Status Lahan Hambat Pembangunan Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Malang
Cari Berita

Advertisement

Status Lahan Hambat Pembangunan Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Malang

24 Okt 2015

Status Lahan Hambat Pembangunan Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Malang
Indikatormalang.com - Kabupaten Malang dianugerahi panjang pantai 102, 62 km dengan luas batas laut ± 2.216,59 km2 yang tersebar pada 19 pantai di 6 kecamatan yakni kecamatan sumbermanjing wetan, gedangan, ampelgading, tirtoyudo, bantur dan donomulyo.

Dengan luas wilayah tersebut diatas, Pesisir Kabupaten Malang mempunyai potensi perikanan mencapai 403.444 ton/tahun tetapi baru termanfaatkan sebesar 13.394,34 ton/tahun atau 3,32% dari total potensi.

Potensi perikanan dan kelautan secara umum terbagi atas 4 kelompok sumberdaya kelautan yaitu: Pertama adalah sumberdaya alam terbarukan (renewable resources) antara lain adalah : perikanan, hutan bakau (mangrove), rumput laut (seaweed), padang lamun (seagrass) dan terumbu karang (coral reefs).

Kedua adalah sumberdaya alam tak terbarukan (non renewable resources) yakni : minyak, gas bumi, timah, bauksit, biji besi, pasir kwarsa, bahan tambang, dan mineral lainnya. Ketiga adalah energi kelautan berupa: energy gelombang, OTEC (Ocean Thermal Energy Convertion), pasang surut dan arus laut.

Keempat adalah berupa laut sebagai environmental service dimana laut merupakan media transportasi, komunikasi, rekreasi, pariwisata, pendidikan, penelitian, pertahanan dan keamanan, pengatur iklim (climate regulator) dan sistem penunjang kehidupan lainnya (life-supporting system).

Situasi yang kontras kondisi perikanan dan kelautan kabupaten malang saat ini antara potensi dan pemanfaatannya, sesungguhnya tidak lain disebabkan oleh buruknya tata kelola (bad governance) atas laut.

Penyebab dari kurang mantapnya tata kelola kelautan ini antara lain berasal dari sistem pembangunan perikanan dan kelautan yang tidak bebas dari praktek-praktek gambling, spekulatif, tidak aspiratif, kurang koordinasi antar lintas sektor, pengelola yang tidak amanah, dan lain sebagainya.

Melihat pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan kabupaten malang yang hanya sekitar 3,32 % mengindikasikan bahawa sumberdaya perikanan dan kelautan yang dimiliki kabupaten malang belum menjadi penggerak ekonomi di kabupaten malang.

Disamping itu, pada kenyataan di lapangan, pembangunan kelautan kabupaten Malang masih banyak dilakukan secara sektoral, parsial dan fragmented, yang mengakibatkan sering terjadi tumpang tindih dan konflik kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan perikanan dan kelautan dan pengelolaannya.

Tumpang tindih dan konflik kepentingan dalam pembangunan perikanan dan kelautan di kabupaten malang, salah satunya secara jelas dapat dilihat pada status lahan pada sebagian besar pesisir kabupaten malang yang berada dibawah pengelolaan Perhutani.

Hal ini kemudian menjadi tarik menarik antara pemerintahan kabupaten malang dengan perhutani, dimana pemerintahan Kabupaten Malang ingin mengembangkan pembangunan perikanan dan kelautan, tetapi disisi lain perhutani mempertahankan lahannya dalam konsep konservasi. Dan hal ini terjadi secara terus menerus dan belum ada titik temu diantara kedua instansi ini.

Pembangunan perikanan dan kelautan harus terintegrasi antar sektor. Untuk itu, maka pemerintah Kabupaten Malang mau tidak mau harus menyelesaikan status lahan di pesisir Kabupaten Malang demi pembangunan perikanan dan kelautan.

Hal ini karena aktivitas penangkapan memerlukan dukungan pengembangan armada kapal yang efisien (integrasi dengan sektor industri maritim), pengembangan pelabuhan sebagai prasarananya (integrasi dengan sektor bangunan kelautan), cold storage untuk menyimpan ikan hasil tangkapan (integrasi dengan sektor industri maritim), industri pengolahan yang efisien dan bersih/tanpa limbah (integrasi dengan sektor industri maritim), penyediaan energi (integrasi dengan sektor energi dan sumberdaya mineral), jasa pelayanan pelabuhan dan keselamatan pelayaran yang efektif (integrasi dengan sector jasa kelautan), jasa pendidikan dan penelitian yang profesional dan mutakhir (integrase dengan sektor jasa kelautan), dan sistem distribusi atau transportasi yang efisien (integrasi dengan sektor perhubungan laut).