Memotong Nadi Terorisme
Cari Berita

Advertisement

Memotong Nadi Terorisme

27 Jul 2016


Satuan Tugas Operasi Tinombala berhasil mengeksekusi ketua Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso alias Abu Wardah (10/8). Suatu prestasi luar biasa untuk mengebalikan muka supremasi hukum dan citra pemerintah atas janji meberikan perlindungan keamanan dari tindakan teror sesuai dengan pemenuhan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 dan 2 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Yang mana, Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di samping KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan Hukum Pidana Khusus. Keamanan kembali menjadi prioritas utama dalam pemulihan setelah operasi berlangsung oleh pihak Polisi dan TNI tersebut. Terbunuhnya Santoso menjadi penanda kekebalan pertahanan pelaku teroris semakin lemah, hal ini harus benar dimanfaatkan betul terhadap penanganan terorisme di Indonesia secara massif. Masalah lain muncul ketika pucuk kepemimpinan MIT disinyalir rupanya telah berpindah tangan dari Santoso ke Basri mantan anak bawahannya, dan kini buron. Tidak ada jalan lain selain bentindak Offensive terhadap para target operasi.

Pencapaian atas eksekusi Santoso oleh Satuan Tugas Operasi Tinombala harusnya lebih disikapi dingin dari pada diumbarkan ke publik. Sifat terorisme yang dijalankan Indonesia lebih berorientasi Subrevolusioner (teror bawah tanah) yaitu Dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal. Tujuaanya pun jelas pasti akan terus mengupayakan balas dendam denga target teror acak sebagai simbolis. Perspektif moral juga akan menjadi alasan etis subjektif dengan kesetimpalan “mata diganti mata, nyawa diganti nyawa”. Menumpas terorisme tak sama dengan menangkap maling, masih ada kepastian penyaluran ideologi dan cii-cita politik oleh kelompok tersebut akan terus berkembang. Penanganan pasca operasi harus lebih dioreintasikan pada stabilitas psikologis masyarakat agar supaya lumbung penyebaran dari sisi mikro benar diberantas serta pemerintah juga harus mengembalikan kepercayaan sepenuhnya terkait terciptanya keamanan kondusif dan penjaminan keselamatan, karena bukan tidak mungkin para terorisme mendapatkan justifikasi perilaku teror atas ketidak adilan dan tindakan penanganan yang tidak partisifatif oleh pementah. Masalah tersebut akan mudah dimobilisasi dengan agitasi politik dan penyisipan ideologis perlawanan.

Aksi terorisme merupakan gejala negara demokratis dan liberal. Terorisme yang muncul diistilahkaa sebagai “terorisme politis”. Sudah sangat wajar bahwa pergantian dan tumbangnya rezim serta penerapan ideologi dan menggantinya dengan ideologi baru memunculkan babak baru pada corak pandang masyarakat terhadap negara. Jika diamati, perkembangan terorisme justeru muncul tatkala demokrasi sedang menuju demokratisasi. Berbeda dengan itu, di negara yang dijalankan dengan totalitarinisme dan otoriter, terorisme relatif lebih stabil namun menciptakan tirani baru tak masa depan publik yang jelas. Bagi Santoso dan gerakannya dalam memandang demokrasi adalah absurd, hanya akal-akalan barat untuk mempermudah ekspansi kapitalisme-global yang ujung-ujungnya semakin memperlemah posisi dan bargaining power umat Islam, dan semakin mengangkat kekuatan mereka nyaris sempurna. Sampai saat ini, umat Islam identik dengan kelompok marginal, tertindas, obyek perdagangan, dan selalu dijadikan bulan-bulanan kaum zionis-imperalis dengan lokomotifnya AS. Maka, tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali kekerasan dan mengoptimalkan semua kekuatan Islam untuk menandingi kedigdayaan lawan sesuai dengan bunyi teks hadits.

Demokrasi dan anti-demokrasi yang bangun oleh gerakan politik islam radikal akan selalu berhadapan apabila pihak keamanan masih berkutat pada upaya pengentasan di sektor regional. Dalam Operasi Tinombala masih memunculkan problematika tersendiri, mengingat ada peran Intelegen (BIN) dan TNI yang masuk penegakan hukum. Dikatakan problematik dikarenakan masuknya peran non judicial (BIN dan TNI) yang melakukan pengawan keamanan dalam masyarakat. Munir (2003) berpendapat kewenangan kelembagaan semacam ini tak pelak akan melahirkan kekacauan pada kehidupan politik masyarakat. Terlebih mengingat gagasan ini menyandar pada keinginan meminta hak untuk melakukan tindakan pre-emptive (melakukan penindakan terhadap semua potensi ancaman). Perlu ada pembelahan otoritas keamanan dalam menangangi kasus terorisme. Tindakan hardcore tidak menjamin keamanan akan maksimal. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai pemegang otoritas pengkajian, analisis dan tindakan efektif pada perilaku terorisme jangan takut untuk bersikap keras dengan meninggkatkan tekanan dengan mengisolasi sel-sel kaum teroris, organisasi, pasokan logistik dan pemimpin mereka. Hukum terhadap pelaku teror diperkeras. Instrumen-instrumen anti-teroris dipercanggih dengan presisi yang tinggi.

Hasil Survei Lazuardi Birru dan LSI (2010) pernah melakukan penelitian terkait radikalisme sosial keagamaan di 33 Provinsi di Indonesia: bahwa masyarakat Indonesia masih rentan terhadap radikalisme berbasis sosial keagamaan. Pemerintah jangan takut memperkuat imunitas dalam penegakan hukum di negeri ini. jika perlu jangan sungkan guna mengadopsi sistem penanggulanan terorisme seperti Singapura dan Malaysia, misalnya, dengan cepat menggunakan dan mempertahankan Internal Security Act (ISA) atas nama terorisme, Belarusia menyusun undang-undang yang memberikan hak untuk menggeledah rumah-rumah dan kantor-kantor tanpa pemberitahuan, serta mengizinkan kepala satuan anti-teroris untuk mengatur aktivitas media pers. Canada menerbitkan Bill C-36 atau Anti-Terrorism Act dan C17 tentang keselamatan publik (Public safety Act) yang memberikan wewenang militer untuk menyatakan suatu daerah menjadi pengawasannya, serta menempatkan peralatan militer dan semua otoritas sipil harus tunduk kepada kewenangan tersebut.Kemudian Denmark, yang menerbitkan Aliens Act yang menempatkan pengacara dan penasehat hukum dari tersangka teoris dapat disangkakan sebagai bagian dari teroris. Lalu Perancis, yang menerbitkan Undang-Undang Everyday Security yang memberikan kekuatan dan kewenangan negara untuk melakukan pengawasan ketat terhadap warga negaranya atau India yang menerbitkan The March Prevention of Terrorism Act. Walaupun harus dengan cacatan apalicable bagi Indonesia (Munir; 2003).

MIT hanyalah satu diatara lempengan radikalisme yang muncul dengan alat terornya. Diaspora terorisme jauh lebih cepat dari sekedar menumpas tuntas pelakunya. Penanggulangan pun harus teliti, antara masyarakat dengan teroris, militan, pendukung dan simpatisan harus dipisah berdasarkan skala prioritas. Masyarakat harus cepat dijauhkan dari pergumulan dengan militan atau lain sebagainya. Hanya dengan memotong aliran ideologis pada masyarakat perkembangan terorisme pada masyarakat terutama wilayah pasca operasi Tinombala seperti Poso dan Palu mampu diminimalisir.



Penulis :  Syah Ali Khadafi
( Pegiat Komunitas Viva Justicia Institute Jakarta )