Lokalisasi Intelektualisme
Cari Berita

Advertisement

Lokalisasi Intelektualisme

10 Jul 2016

Menarik perkataan singkat filsuf “dinamit” Nietzsche “there are no fact, only interpretation” kata singkat tersebut menrupakan perwakilan siapa yang berhak disebut sebagai intelektual, menurutnya salah satu ciri intelektual itu ialah membuat interpretasi karena keyakinan. Namun apakah yang disebut dengan interpretasi? Susan Pontang dalam Againt Interpretation and Other Essay mempersingkatnya dengan menyebutkan interpretasi sebagai kebebasan dalam melakukan sesuatu, baik dalam revisioning tujuan dengan berbagai penilaian yang matang. Term selanjutnya apakah interpretasi itu bebas? 

Kebebasan itu menyejarah dengan segala debat dan pertentangannya. Atasnya, lahir kalangan oposisi maupun penjilat yang mengatasnamankan dirinya sebagai pengabdian. Oposisi yang digalang intelektual selalu berotasi sebagai bagian enklave dan in group love, di dalamnya penuh dengan rasionalitas universal yang tegas menolak estabiliztment dengan tujuan kepentingan kolektif publik. Berbeda dengan intelektual penjilat, mereka hanya memposisikan kemampuannya sebagai dasar untuk merengkuh jabatan dan kebutuhan strata sosial dengan pertimbangan material. Ibrah yang bisa diambil langsung merujuk bagaimana pada saat orde baru sejumlah cendekiawan menjadi “mesin politik” dan melakukan interpretasi sejarah baru terhadap fakta sejarah, sayangnya tidak ditujukan pada kepentingan perbaikan sistem, namun lebih kepada pemenangan pemilu, kekuasaan dan komersial belaka. Dibawah kediktatoran fasis Orde Baru, juga Hitler dan Stalin, sejarah dan ilmu pengetahuan dipakai untuk melayani kekuasaan semata (Fajroel;2007).

Intelektualisme pada saat ini tidak lebih mengedepankan emosional bagaimana memposisikan dirinya sebagai seorang terorbit dan mapan. Perjuangannya pun tidak lebih dari sekedar hanya melompatkan satu teori perjuangan dengan mengharapkan hasil baik penggulingan atau “menggantikan” sistem yang akut contoh sederhananya mantan demonstran gigih 1998 yang hari ini menginap di ruangan prodeo akibat terjerat korupsi. Intelektual semakin menjauhkan “subjeknya” dari medan juangnya. Belum lagi praktek A la penyamun yang dipentontonkan berbekal daya kritis yang tak matang namun seolah-seolah mempunyai pembenaran kolektif tanpa pertanggung jawaban apapun. 

Peredebatan tentang intelektual dan fungsinya mereka bergerak dari intelektualisme sejati ataupun organik memang diperdebatkan tajam oleh Karl Manhheim, Edwars W. Said, Bung Hatta, Julian Benda, hingga Gramsci. Julian Benda misalnya dalam karya monumentalnya Penghianatan Kaum Cendikiawan menunjuk cendikiawan sejati, “ semua orang yang kegiatannya pada intinya bukanlah mengejar tujuan praktis, tetapi mencari kegembiraan dalam mengolah seni atau ilmu atau renungan metafisik” perkataan Benda memang terlihat gamang, tetapi dia setidaknya merujuk pada tugas fungsionalnya yang tidak hanya beropang pada pledoi atas ide normatif tetapi segaligus substantifnya. 

Fakta sejarah menunjukkan bahwa lebih dari dua ratus tahun, pengaruh para intelektual telah berkembang pesat. Sungguh, kebangkitan para intelektual sekuler merupakan faktor kunci dalam membentuk dunia modern ini. Dilihat dari perspektif sejarah yang panjang, kebangkitan intelektual sekuler dalam berbagai segi merupakan sebuah fenomena baru. Penampilan mereka sebagai pendeta atau tukang ramal dimasa lampau membenarkan bahwa para intektual tersebut telah memberikan bimbingan dan petunjuk bagi masyarakat sejak awal. Namun, sebagai penjaga keberlangsungan warisan kebudayaan, baik yang primitif atau sofistikatif, penemuan-penemuan ideologis dan moral mereka dibatasi oleh peraturan hukum dari penguasaan eksternal dan juga oleh warisan tradisi. Mereka bukan dan tidak dapat menjadi “penjelajah pemikiran dengan semangat yang bebas” (Suryanto: 2005).

