Puluhan Warga Madyopuro Mendatangi Balai Kota Malang
Cari Berita

Advertisement

Puluhan Warga Madyopuro Mendatangi Balai Kota Malang

8 Mar 2016

Indikatormalang.com - Puluhan Warga kelurahan Madyopuro kota Malang yang didominasi oleh ibu-ibu tadi pagi (8/3) mendatangi kantor Balai Kota Malang. Kedatangan warga terkait dengan masalah pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Pandaan – Malang.   Setiba di depan Balai Kota Puluhan warga yang tanahnya terkena dampak pembebasan lahan melakukan orasi menuntut nilai ganti rugi lahan yang sepadan. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan warga Madyopuro sejatinya mendukung pembangunan jalan tol dengan syarat ganti rugi lahan yang lebih manusiawi.   Dalam tuntutannya, warga juga meminta kepada pemerintah untuk tidak melakukan musyawarah secara sepihak dalam menentukan harga tanah. Furqon salah satu pendemo mengatakan kepada Indikator Malang bahwa harga yang ditetapkan oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T) terlalu rendah dan sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh warga. “Karena kalau dihitung, uang ganti rugi tersebut tidak bisa dibelikan tanah atau rumah di tempat lain” ungkap Furqon.   Selain membentangkan spanduk dan melakukan orasi, warga juga meminta bertemu dengan Wali Kota Malang untuk melakukan audiensi. Permintaan untuk melakukan udiensi dipenuhi oleh Pemkot malang. Dalam audiensi dengan beberapa perwakilan pendemo, Walikota menyatakan kesanggupannya untuk menjembatani permasalahan-permasalahan warga terkait pembebasan lahan.   Sebelum mendatangi kantor Balai Kota warga Madyopuro juga melakukan aksi demo di depan kantor Badan Pertanahan Nasional kota Malang dengan tuntutan yang sama.
Indikatormalang.com - Puluhan Warga kelurahan Madyopuro kota Malang yang didominasi oleh ibu-ibu tadi pagi (8/3) mendatangi kantor Balai Kota Malang. Kedatangan warga terkait dengan masalah pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Pandaan – Malang.

Setiba di depan Balai Kota Puluhan warga yang tanahnya terkena dampak pembebasan lahan melakukan orasi menuntut nilai ganti rugi lahan yang sepadan. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan warga Madyopuro sejatinya mendukung pembangunan jalan tol dengan syarat ganti rugi lahan yang lebih manusiawi.

Dalam tuntutannya, warga juga meminta kepada pemerintah untuk tidak melakukan musyawarah secara sepihak dalam menentukan harga tanah. Furqon salah satu pendemo mengatakan kepada Indikator Malang bahwa harga yang ditetapkan oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T) terlalu rendah dan sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh warga. “Karena kalau dihitung, uang ganti rugi tersebut tidak bisa dibelikan tanah atau rumah di tempat lain” ungkap Furqon.

Selain membentangkan spanduk dan melakukan orasi, warga juga meminta bertemu dengan Wali Kota Malang untuk melakukan audiensi. Permintaan untuk melakukan udiensi dipenuhi oleh Pemkot malang. Dalam audiensi dengan beberapa perwakilan pendemo, Walikota menyatakan kesanggupannya untuk menjembatani permasalahan-permasalahan warga terkait pembebasan lahan.

Sebelum mendatangi kantor Balai Kota warga Madyopuro juga melakukan aksi demo di depan kantor Badan Pertanahan Nasional kota Malang dengan tuntutan yang sama.

Pewarta : Dahlan
Pegiat Indikator Malang