan hukuman mati dalam konstitusi negara tersebut.

Ketiga, kembali mencuatnya kecurigaan relegius apabila menghapus sekularisme di Turki oleh negara-negara Eropa. Pasalnya 90 persen warga Turki adalam muslim, cacatan historislah yang menguatkan ini bahwa Turki dan Eropa mempunyai cacatan panjang dalam sejarah pertarungan islam dan barat silam.

Keempat, gairah islamisasi Turki juga akan membuka ruang terciptanya gerakan-gerakan islam baik yang sudah dilarang atau baru oleh para militer pro-kemalisme. Bukan tidak mungkin islamisasi dari berbagai golongan dimanfaatkan sebagai gerakan politik contoh suku Kurdi, walaupun sudah diperbolehkan dalam menggunakan bahasa tanpa diskriminasi, baik suku kurdi dan pemerintahan Turki juga mempunyai cacatan buruk dalam hubungan ideologis dan politik dari kedua belah pihak. Dengan gagalnya kudeta militer di Turki, setidaknya Erdogan dan pemerintahanya lebih mengutamamakan untuk mengambil jalan tengah yaitu dengan menampilkan ciri pemerintahan dan partai AKP-nya sebagai partai islam moderat yang moderen yang terus mengupayakan adanya perbaikan sosial pasca kudeta. Apa lagi Erdogan mendapat keuntungan luar bisa dari dukungan rakyatnya. Pilihan mendaratkan islamisasi ke daratan Turki harus dikaji ulang melihat kondisi demokrasi masih memungkinkan di Turki. Di samping itu, demokrasi masih dianggap sebagai jalan internasionalisasi Turki atas bangsa disekitarnya. Mendesak islamisasi ditengah diferensiasi sosial yang kaya, masyarakat yang tumbuh plural sudah seharusnya prinsip penegakan keadilan dalam pemerintahan yang beradab mulai di dialogkan kembali.

Gagalnya kudeta seharusnya digunakan untuk kembali menghapus kelompok ektremis sekuler yang menyatu dalam tubuh jendral-jendral pro-kemalisme yang dalam membangun masyarakat cenderung menggunkan sikap kontraproduktif. Tak sampai di situ, Erdoga harus berpikir jernih, di saat barat dan islam sudah sampai pada titik nadirnya. Alasan pemulihan negara harus juga menjadi pemikiran politis dengan beralaskan diplomasi positif realistis untuk kembali membangun peradaban bersama. Yang mana tidak mesti ada yang dirugikan kembali terutama merugikan pihak yang jauh lebih lemah, yakni dunia Islam yang memayungi seperlima warga bumi.



Penulis : Hanafi Alfadhani
(Direktur Lembaga Bantuan Hukum Adilah Bangsa Jakarta)