Tanpa Partisipasi Masyarakat, Politik Anggaran Desa Akan Terdistorsi
Cari Berita

Advertisement

Tanpa Partisipasi Masyarakat, Politik Anggaran Desa Akan Terdistorsi

24 Okt 2015

Tanpa Partisipasi Masyarakat, Politik Anggaran Desa Akan Terdistorsi
Indikatormalang.com - Dikucurkannya dana desa secara bertahan sampai 1,4 M untuk 73 ribu desa di Indonesia merupakan berkah bagi desa, era desa membangun ini sejatinya harus bisa membuka ruang partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, jika tidak maka anggaran desa akan terdistorsif mengingat budaya feodal masih sangat kental pada sistem sosial masyarakat desa di Indonesia.

Hal itu diungkapkan pakar keuangan desa Universitas Gajayana Malang, Dr. Djuni Farhan, SE, M.Si, saat diskusi bertajuk "Dana Mengepung Desa: Membaca Arah Politik Anggaran Dalam Bingkai Budaya Desa" di ANU Coffe House Malang, Selasa (24/3/2015).

"Sistem sosial masyarakat desa di Indonesia rata-rata masih kental dengan budaya feodalnya, untuk mendorong politik anggaran desa yang memberdayakan maka ruang partisipasi itu harus dibuka seluas-luasnya, jika ruang ini tertutup maka proses pengalokasian anggaran desa akan terdistorsif ," kata doktor lulusan Unpad, Bandung ini.

Selain pentingnya membuka ruang partisipasi, ia menjelaskan APBdes merupakan refleksi dari kebijakan pemerintah desa, melalui kebijakan pengalokasian, dapat diketahui kemana APBdes itu berpihak, pada hakikatnya anggaran itu bersumber dari rakyat oleh sebab itu politik anggaran harus bercermin pada kebutuhan riil dan keadilan masyarakat desa, mengingat sebagian besar kantong kemiskinan itu berada di pedesaan, maka sudah seharusnya kucuran dana desa 1,4 M bisa didorong untuk membantu masyarakat lepas dari jerat kemiskinan.

"Kepungan dana desa yang besar, harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa, politik anggaran wajib bercermin pada kebutuhan riil dan keadilan masyarakat, dana 1,4 M harus bisa menjadi instrumen untuk melepaskan masyarakat dari jerat kemiskinan"jelasnya.