Peran intelektual semakian sempit, meminjam kata Mohammad Iqbal hanya sedikit yang bersedia berjalan dalam ruang sepi. Justeru hampir kita tak mampu membedakan mana intelektual dan in-telek-tual (read: telek: tai atau kotoran dalam bahasa jawa). Di mana menurut Reza Wattimena (2014) in-telek-tual mereka sering berposisi pertama, orang-orang in-“telek”-tual sangat percaya diri. Mereka biasanya bergelar tinggi (S2 atau S3), atau lulusan universitas dari luar negeri. Mereka merasa tahu, lalu berani menggiring rakyat untuk mengikuti pendapat mereka. Namun, setelah dipikirkan lebih dalam, banyak pendapat mereka didasarkan atas kebencian dan kerakusan akan kekuasaan serta nama baik semata. 

Kedua, orang-orang in-“telek”-tual merasa bagaikan kaum bangsawan. Mereka merasa layak mendapatkan perlakuan khusus, dimanapun mereka berada. Mereka senang menjadi pembicara di forum-forum umum. Mereka bangga menjadi bagian dari struktur kekuasaan politik yang kerap kali korup dan menindas. 

Ketiga, orang-orang in-“telek”-tual merasa bagaikan artis. Wajah dan nama mereka terpampang di berbagai media, terutama televisi dan koran. Dengan berbekal gelar akademik dan kepercayaan diri, mereka menyebarkan ketakutan dan kebencian. 

Keempat, orang-orang in-“telek”-tual ini gampang sekali disuap. Mereka mau ngomong apa saja, asal dibayar tinggi. Mereka siap mengabdi siapa saja, asal uangnya pas. Mereka tampak sangat jelas menjelang pemilu 2014 di Indonesia ini. Mereka rela mengorbankan jati diri akademik mereka demi kekuasaan, nama besar dan uang. Mereka bersedia memberikan argumen apapun untuk membenarkan apapun, selama itu memberikan mereka keuntungan. 

Kelima, kaum in-“telek”-tual ini sering menempel di kekuasaan. Mereka suka sekali menjilat petinggi-petinggi politik atau bisnis. Bahkan, mereka rela sok melakukan kritik tajam, supaya menarik perhatian, lalu dikemudian disewa oleh penguasa, guna membenarkan penindasan yang ada. Di Jerman maupun Indonesia, kaum in-“telek”-tual suka sekali menempel di organisasi-organisasi keagamaan, supaya mereka kelihatan suci dan bisa menutupi kebencian serta kerakusan dari mata masyarakat. 

Intelektual hampir tidak ada bedanya dengan mereka yang hidup di lokalisasi. Hanya saja cara menentukan kehendak atas tingkah lakunya yang berbeda rumus terapannya. Intelektual tidak lagi melakukan muhasabah diri dengan menanggalkan sifat Basar-nya dan berusaha menjadi sosok Annas sesungguhnya. Di samping itu, alangkah lebih baik otokritik lebih diperbanyak dari pada banyak melakukan antraksi ideologis dan teoritis dipentas politik dan organisasi dengan mengorbankan kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankannya. 

Untuk meluruskan ini, intelektualisme harusnya didudukkan kembali pertama sebagai trigger dari ancaman penggerusan moral dan budaya yang dicoba menundukkan kolektifitas universal, kedua intelektual sebagai conditio sine qua non (prasyarat) adanya proses kritik cerdas dalam keberlangsungan sistem sosial dalam masyarakat baik dalam politik dan organisasi, ketiga intelektual tidak selalu duduk dalam kondisi nyaman pada saat ini dan banyak melakukan respon sosial sebagai bagian dalam mengambil langkah positif menuju perbaikan optimal. 

Penulis : Ahcmad Fauzi 
(Pegiat Forum Muda OPSI+ 47 Ciputat )